Sekedar info gan

Langkah Sekretaris Kabinet, Dipo Alam membuka borok kementerian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II memperkeruh kondisi politik dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang suksesi kepemimpinan 2014.

Semestinya jika Dipo Alam menjadi pembina kementerian, seharusnya yang bersangkutan membina ke dalam, bukan menelanjangi kelemahan-kelemahan kementerian.

"Itu sama saja menampar muka SBY sebagai Presiden dan mengesankan pemerintahan SBY bobrok serta penuh dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Lebih dari itu menunjukkan kegagalan Dipo Alam sebagai Seskab," kata Presiden PARSINDO (Partai Suara Rakyat Independen Indonesia), HM. Jusuf Rizal melalui rilis diterima beritajatim.com, Kamis (15/11/2012).

Jusuf yang juga Presiden LSM LIRA ini mengkritisi langkah Dipo Alam yang melaporkan kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.

Menurut dia, upaya membongkar berbagai kasus korupsi merupakan tugas setiap warga negara agar bangsa ini makin baik. Tapi dalam konteks kenegaraan selaku Seskab, seharusnya Dipo Alam lebih dulu melakukan pembinaan ke dalam bagi para pejabat yang dinilai melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Tidak serta merta membuka 'borok-borok' andaikata ada kelemahan dalam sistim pemerintahan.

Karena disadari adanya kelemahan itulah, maka dibuat ada Seskab. Tapi, Seskab tugasnya bukan untuk 'menelanjangi' kelemahan pemerintah di luar tupoksinya. Seharusnya melakukan pembinaan dulu dengan meningkatkan peran Inspektorat Jenderal (bidang pengawasan) di setiap instansi pemerintah.

"Jadi tugas Seskab itu makin tidak jelas. Mau membantu meringankan tugas Presiden SBY atau justru membuat kisruh yang kemudian menimbulkan lunturnya kepercayaan rakyat kepada integritas dan profesionalisme pemerintah mengelola bangsa ini. Apa yang dilakukan Dipo Alam melanggar etika tata kelola pemerintahan yang semestinya serta terkesan cari sensasi," tukasnya.

Dia mengakui, jika bicara penyalahgunaan wewenang tidak ada satupun kementerian yang bersih dari KKN. Dan bila bicara jujur dari hati nurani, sangat sulit mencari pejabat yang bersih dari kemungkinan tidak terimbas KKN. Untuk itu, semestinya Dipo Alam melakukan langkah pembinaan dulu kedalam. Berikan peringatan dengan sanksi yang tegas. Bila bandel temuannya diserahkan ke Inspektorat Jenderal untuk diproses hukum dengan terus dipantau.

Jika Dipo Alam bergerak seperti 'Dewa Mabuk', kan menjadi mubazir peran Inspektorat Jenderal. Kalau demikian sebaiknya dibubarkan saja Inspektorat Jenderal, lalu perannya diambil alih Seskab. "Dengan demikian negara tidak perlu mengeluarkan anggaran buat Inspektorat Jenderal, toh selama ini memang sudah menjadi 'macan ompong' yang membuat subur KKN, tapi tidak pernah dibenahi. Lebih tepat lagi jika SBY mengganti Seskab Dipo Alam dan kasih jabatan di Timtas Tipikor yang nasibnya kian tidak jelas," cetus pria berdarah Madura-Batak ini.[tok/ted]

iloveindonesias