Ketua Umum PKB itu mengaku sudah mengecek langsung ke KPK.


VIVAnews - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar lega Kementerian yang dipimpinnya bukan salah satu dari tiga Kementerian yang dilaporkan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Alhamdulillah bukan Kemenakertrans," kata Muhaimin Iskandar di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, 15 November 2012.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku telah mengecek laporan Dipo Alam ke KPK. Dia menegaskan bahwa Kemenakertrans tidak termasuk dalam laporan Dipo Alam ke KPK.

"Alhamdulillah sudah saya cek bukan Kemenakertrans," Muhaimin kembali menegaskan.

Rabu malam, 14 November 2012, Dipo Alam melaporkan tiga Kementerian ke KPK terkait praktik kongkalikong anggaran dengan DPR. Meski begitu dia tidak menyebut apa saja tiga kementerian tersebut.

Dipo mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil di kementerian. Kebanyakan laporan itu tentang indikasi kongkalikong dan penggelembungan anggaran

Menurut Dipo, informasi tersebut mereka himpun dan kroscek dengan pejabat yang melaporkannya. Namun karena Seskab bukan penegak hukum maka hal itu disampaikan ke KPK.

"Karena Seskab bukan penegak hukum dan ada keinginan dari PNS yang dimaksud dan juga masyarakat bahwa ini diserahkan kepada KPK laporan tersebut dengan dokumen-dokumen yang terlampir saya serahkan kepada KPK malam ini," kata Dipo di KPK.

Dipo membantah jika ada yang menyebut laporan tersebut fitnah, karena pihaknya mempunyai laporan tertulis. Intinya kata dia, tudigan itu bukan langsung darinya, akan tetapi itu laporan PNS.

"Ini momentumnya ada setelah ada surat edaran 542. Momentumnya sekarang cukup bagus karena ada keberanian PNS melaporkan," kata Dipo.

Dengan adanya pelaporan ini, Dipo berharap dapat mencegah potensi kongkalikong di Kementerian. Karena menurutnya lebih baik mencegah daripada sudah terjadi kerugian negara. (eh)

Sumber:
http://nasional.news.viva.co.id/news...an-dipo-ke-kpk