JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsy mendukung langkah Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang melaporkan dugaan praktik kongkalikong penggerusan APBN di Kementerian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Apa yang disampaikan Dipo adalah persoalan hukum. Jadi harus diselesaikan secara hukum," kata Aboe Bakar ketika dihubungi, Minggu ( 18/11/2012 ).

Sebelumnya, Dipo mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil di Kementerian terkait praktik kongkalikong anggaran. Disebut ada tiga Kementerian yang dilaporkan, salah satunya Kementerian Pertanian yang dipimpin Suswono, kader PKS.

Aboe Bakar mengatakan, dari laporan itu akan dapat dipastikan kebenaran aduan yang diterima Dipo. Sebelumnya, Suwono menyebut aduan tersebut hanya berasal dari surat kaleng lantaran tanpa identitas.

"Jadi supaya clear," kata Aboe Bakar.

Aboe Bakar mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan di Kementerian yang harus diselesaikan sehingga jangan diperberat dengan isu praktek kongkalikong. Dia juga mengingatkan Dipo agar jangan membebani kerja KPK dengan dasar surat bodong.

"KPK hanya akan menjadi keranjang sampah yang menerima berbagai surat bodong. Kita harus ingat Indonesia punya LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Jadi tidak perlu khawatir bila hendak membuat laporan," pungkas anggota Komisi III DPR itu.

Seperti diberitakan, Dipo mengaku laporan itu masuk pascasurat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktek kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.

Dipo menyebut ikut terlibat anggota DPR untuk mengamankan anggaran yang sudah digelembungkan. Menurut dia, laporan itu disertai bukti-bukti. Dia lalu meneruskan aduan itu kepada KPK.


http://nasional.kompas.com/read/2012...n.Surat.Bodong

KPK Bidik Pengadaan Pupuk di Kementan

Jakarta - KPK sudah menyelidiki pengadaan barang di salah satu dari 3 kementerian yang dilaporkan Seskab Dipo Alam ke KPK. Pengadaan yang tengah diusut itu diduga merupakan pengadaan pupuk di Kementan.

Informasi yang dikumpulkan detikcom, Senin (19/11/2012) pengadaan pupuk di Kementan sudah masuk ke tahap penyelidikan. Sebelumnya, pengusutan perkara ini berada di tahap pengumpulan bahan dan keterangan.

Jubir KPK Johan Budi mengatakan, terdapat satu dari tiga kementerian itu ternyata sudah dibidik KPK, jauh hari sebelum Dipo melapor. Namun Johan tidak memberi tahu mengenai kementerian mana yang yang tengah diusut itu.

"KPK sudah melakukan penyelidikan pada satu dari 3 Kementerian itu, sebelum Pak Dipo melapor," ujar Jubir KPK Johan Budi di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Senin (19/11/2012).

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan detikcom, ada 3 kementerian yang dilaporkan Dipo yakni Kemenhan, Kementan, dan Kemendag. Sedang anggota DPR yang dilaporkan di komisi terkait kementerian itu.

Pernyataan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas sebelumnya bisa jadi menjadi clue. Mantan Ketua KY ini mengatakan seharusnya parpol dari kementerian yang dilaporkan Dipo ini segera menarik menterinya.

"KPK strick pada SOP. Siapapun yang terjerat kejahahatan besar ini akan kami proses berbasis dua alat bukti. Jika parpol yang bersangkutan jujur pro rakyat, segera tarik menterinya. Ganti expert profesional yang clean dan clear track recordnya," ujar Busyro dalam pesan singkatnya kepada detikcom Minggu (17/11/2012) malam.

Kemenhan dan Kemendag dipimpin oleh menteri yang tidak secara resmi tercatat sebagai kader parpol. Sedangkan Kementan dipimpin oleh Suswono, kader dari PKS.

Suswono sendiri mengaku bahwa Kementerian yang dipimpinnya adalah salah satu yang dilaporkan Dipo ke KPK. Suswono mengklaim dirinyalah yang meminta Dipo untuk melapor. Dia menyatakan siap untuk diklarifikasi.

Suswono pun menyatakan siap diperiksa KPK. "Saya sangat siap diklarifikasi pada poin yang dituduhkan seperti pada surat kaleng itu. Saya sangat-sangat siap," kata Suswono pada jumpa pers di sela-sela acara "Quacquarelli Symonds Asia Pacific Professional Leaders in Education Conference and Exhibition (QS-APPLE)" di Hotel Westin, Nusa Dua, Jumat (16/11/2012).

Suswono menyatakan bahwa ia telah membaca laporan yang dinilai sebagai surat kaleng tersebut. "Saya sudah baca surat itu, bahwa surat tersebut banyak yang mengandung fitnah dan ketidakbenaran," katanya.

Ia menuturkan bahwa dirinya telah memberikan klarifikasi ke Dipo Alam. Namun, klarifikasi itu dilakukan setelah Dipo membeberkan ke publik.

"Ada surat kaleng, karena tidak ada indentitasnya, yang disampaikan ke Pak Dipo oleh salah satu staf dari 23 ribu PNS di Kementerian Pertanian," tuturnya.

[url]http://news.detik..com/read/2012/11/19/195057/2095014/10/kpk-bidik-pengadaan-pupuk-di-kementan?9922032[/url]