Ahok heran Pemprov DKI dapat status WTP dari BPK

BPK memberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap kinerja Pemprov DKI. Padahal ditengarai ada penyelewengan dalam kasus fasilitas sosial fasilitas umum (Fasos-fasum). Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku heran dengan status WTP itu.

"Kalau untuk soal kasus Fasum, kita lagi kumpulin data untuk potensi itu kita belum tahu. Kalau BPK bisa periksa itu ya laporkan saja, nanti kita tindak," ujar Ahok di Pemprov DKI Jakarta, Kamis (22/11).

Sebenarnya, Ahok sangat senang jika ada laporan resmi dari BPK mengenai hal tersebut. Tetapi dia justru mempertanyakan hasil audit BPK tentang keuangan DKI Jakarta mendapat hasil WTP.

"Saya juga bingung ada apa dengan BPK ada apa gitu loh, harusnya kalau seperti itu adanya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bukan tanpa pengecualian, nah saya enggak ngerti mengapa BPK hari ini bisa kasih WTP," jelasnya.

Padahal jika ada potensi kasus Fasum-fasum di Pemprov DKI, harusnya BPK bisa mengeluarkan laporan data secara resmi. "Saya berharap BPK mengeluarkan data itu kemudian bisa ditindak," tandasnya.

Sementara itu terkait adanya permainan di internal Pemprov DKI dalam kasus Fasos-fasum, Ahok mengaku pun sudah mengetahui hal itu. "Internal kan kita sudah tahu seperti apa," ucapnya.

[ded] Sumber

==========

Jumat 23 November 2012
JAKARTA, KOMPAS - Laporan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai penggunaan anggaran di Pemprov DKI menjadi dasar pemeriksaan penggunaan anggaran secara internal. Laporan itu mengindikasikan ada ketidakberesan pada penggunaan anggaran.

.....sesuai audit BPK, ada potensi kerugian pengadaan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum senilai Rp 400 milira selama tahun 2005 sampai tahun 2011. Begitupun dengan pajak pendapatan daerah dari sektor parkir.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Blucer W Rajagukguk menyampaikan, aa banyak kejanggalan pada pendapatan tersebut.


Blucer W. Rajagukguk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Keuangan (LHP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2011 kepada Fauzi Bowo