Dirjen Perkeretaapian akhirnya menjatuhkan ‘vonis’ atas proyek pelebaran Jembatan Banjarsari di Kabupaten Probolinggo. Rekanan PT Rudy Jaya, Sidoarjo, dilarang melanjutkan proyek tersebut karena dinilai membahayakan jembatan rel kereta api (KA) di sebelahnya.

“Sudah ada keputusan dari Dirjen Perkeretaapian dan pelaksana proyek di Jakarta, Senin (12/11) lalu. Intinya proyek pelebaran Jembatan Banjarsari sisi utara tidak bisa dilanjutkan,” ujar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, Hendro Irawan, Senin (19/11) pagi tadi.

Dengan demikian proyek yang dimulai sekitar sebulan lalu itu, ditutup untuk selamanya. “Pihak rekanan pun diminta menutup kembali bekas galian proyek untuk pelebaran jembatan,” ujar Hendro.

Endro menambahkan, Dirjen Perkeretaapian memutuskan, proyek itu harus ditutup dengan pertimbangan, kawasan dengan radius 10 meter dari rel KA harus bebas dari bangunan apa pun. “Radius 10 meter dari rel itu tujuannya untuk mengamankan jalur kereta api. Selain itu juga mengamankan jembatan dari getaran KA yang lewat,” ujarnya.

Mengacu pada dokumen proyek pelebaran Jembatan Banjarsari, jembatan sepanjang 50 meter dan lebar 11 meter itu bakal diperlebar menjadi 18 meter. Pelebaran 7 meter itu dilakukan dengan memperlebar sisi selatan dan sisi utara, masing-masing 3,5 meter.

Pelebaran jembatan sisi selatan berjalan lancar. Yang menjadi kendala, pelebaran jembatan sisi utara, yang berbatasan dengan jembatan rel KA akhirnya terhenti.

Akhirnya Jembatan Banjarsari hanya bisa diperlebar menjadi 14,5 meter. Karena hanya diperlebar satu sisi, lebar jembatan itu terlihat sliring (tidak imbang).
Setelah pelabaran jembatan sisi selatan selesai, kata Hendro, rekanan masih diminta menguruk kembali bekas galian proyek di sisi utara jembatan. Sejak akhir pekan lalu, pengurukan itu dilakukan dengan alat-alat berat.
Agar dinding jembatan sisi utara yang telanjur digali tidak longsor, Hendro juga meminta rekanan mengecornya. Apalagi hujan deras mulai mengguyur Probolinggo.
Terkait keputusan Dirjen Perkeretaapian itu, Hendro mengaku, sudah melaporkannya kepada Dirjen Pekerjaan Umum Bina Marga serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V.
Seperti diketahui, kemelut melilit proyek Jembatan Banjarsari sejak awal pekerjaan. Ketika rekanan mulai menggali pondasi jembatan sisi utara, pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) pun ”menyemprit” proyek tersebut.
Bahkan sejak 4 September lalu, PT KAI memasang pagar di lokasi proyek jembatan sisi utara yang berbatasan langsung dengan jembatan rel KA. Sejak itu proyek di sisi utara dihentikan.
Humas PT KAI Daops IX Jember, Gatut Sutiatmoko mengatakan, pihaknya tidak pernah bermaksud menghalang-halangi proyek pelebaran jembatan. ”Hanya saja karena proyek berdekatan dengan jembatan rel KA, harus seizin PT KAI,” ujarnya saat itu.
Landasan hukumnya, kata Gatut, sudah jelas, mengacu pada PP 56/2009 yang merupakan implementasi dari UU 3/2007 tentang Perkeretaapian. ”Di situ dijelaskan soal jarak 6 meter dari tubuh rel KA,” ujarnya.
Gatut pun mempersilakan pihak Dinas PU Bina Marga dan rekanan mengajukan izin lebih dulu ke PT KAI. ”Jika izin sudah dikantongi, silakan saja proyek pelebaran jembatan dilanjutkan,” ujarnya.
Sebenarnya tidak hanya proyek Jembatan Banjarsari di Kabupaten Probolinggo yang “bertabrakan” dengan kepentingan PT KAI. Dua proyek jembatan lainnya di jalan nasional Probolinggo-Pasuruan, yang juga akan diperlebar, juga bersinggungan dengan kepentingan rel KA.
Kedua jembatan itu, Jembatan Pesisir di Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo dan Jembatan Book Wedi di Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Ketiga proyek pelebaran jembatan itu masuk dalam satu paket Proyek Pelebaran Jembatan Pesisir cs dengan dana APBN 2012 senilai sekitar Rp 9 miliar. isa