Wagub Ahok Dinilai Arogan
Dinilai Sering Ngancam & Marahin Pejabat Pemprov Dalam Rapat
Selasa, 20 November 2012 , 08:37:00 WIB


BASUKI TJAHAJA PURNAMA


RMOL.Terlihat sering marah-marah saat rapat dan kunjungan, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai arogan, egois dan suka menuduh pejabat Pemprov negatif tanpa didukung bukti-bukti.
Pengamat kebijakan publik Sugiyanto mengatakan, tin­dak­an Wagub DKI Jakarta yang ter­lihat sering marah-marah saat rapat mencerminkan penguasa yang arogan dan egois.
“Se­bagai pe­jabat yang baru saja di­angkat, tindakan Ahok tersebut bisa jadi contoh buruk peme­rin­tahan DKI. Ini tak pan­tas,” kritiknya.
Apalagi, tambah Sugiyanto, perilaku Ahok yang egois, suka mengancam dan menuduh pe­jabat negatif tanpa didukung buk­ti-bukti itu diunggah ke youtube.
“Sebenarnya tak ma­sa­lah di­unggah, tapi ya sebaiknya yang tidak mengajarkan ke­ma­rahan. Ini kan ditonton banyak orang,” tegasnya.
Hal senada dikatakan ang­gota Komisi C DPRD DKI Ja­karta Ah­mad Husen Alaydrus. Me­nu­rutnya, bekas Bupati Be­litung Timur itu seolah merasa berkua­sa, sehingga pejabat di ba­wah­nya dianggap semuanya ke­cil, kecuali Gubernur Joko Wido­do (Jokowi), atasan­nya.
Beberapa contoh perilaku Ahok sebagai wagub yang dike­luhkan Husen seperti teguran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Ery Bas­wo­ro, soal pemangkasan ang­gar­an 25 persen. Begitu pula Ke­pala Dinas Tenaga Kerja dan Trans­migrasi (Disnakertrans) DKI Deded Su­hendar yang dimarahi di depan puluhan peker­ja per­wakilan bu­ruh.
“Soal rapat-rapat di Balai Ko­ta DKI dipimpin Gubernur maupun Wakil Gubernur DKI secara trans­paran itu bagus, de­wan mendukung. Apalagi di­lansir le­wat jejaring sosial, ten­tu kita du­kung keterbukaan itu karena se­lama ini masih kurang terbuka. Malah biasanya rapat di Balai Agung DKI tertutup dan se­ka­rang terbuka kita nilai po­sitif,” katanya.
Namun, Wakil Ketua PDIP DKI Jakarta Prasetyo bisa me­mahami sikap Ahok, kendati ada juga yang menilai itu sikap yang arogan.
“Maksudnya baik kok, ko­mit­mennya untuk mem­buat Ja­karta lebih baik. Dia ti­dak mung­­kin ber­sikap seperti itu tan­pa da­sar,” tegasnya.
Soal kebijakan Ahok me­ngu­rangi anggaran seba­nyak 25 per­sen untuk dinas-dinas ter­tentu, kata Prasetyo, sangat ber­­alasan.
“Beliau me­nemukan buk­ti-bukti mark-up APBD. Saya ra­sa sikap­nya sangat wajar, bah­kan tidak terlihat arogan, itu sudah tang­gung jawab dia,” tutur Prasetyo.
Sikap marah-marah Wagub DKI terhadap beberapa pejabat yang akhirnya jadi ton­tonan pub­­lik, menurut Prasetyo bukan aro­gansi. Sikap seperti itu me­rupa­kan style atau gaya ma­sing-ma­sing orang. Terlebih, karak­ter pe­jabat di Indonesia me­mang ba­nyak yang harus diper­lakukan tegas dan keras.
“Beda orang beda style, itu bia­sa. Yang penting kini berilah me­reka (gubernur dan wagub) men­jalankan program dulu. Ja­ngan banyak justifikasi negatif dulu. Kalau mereka tidak ko­mit, saya akan ada di garda terdepan untuk menegur me­reka,” cetusnya.
Seperti diketahui, dalam vi­deo yang diunggah ke du­nia ma­ya, Wagub DKI Jakarta Ba­suki Tja­haja Purnama (Ahok) terlihat emo­si saat me­mimpin rapat de­ngan Dinas PU pada 8 Novem­ber lalu.
Bahkan, dalam video tersebut Ahok terlihat menantang akan membawa petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan jika anak buah­nya itu menolak pemotongan nilai proyek sebesar 25 persen. Hal ini dilontarkan Ahok agar se­mua proyek bisa diawasi secara te­rang-benderang oleh publik
Namun, Ahok mengelak jika dirinya dikatakan terlihat emosi. “Bukan marah, kita cuma pengen kalau anggaran diefesiensikan. Kan selama ini kalau tender-tender selalu kurang dari 60-70 persen dari baku anggaran. Lah mengapa kita masih ngotot pa­sang pagu anggaran 100 per­sen,” terangnya.
Politisi Partai Gerindra itu mem­punyai alasan mengapa ha­rus memotong dari Dinas PU sebesar 25 persen. Menurut­nya, dari pemotongan 25 per­sen ter­sebut bisa dianggarkan untuk di­alokasikan ke pendi­dikan dan perumahan.
“Jadi kalau ada proyek sampai Rp 10 triliun kalau kita potong 25 persen kan ada kelebihan Rp 2,5 triliun. Dari situ kan bisa ki­ta pa­kai untuk kesehatan, pen­di­dikan, perumahan dan UKM, itu yang kita minta,” ujarnya.
Ahok mengakui, dari keja­di­an tersebut dapat mengambil hik­mah agar semua kinerja Di­nas PU terlihat baik dan tidak ada ang­garan yang disia-siakan.
“Kita ingin kinerja mereka naik. Kita ingin semua itu tidak ada ang­garan yang disia-sia­kan,” pung­kasnya. [Harian Rakyat Merdeka]
http://nusantara.rmol.co/read/2012/1...inilai-Arogan-