JAKARTA--MICOM: Di akhir masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bukannya prestasi yang ditunjukkan, malahan Indonesia dilanda gemuruh hiruk pikuk permasalahan yang tidak diketahui ujungnya.

Seperti laporan Menteri BUMN ke Badan kehormatan DPR bahwa ada oknum DPR yang memeras BUMN, lalu konflik antara Mahkamah Konstitusi dengan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengenai Mafia Grasi.

Belum lagi soal laporan Dipo Alam ke KPK terkait kongkalikong anggaran antara DPR dengan kementerian, hingga konflik internal di Komisi Pemilihan Umum dan pembubaran BP Migas.

"Memang, akhir-akhir ini di media-media banyak diberitakan hiruk pikuk politik. Padahal kalau saja mengikuti aturan mainnya atau protokolernya, itu tidak akan terjadi," kata pakar geopolitik Dirgo D Purbo dalam acara Polemik Sindo Radio dengan tema Negeri yang Ruwet, di Jakarta, Sabtu (17/11).

Menurut Budayawan Mohammad Sobari, keruwetan bermula dari Reformasi 1998. Adanya perubahan UU ke arah liberalisasi, dimana kepentingan nasional diberikan kepada pihak swasta bukan pemerintah. Akibatnya, kesadaran rakyat Indonesia untuk membela kepentingan nasional secara tulus dan mendalam sangat minim. "Yang ada adalah banyaknya basa basi politik," katanya.

Menurut Analis Ekonomi yang juga merupakan Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo, kegaduhan, keruwetan dan keriuhrendahan yang sedang terjadi merupakan bagian dari sistem demokrasi yang sedang berjalan dan berproses.

"Proses yang gaduh ini merupakan ongkos yang harus kita bayar untuk sistem demokrasi yang sedang berjalan. Kita mau protes, mau kembali ke otoriter, silakan rakyat yang menilai pada 2014 nanti," ungkapnya. (*/OL-9)

sumber