Jakarta - Jusuf Kalla (JK) mengaku geram dengan impor beras yang dilakukan Indonesia. JK sempat mengancam bakal menjual kantor Kementerian Pertanian jika tidak bisa swasembada beras di 2008.

Akibat ancaman ini, Indonesia pernah swasembada beras di 2008 dan bisa mengekspor beras.

Hal ini diungkapkan JK dalam peluncuran buku Mantan Direktur Utama Bulog Mustafa Abubakar di kantor pusat Bulog, Jakarta, Senin (15/10/2012).

"Saya ancam seluruh pertanian, saya jual kantor pertanian kalau tidak capai swasemba 2008," kata JK yang saat itu masih menjabat Wakil Presiden RI.

JK beralasan, selama ini, Indonesia masih mengimpor beras dalam jumlah besar, padahal Indonesia memiliki banyak tenaga ahli pertanian dan memiliki kantor pertanian terbesar di dunia.

"Gedung (kementerian) pertanian terbesar di dunia ternyata juga pengimpor terbesar di dunia. Banyak insinyur di atas kertas akhirnya mereka ke lapangan. Mereka menerima tantangan itu," tambahnya.

JK menyebut, pencapaian swasembada beras saat dirinya menjadi Wapres bisa dicapai dalam waktu 4 bulan. Ia mengaku swasembada beras itu sangat sederhana yakni mau bekerja keras untuk pengelolaan dan pengaturan bibit, pupuk, pengairan serta bagaimana cara pengelolaan sawah.

"Swasembada tidak sulit sama sekali," pungkasnya.

[url]http://finance.detik..com/read/2012/10/15/122033/2062692/4/jk-pernah-ancam-mau-jual-kantor-kementerian-pertanian[/url]

Impor Beras Tidak Realistis

JAKARTA, KOMPAS.com- Seperti sudah diprediksi sebelumnya, tahun ini pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan mengimpor 100.000 ton beras dari Kamboja. Ini bagian dari kontrak pembelian beras 1 juta ton. Adapun dari Vietnam akan diimpor beras 200.000 ton juga sebagai bagian kontrak kerjasama Vietnam.

Said Abdullah, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Sabtu (3/11/2012), di Jakarta mengatakan, pemerintah melakukan impor dengan argumentasi bahwa cadangan beras nasional masih kurang sekitar 1 juta ton dari cadangan ideal sekitar 3,3 juta ton.

Saat ini cadangan beras nasional yang ada hanya 2,2 juta ton dari total 3,4 juta ton beras dimiliki Bulog dikurangi keperluan PSO (public service obligation), beras raskin 1,2 juta ton.

Keputusan kembali impor beras, bertolak belakang dengan pernyataan Bulog mupun Menteri Pertanian pada awal tahun ini. Menurut mereka pemerintah menyatakan tidak akan melakukan impor beras tahun ini. Menjadi pertanyaan jika kemudian impor tetap dilakukan.

"Apakah prediksi produksi yang dilakukan tidak tepat atau ada kepentingan lain?" tanyanya.

Seperti sudah menjadi rutinitas, impor dilakukan dengan dalih cadangan beras masih kurang. Padahal pada saat bersamaan produksi padi relatif cukup, bahkan lebih, untuk mencukupi target cadangan beras. Pada titik ini lebih karena ketidakmampuan Bulog menyerap beras nasional.

Pada kenyataannya, cadangan beras nasional yang dikelola Bulog tidak ada hubungan langsung dengan produksi padi dalam negeri. Karena seringkali kemampuan penyerapan beras bulog atas hasil produksi nasional sangat rendah bahkan tak lebih dari 10 persen.

Berapapun hasil produksi nasional, jika Bulog tidak mampu menyerap lebih banyak beras dalam negeri dengan alasan keterbatasan anggaran dan harga yang tinggi maka sudah pasti impor dilakukan. Persoalan impor tidak hanya berhenti di Bulog tetapi juga menyangkut soal stabilitas harga dan pendapatan petani.

Seperti sudah lazimnya impor dilakukan pada akhir tahun, karena masa paceklik. Impor yang dilakukan bahkan kadang terus berlangsung hingga awal tahun. Situasi ini tentu saja mempengaruhi psikologi pasar dan petani.

Rumor tentang impor saja bisa langsung menurunkan harga, apalagi jika beras sampai masuk ke wilayah produsen beras. Padahal, situasi saat ini petani sedang menikmati puncak harga.

Hampir di semua wilayah produsen beras di Jawa harga gabah dan beras jauh diatas HPP. Dengan demikian petani mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan musim lalu.
Editor :
Marcus Suprihadi
http://regional.kompas.com/read/2012...idak.Realistis


Soal Pangan, Indonesia Menyedihkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati yang mampu mendukung pemenuhan kebutuhan pangan. Namun, keanekaragaman tersebut banyak yang tak termanfaatkan sehingga dalam soal pangan Indonesia justru tampak menyedihkan.

Aliansi Desa Sejahtera pada Hari Pangan Sedunia, Selasa (16/10/2012), menyatakan, Indonesia memiliki 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 75 jenis sumber lemak, dan 273 jenis sayuran.

Namun, dengan sumber pangan melimpah, Indonesia masih harus mengimpor bahan pangan. Sepanjang 2012, impor beras sudah mencapai 1,95 juta ton, jagung sebanyak 2 juta ton, kedelai sebanyak 1,9 juta ton, daging sapi setara 900.000 ekor sapi, gula sebanyak 3,06 juta ton, dan teh sebesar 11 juta dollar.

Tejo Wahyu Jatmiko dari Aliansi Desa Sejahtera dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa hari ini, mengungkapkan perlunya kebijakan pangan yang cerdas dan berkeadilan.

Masyarakat, kata Tejo, perlu diajak lagi untuk mengenal pangan lokalnya, seperti jenis umbi-umbian yang belakangan justru terbukti manfaatnya bagi kesehatan. Dalam soal antisipasi pada dampak perubahan iklim, Indonesia tidak hanya bisa bergantung pada produk asing, seperti benih impor. Indonesia perlu mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki.

Achmad Surambo, Koordinator Kelompok Kerja Sawit dari Aliansi Desa Sejahtera, mengatakan, Indonesia perlu memanfaatkan keanekaragaman hayati yang dimiliki untuk mendukung kebutuhan pangan.

Menurut Achmad, langkah yang dilakukan Indonesia saat ini justru sebaliknya. Pangan diseragamkan dan lahan tempat tumbuhnya bahan pangan dibabat. "Di antaranya diubah menjadi deretan perkebunan sawit yang 80 persen untuk ekspor."

Konsekuensi yang muncul dari langkah itu, masyarakat kesulitan mengakses bahan pangan secara mandiri. Pangan harus dibeli, bahkan dari wilayah yang jauh dari tempat tinggal.

Pengelolaan keanekaragaman hayati laut pun diperlukan. Saat ini, menurut Abdul Halim, dari Kelompok Kerja Perikanan Aliansi Desa Sejahtera, sumber protein laut banyak yang tak bisa dinikmati oleh rakyat. Sebagian sumber daya justru dicuri.

Indonesia saat ini masih menjadi cerminan negara berkembang dengan permasalahan pangannya. Data mengungkap, 870 juta orang menderita kelaparan atau kurang gizi. Sebanyak 97,9 persen dari orang yang kelaparan hidup di negara berkembang dan 80 persen orang yang kelaparan justru terlibat langsung pada proses penyediaan pangan.

http://regional.kompas.com/read/2012...ia.Menyedihkan