REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Penggunaan pesawat perang yang dioperasikan otomatis, atau yang lebih dikenal dengan 'Pesawat tanpa Awak' akan dilarang. Pasalnya, pesawat jenis tersebut sama halnya dengan robot pembunuh.

Sejumlah pejuang hak asasi manusia dan sejumlah pakar hukum dunia akan mengusulkannya untuk diatur dalam perjanjian internasional.

Direktur Human Rights Watch (HRW), Steve Goose mengatakan senjata yang dikembangkan untuk memilih dan menyerang target tanpa campur tangan manusia harus dilarang.

Senjata tersebut membahayakan kehidupan warga sipil dalam kasus konflik bersenjata. "Larangan ini harus segera diterbitkan untuk menghentikan pengembangan robot pembunuh sebagai persenjataan nasional negara-negara di dunia," kata Goose, dikutip dari the Guardian, Senin (20/11).

Goose mengaku seruan tersebut akan menghadapi banyak tantangan. Sebab, banyak negara sudah menginvestasikan pengembangan teknologi serupa. "Ini memang akan sulit membujuk mereka untuk berhenti, tapi harus terus dicoba," ujarnya.

Pesawat tanpa awak misalnya, menyalahi hukum saat melakukan pengecekan terhadap pembunuhan warga sipil. Pesawat tanpa awak tak bisa menunjukkan belas kasihan kepada manusia yang menjadi korban-korban mereka. Akan menjadi hal yang tak jelas jika robot diminta bertanggung jawab atas tindakan melanggar hukum.

Sedangkan jika robot itu diganti manusia, maka bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Keprihatinan HRW ini sudah dibahas dikalangan pejabat di Kementerian Pertahanan Inggris.

Senjata-senjata tanpa awak itu ada di negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat. Prekursor proyek-proyek yang sama sudah dikembangkan di Israel, Cina, Jerman, Korea Selatan, Rusia, dan Inggris.

Banyak ahli memperkirakan bahwa otonomi penuh untuk senjata-senjata robot itu mungkin saja diberlakukan 20-30 tahun lebih cepat. Hal ini perlu dicegah.