JAKARTA, KOMPAS.com- Di tengah desakan penghematan anggaran melalui moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, Badan Legislatif DPR memutuskan tetap melakukan kunjungan ke Jerman dan Inggris. Ketua Badan Legislatif DPR Ignatius Mulyono mengatakan, kunjungan kerja Baleg ke Inggris dan Jerman terkait penyusunan RUU Keinsinyuran sudah mendesak. Pasalnya, untuk menyusun RUU itu tidak mungkin hanya mengandalkan data-data yang ada.

"Moratorium (kunker ke luar negeri) itu bagus, tapi ada hal-hal urgent yang tidak bisa tanpa kunker. Jadi ini termasuk urgent karena RUU ini untuk kepentingan masyarakat luas. Kunker juga bukan sekadar kunjungan," ujar Mulyono, Senin (19/11/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Mulyono menambahkan, jika moratorium tetap dilakukan, maka undang-undang yang akan dihasilkan DPR nantinya rawan digugat. "Kalau menurut saya, moratorium dilakukan sudah habis, sudah enggak ada yang jalan. Bisa-bisa kena judicial review," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg Dimyati Natakusumah menjelaskan, pilihan kunjungan kerja ke luar negeri karena Baleg ingin mendapatkan data primer. "Kalau menyusun undang-undang seperti ini tidak bisa kalau hanya melihat data. Kita harus melihat langsung lembaganya yang mengatur itu, berdiskusi. Di sana kami akan bertemu parlemen dan pemerintahan," kata Dimyati lagi.

Ia mengungkapkan, pihaknya juga sudah melakukan studi dokumentasi terlebih dulu sebelum memutuskan berangkat ke Inggris dan Jerman. Dimyati menilai, publik seharusnya melihat betapa pentingnya RUU Keinsinyuran ini. Ia mencontohkan banyaknya proyek yang dikerjakan insinyur di Tanah Air tidak berlangsung mulus seperti robohnya Jembatan Kutai Kartanegara hingga amblesnya kompleks olahraga Hambalang.

Adapun, kunjungan kerja anggota Baleg ke Jerman sudah berangkat terlebih dulu pada tanggal 17 November lalu dipimpin oleh Sunardi Ayub. Sementara anggota Baleg yang ke Inggris dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg, Dimyati Natakusumah. Rombongan ke Inggris baru akan berangkat tanggal 23 November mendatang.

Rombongan anggota Dewan ini rencananya akan melakukan pertemuan dengan parlemen, pemerintah setempat, akademisi, serta dewan keinsinyuran dalam rangka penyusunan RUU Keinsinyuran.