KASKUS

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME Mulai Menurun

Jember (beritajatim.com) - Jumlah pegiat organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mulai mengalami penurunan. Sebagian karena tak ada regenerasi.

Pemerintah mencatat, saat ini ada 238 organisasi yang tersebar di Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Riau.

Jateng memiliki organisasi penghayat kepercayaan terbanyak, yakni 59 organisasi, diikuti Jatim 57 organisasi dan DIJ 31 organisasi. Di Jatim, organisasi ini tersebar di 11 kabupaten dan empat kota, salah satunya di Kabupaten Jember.

"Di Jember cukup banyak, terutama di wilayah selatan," kata Sjamsul Hadi, Kepala Sub Direktorat Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di sela-sela acara sosialisasi peraturan perundangan tentang kepercayaan, adat, dan tradisi, di Hotel Panorama, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 13-15 November 2012.

"Mereka tetap eksis. Namun sudah tidak ada lagi pembentukan organisasi baru. Sudah ada mulai penurunan (pegiat). Ada satu organisasi yang punya anggota cuma 6 orang. Ada yang organisasi bercabang-cabang antar-provinsi seperti Sapto Darmo. Ada yang beranggotakan hanya beberapa orang, terkikis karena meninggal," kata Sjamsul.

Pemerintah menegaskan, negara tidak menerapkan diskriminasi dalam pelayanan terhadap penghayat kepercayaan ini. "Pemerintah menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar. Karena kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sila Pancasila dan UUD tertuang, kewajiban pemerintah untuk melindungi. Biarlah dia lestari dan bisa simultan dengan kemajuan zaman, dan tidak meninggalkan nilai keaslian," kata Sjamsul. [wir]

http://www.beritajatim.com/detailnew..._Mulai_Menurun

jadi ingat yang di tvri

bukankah katanya penghayat kepercayaan meningkat pesat sejak era reformasi terutama sejak jamannya gusdur
Ahhh ... itu kan kata pemerintah yang gak becus.

Para Penghayat masih aktif dan eksis dalam kegiatannya.




Sak botol rong botol iku wis biasa ,
Telong botol petang botol iku gawe nambah darah , O.



Limang botol enem botol iku wueenak temen , O.

Apa bedanya dengan Islam KTP dan Kristen KTP atau Kristen Napas (natal paskah)?
Lah ini anggotanya mayoritas...
hmm,..
ini sih sulit untuk dijelaskan, indikator pengukurnya ngga ada yang pasti..
mampir ke forum spiritual gan
ya mungkin aja gan tapi sayang toleransi sesama dan antar umat beragama sekarang sudah mulai luntur
ini gara2 pemerintah yang membatasi agama hanya 6 yang boleh dianut

Jumat, 9 November 2012 14:46:44
Penghayat Agama Leluhur & Kepercayaan masih alami diskriminasi
Reporter : Arbi Sumandoyo




111




Walau pemerintah telah mengeluarkan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan rupanya tidak menyelesaikan masalah untuk para penganut Agama Leluhur dan Kepercayaan. Mereka kerap terbentur masalah administrasi kependudukan dan sulit untuk mendapatkan KTP.

Berbagai diskriminasi timbul ketika kolom agama tidak terisi dan hanya bertuliskan tanda strip dalam KTP.

"Jika di KTP itu bertuliskan tanda strip, maka akan ada pertanyaan dan diskriminasi. Bisa dibilang banyak orang menilai mereka tidak punya agama atau sering disebut atheis. Padahal mereka punya kepercayaan," terang Nia Syarifudin dari Aliansi Nasional Bhineka Tungalika.

Hal tersebut dikatakan Nia, dalam diskusi Komnas Perempuan dengan Tokoh Perempuan Adat Penganut Agama Leluhur dan Kepercayaan di Griya Patria Jl Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (9/11).

Nia mengatakan bahwa bentuk diskriminasi tersebut terjadi dalam berbagai hal. Mulai dari kesulitan untuk mendapatkan KTP, pembuatan surat Nikah, akte kelahiran anak hingga hak untuk mendapatkan bantuan ekonomi dan pelayanan kesehatan.

Tenri Bibi, salah satu tokoh perempuan yang juga sebagai penganut Agama leluhur Tolotang mengatakan bahwa diskriminasi lewat KTP dampaknya begitu luas. Dijelaskan Tentri bahwa identitas dalam KTP mengenai agama menjadi sebuah masalah. Pemerintah sendiri menyarankan untuk penganut Tolotang tergabung dalam organisasi.

"Negara menyarankan untuk mengikuti organisasi," jelasnya.

Sebagai contoh diskriminasi yang dialami dari dampak KTP tersebut diantaranya, ketika seorang anak masuk sekolah. Saat ditanyakan mengenai akte kelahiran, maka muncul berbagai pernyataan bahwa tersebut anak yang lahir di luar nikah. Padahal kedua orang tuanya menikah secara sah dengan kepercayaan adat.

"Ketika masuk sekolah, maka akan timbul stigma, dengan pernyataan anak lahir di luar nikah atau haram," jelas Tenri.

Tidak berbeda dengan Seni, masyarakat dari Watutelu Dayak Maayam, Lombok, Kalimantan Tengah mengatakan hal yang sama. Ada warga dari Adat Watutelu mencoba mencalonkan menjadi Camat atau Lurah, namun lantaran kepercayaan mereka tidak diakui, mereka dianggap kumuh dan kotor sehingga tersisihkan.

"Hak-hak masyarakat di sana kurang, misalnya ingin mencalonkan camat atau lurah, mereka disisihkan dan dinilai kotor, kumuh. Kesempatan untuk pemilihan kepala daerah kurang," ucap Seni.

Dengan segala keterbatasan, Masyarakat Adat Watutelu ternyata cukup kreatif. Mereka telah membuat lembaga pranata adat dimana isinya koperasi, perpustakaan dan eko wisata yang intinya agar diketahui bahwa mereka juga berpendidikan.

"Kami mempunyai lembaga pranata adat, kami di sana telah membuka koperasi dan perpustakaan dan eko wisata supaya dianggap berpendidikan dan intinya dianggap oleh pemerintah di sana," kata Seni.
(mdk/hhw)

http://m.merdeka.com/peristiwa/pengh...kriminasi.html
itu salah pemerintah sendiri yang tidak mengakui agama lokal malah mau menghancurkannya. buktinya ada di bawah ini

emikian pula halnya dengan sistem kepercayaan yang dianut; kepercayaan To Lotang selalu dianggap membahayakan dan dijadikan sebagai alat ukur dalam pelaksanaan program pembinaan keagamaan. Keberhasilan program diukur dari jumlah penduduk yang beragama Islam mencapai seratus persen. Untuk itu, berbagai cara ditempuh oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghapuskan ajaran kepercayaan To Lotang. Pihak penguasa beranggapan bahwa kehadiran ajaran kepercayaan To Lotang merupakan suatu aib dalam pelaksanaan program tersebut. Sampai sekarang pun, pelajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah dasar di daerah itu agama Islam, padahal mayoritas siswanya merupakan penganut ajaran To Lotang.

Kualitas kehidupan beragama tidak dipandang sejauh mana seorang yang beragama secara taat menjalankan syariat agamanya sesuai dengan tuntunannya masing-masing. Akan tetapi, realitas itu diukur dari seberapa banyak penganut agama yang mayoritas di daerah tersebut. Meskipun seorang tidak shalat dan tidak puasa, yang penting beragama Islam. Hal tersebut dianggap lebih baik daripada penganut agama To Lotang yang setia dan taat menjalankan aturan ritual sesuai dengan tuntunan Uwak. Ukuran lainnya adalah pembangunan rumah-rumah ibadah (masjid) dengan menggunakan anggaran yang cukup besar tanpa mempertimbangkan apakah ada umat Islam yang mengisinya atau tidak.

Lebih parah lagi, ada anggapan terhadap agama tradisional seperti To Lotang sebagai ancaman stabilitas masyarakat. Ajaran itu dicurigai dan perlu diawasi dalam setiap langkahnya. Sistem kepercayaan dikhawatirkan akan mempengaruhi akidah umat Islam di sekitarnya, sehingga pemerintah mentoleransi perusakan tempat-tempat ritual penganut kepercayaan.

Dampak buruk yang sampai kini masih dialami oleh masyarakat To Lotang adalah traumatis pada masa lalunya. Mereka selalu dibayang-bayangi oleh peristiwa-peristiwa yang pernah mereka alami. Setiap pendatang selalu dicurigai dengan sikap kehati-hatian, mereka cenderung untuk tidak memberikan informasi secara baik atau terbuka kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, misalnya, dalam upacara-upacara mereka.

http://www.rappang.com/2008/12/keper...rakat.html?m=1
ada lagi nih penyebab penghayat kepercayaan menyrun jumlahnya

http://masyarakatadat.org/id/berita/...ama-islam.html

Warga Samin Dipaksa Masuk Agama (Islam)

December 23,2011

Baru empat (4) hari mengikuti pelajaran, Budi Santoso melarang anaknya untuk masuk sekolah lagi. Warga Sedulur Sikep (Samin) di desa Larekrejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus ini mengaku bahwa anaknya telah dipaksa untuk mengikuti ajaran Agama Islam di SMP Negeri 2 Undaan, Kudus.

Saat dihubungi lewat telepon, 23 Desember 2011, Budi Santoso mengatakan bahwa anaknya harus mengikuti pelajaran agama (islam). Kalo tidak maka tidak tidak akan lulus, karena pelajaran agama merupakan salah satu yang akan diujikan pada Ujian Nasional.

Hal serupa juga dialami anak Sedulur Sikep lainnya. Pada tahun ajaran 2011 ini, panitia pendaftaran menolak anak-anak warga Samin untuk menjadi siswa di SMP Negeri 2 Udaan, Kudus. Beruntung Kepala sekolah, yang berwenang, mengijinkan anak-anak tersebut menjadi murid di sekolah negeri ini. Namun, masalah timbul ketika anak / pelajar dari warga Samin diwajibkan untuk mengamalkan ajaran agama islam. Bukan hanya sebagai mata pelajaran semata.

Mereka yang berani, seperti Pak Budi Santoso ini, memilih melawan dan melarang anaknya mengikuti pelajaran. Menurutnya, Orang Samin sudah mempunyai ajaran (agama) sendiri. Tidak harus mengikuti ajaran agama yang lain. Bagi mereka yang tidak berani, terpaksa harus mengalah.
Perlawanan Budi Santoso ini bukan hanya karena kasus diatas saja. Lebih jauh karena beliau tidak mau komunitas adat (Sedulur Sikep / Samin) kalo terus menerus mendapatkan diskriminasi seperti ini. Mereka yang mempertahankan tradisi dan atau ajaran leluhurnya justru diasingkan. "seperti jaman orde baru saja", katanya. (@radinsyarif/AMAN)
Sumber; Bapak Budi Santoso
Alamat; Larekrejo, Rt 02, Rw 1, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Jawa Timur
No Kontak; 085641733797
Wednesday, November 29, 2006
Dewi Kanti
Apakah artinya agama resmi? Indonesia hanya mengenal lima agama yang diakui sebagai agama resmi oleh pemerintah: Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Di luar itu semua bukan agama resmi. Dalam istilah lain, agama "ilegal". Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak mencantumkan agama resmi patut dicurigai, setidaknya oleh para birokrat. Akibatnya, mereka yang menganut agama kejawen, kepercayaan atau konghuchu harus gigit jari, sebab terbuang dari komunitas yang diakui oleh pemerintah. Bukan hanya itu, langkah ini sering berlanjut pada tindakan diskriminiasi, sebab para penganut agama "tidak resmi" itu tidak memperoleh dokumen kewarganegaraan yang semestinya seperti surat nikah, kartu keluarga (KK) sampai surat lain yang dibutuhkan.

Dewi Kanti adalah salah satu contohnya. Sebagai penganut agama kepercayaan Sunda Wiwitan, dia harus berjibaku dengan petugas catatan sipil Kabupaten Kuningan (Jawa Barat), gara-gara dia ingin menikah dengan cara leluhur menikahkan mereka. Padahal sang suami, Okky Satrio yang Katolik tidak keberatan dengan permintaan Dewi. Beberapa tokoh agama lain pun seperti Islam, tidak mempersoalkannya.

Beruntung kini Dewi sudah menikah. Aku bertemu dengannya dalam salah satu acara dialog keagamaan di gedung Jakarta Media Centre (JMC) awal tahun 2006. Dia bukan sebagai pembicara, tapi tampil sebagai juru kawih bersama kelompok kecapi Cianjuran yang dia pimpin. Setelah ngobrol di akhir acara, dia memberi alamat rumahnya. Rupanya, dia tetangga sebelah. Hanya beda RW, tapi masih dalam satu kawasan di Kemanggisan bahkan jaraknya dengan rumahku tidak begitu jauh.

Dewi tinggal di kawasan padat penduduk, tak jauh dari warung Encum yang terkenal dengan nasi uduk dan soto Betawinya. Bersama suami, keduanya menjalani hidup sebagai wiraswasta. Dewi memang belum berani menampakkan identitasnya sebagai penganut kepercayaan. Tapi, bila dibutuhkan, dia akan mengakuinya.

Lingkungan tempat aku dan Dewi tinggal adalah kawasan yang didominasi oleh warga muslim. Mushola dan mesjid mendominasi di sana. Meski tetanggaku sebenarnya lebih banyak warga keturunan Cina yang beragama Katolik dan beberapa konghuchu. Tapi Dewi tetap saja minoritas.

Tapi aku sangat percaya, Kemanggisan adalah kawasan di Jakarta yang paling aman dan paling toleran dari sisi kepercayaan yang dianut penduduknya. Saat kerusuhan berbau etnis berlangsung pada 1998, hiruk pikuk itu tidak sampai ke perumahan di sana.

Aku tidak pernah bertanya pada Dewi, apakah dia merasa nyaman di Kemanggisan. Tapi setahuku dia masih betah di sana.

Dewi adalah buyut dari Madrais. Lelaki asal Desa Cigugur, Kuningan ini adalah salah satu tokoh pendiri sekaligus penyebar agama sunda lama, alias Sunda Wiwitan. Selama hidupnya, Madrais pernah dibuang ke Digul (ada yang bilang ke Ternate, di Maluku) oleh pemerintah Belanda karena dianggap menyebarkan ajaran sesat. Dia baru pulang ke kampung halamannya pada 1920. Dalam majalah berbahasa Sunda "Mangle" terbitan tahun 1980-an, pernah diulas soal keberadaan Madrais. Aku masih ingat, "Mangle" kala itu menyebut Madrais sebagai tokoh nasionalis yang anti Belanda. Dalam artikel tersebut juga dituliskan aktivitas ritual Madrais dan para pengikutnya, seperti "seba" (memberikan sejumlah hasil bumi) kepada sang hyang wisesa alam.

Menurut Dewi, beberapa ritual para pengikut Madrais hingga kini masih berlangsung di Desa Cigugur. Salah satunya adalah "Upacara Seren Taun", yang dilakukan setahun sekali. Masyarakat Cigugur, secara bergotong royong membawa hasil bumi. Mereka juga mengadakan pagelaran wayang dan kecapi suling pada malam hari.

Penduduk Cigugur sendiri, terbagi dalam dua agama besar: Islam dan Katolik. Banyak orang menduga, itu karena selama rezim Orde Baru, mereka dipaksa harus meninggalkan kepercayaan lamanya dan memilih salah satu agama resmi. Kala itu, dakwah dari kelompok Islam berebut dengan para misionaris Katolik.

Ayah Dewi, Pangeran Jatikusuma, adalah ketua paguyuban penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Jawa Barat sekaligus pimpinan yang meneruskan ajaran Madrais. Aku pernah bertemu dengan Jatikusuma di Hotel Preanger, Bandung, dalam acara pentas kecapi suling, ketika aku duduk di bangku SMA. Orangnya tak banyak bicara.

Salah seorang anak Jatikusuma, yang tak lain adalah kakak Dewi, sempat berperkara di pengadilan Jakarta Timur pada 1997. Pasalnya, persis kasus Dewi, mereka ingin menikah dengan cara penganut aliran kepercayaan. Kala itu, kantor catatan sipil tidak mengizinkan hingga berlanjut ke meja hijau.

Buat warga Kemanggisan, sebenarnya ini adalah berkah sebab mereka tidak hanya berdampingan dengan para penganut agama resmi, tapi juga penganut aliran kepercayaan. Aku pernah ditanya oleh Kak Mimi, iparku, penganut kepercayaan itu ada ritualnya nggak? Setahuku ada, tapi tidak rumit. Tapi, mereka lebih menitikberatkan pada ajaran budi dan ahlak yang baik. Bila inti dari agama (agama apa saja) adalah berbuat baik dan mengasihi pada sesama, tak ada alasan untuk menolak kehadiran mereka.

Aku berharap Dewi bebas memeluk dan menjalankan aktivitas kepercayaannya di Kemanggisan. Tanpa cemooh, tanpa diskriminasi.

http://kemanggisan.blogspot.com/2006...kanti.html?m=1
Pemerintah cuma mampu membiayai 6 agama. Pelit...

Padahal penganut aliran kepercayaan itu juga Warganegara Indonesia yang juga bayar Pajak.

Dilain sisi, masih banyak oknum pemerintah yang otaknya masih penuh kepentingan kelompok yang Fundamental.

Ini konsekuensi karena di Indonesia, Agama masuk ranah Politik.

Artinya Perlu juga kebesaran hati dari para penganut 6 agama besar untuk

mengakui dan melindungi keberadaan mereka.

Monggo para Kaskuser, apakah kalian berani untuk mengakui adanya perbedaan....

Kalo buat ane, monggo kerso, Kepercayaanmu Urusanmu dengan Penciptamu
gmana ga turun orang kelakuannya ga bener......
contoh liat aja di subforum ini apalagi BPLN....

kerjaan tiap hari cuma menghina agama laen lewat berita pastor ustad dll....

ga heran orang2 pada ga percaya lagi
43 Aliran Kepercayaan di Jawa Tengah Hilang

TEMPO.CO, Semarang--Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang menyatakan sudah ada 43 aliran kepercayaan dan kelompok penghayat di Jawa Tengah yang saat ini sudah hilang. "Mereka hilang akibat mati tidak ada penerusnya tapi ada pula yang hilang karena dilarang kelompok tertentu dan pemerintah," kata Direktur eLSA Semarang Tedi Kholiluddin kepada Tempo di Semarang, Selasa 25 September 2012.

Tedi menyatakan aliran kepercayaan yang hilang itu tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah, di antaranya Klaten sebanyak 11 kelompok, Semarang (7), Slawi (6), Wonosobo (5), Surakarta (4), Wonogiri (4), serta Kudus (3).

Di Semarang, misalnya, aliran kepercayaan dan kelompok penghayat yang sudah hilang di antaranya: Kawruh Kodratullah, Gaibing Pangeran, Agama Islam Alim Adil, Children of God, Darul Hadist, Inkarussunnah, Agama Jowo Sanyoto, dan Satrio Sejati.

Meski sudah banyak yang bubar, tapi jumlah aliran kepercayaan di Jawa Tengah masih mencapai 296 aliran kepercayaan. Ratusan aliran kepercayaan tersebut yang secara resmi terdaftar di Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki kelompok aliran kepercayaan paling banyak, yakni ada 24 kelompok, Blora ada 19, Solo 16, dan Cilacap 16. "Rata-rata semuanya masih aktif," kata Tedi.

Tedi menyatakan jumlah aliran kepercayaan itu hanya yang terdaftar. Tedi memperkirakan jumlah aliran kepercayaan di Jawa Tengah akan lebih banyak lagi yang tidak terdaftar.

Tedi menyatakan aliran kepercayaan itu mati ada beberapa sebab. Misalnya: regenerasi di aliran kepercayaan bersangkutan tidak jalan. Anak-anak muda gak terlalu tertarik dengan ajaran-ajaran leluhur mereka karena interaksi dengan dunia luar. Ada pula faktor pemerintah yang membubarkan mereka karena desakan kelompok tertentu yang belum bisa menerima eksistensi kelompok penghayat.

Kata Tedi, biasanya pemerintah ditekan kelompok agama tertentu untuk melarang aliran kepercayaan. "Alasannya dianggap menyimpang atau sesat," kata Tedi. Sebab, kata Tedi, ada orang beragama yang memiliki pandangan bahwa kepercayaan itu bukan termasuk agama.

Padahal, kata Tedi, dalam perspektif kehidupan keberagamaan satu kelompok dengan kelompok lain harus saling menghargai dan tidak bisa menuduh kelompok lain menyebut sesat.

Dalam catatan eLSA, penghilangan aliran kepercayaan itu tak hanya terjadi beberapa tahun lalu. Tahun 2012 ini juga ada beberapa peristiwa bernuansa agama yang melibatkan kelompok aliran kepercayaan, di antaranya: vonis empat tahun penjara terhadap pemimpin aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI) Klaten, Andreas Guntur; penolakan pembangunan Sanggar Sapto Darmo di Rembang, pembongkaran Sanggar Aliran Ngesthi Kasampurnan di Sumowono Kabupaten Semarang; serta pembubaran Aliran Sheh Abas Maulana Malik Ibrahim di Temanggung pada Maret lalu.

Menurut Tedi, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar aliran kepercayaan di Jawa Tengah bisa tetap eksi. "Memperteguh eksistensinya secara konstitusional karena mereka juga harus dilindungi," kata Tedi. Selain itu, tambah Tedi, aliran kepercayaan yang merasa tidak berakar dari agama tertentu harus punya ketegasan untuk mengakui bahwa ajaran mereka tidak bersumber dari ajaran tertentu sehingga kolom agama di kartu tanda penduduk bisa dikosongkan.

Salah satu penganut Sedulur Sikep di Pati, Gunretno menyatakan sedikit demi sedikit arus globalisasi dan kapitalisme memang terus menggerogoti nilai-nilai lokalitas yang dianut aliran kepercayaan. Ia mencontohkan sikap gotong royong antar warga kini sudah mulai menjadi barang mahal.

Gunretno menyatakan pihaknya memang tak begitu membutuhkan pengakuan dari pemerintah. Kata dia, yang terpenting ada bukti perilaku di lapangan dalam menjalankan nilai-nilai aliran kepercayaan.

"Tak hanya soal tertulis dan terdaftar. Yang lebih penting adalah dibuktikan. Misalnya jika pemerintah juga harus memberikan pelayanan tanpa ada pembedaan," kata Gunretno. Salah satu cara untuk menguri-uri aliran kepercayaan, kata Gunretno, adalah jangan melupakan perintah dan arahan dari para orang tuanya.

ROFIUDDIN

http://m.tempo.co/read/news/2012/09/...-Tengah-Hilang
1 2 A P R I L 2 0 0 8

admin di 4/12/2008

Penghayat Kepercayaan Terpinggirkan Sejak Dahulu

Meskipun punya lebih dari 85.000 anggota di Sumatera Utara, kaum penghayat pada Tuhan Yang Maha Esa merasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memberi perhatian kepada mereka. Tak pernah ada dialog yang intens dengan kaum penghayat, apalagi ruang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Utara.

Secara resmi di Sumatera Utara kini terdapat 16 aliran kepercayaan yang muncul sebagai representasi tradisi Batak dan Jawa. Dalam tradisi Batak, kaum penghayat tergabung antara lain dalam Ugamo Malim (Parmalim) yang berpusat di Laguboti, Toba Samosir, Ugamo Bangsa Batak di Medan, Habonaron Da Bona di Simalungun, Pijer Bodi di Karo, Sipituruang di Karo, Golongan Si Raja Batak di Kisaran dan Tanjung Balai, juga kelompok-kelompok Parmalim di berbagai tempat.

Sementara itu, tradisi kejawen muncul dalam kelompok seperti Galih Puja Rahayu di Medan dan sekitarnya serta Ilmu Rasa Sejati di Tanah Jawa, Simalungun.

Meskipun sudah ada yang mulai berani menunjukkan diri, banyak yang masih takut-takut, terutama stigma "tak beragama" yang sering muncul di masyarakat dan dianggap aliran sesat. Tirani mayoritas terhadap warga minoritas masih mereka rasakan.

Pekan lalu

Ugamo Bangsa Batak untuk pertama kalinya menyelenggarakan acara persembahan secara terbuka. Meskipun sudah menjadi kelompok penghayat yang secara resmi diakui pemerintah sejak tahun 2001, untuk menyelenggarakan acara mereka perlu mengajukan izin ke Kesbanglinmas, Polda Sumut, Poltabes Medan, hingga ke Polsek Medan Sunggal.

Kepala Subdit Kelembagaan Kepercayaan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Sri Hartini mengatakan, berdasarkan pengalaman kelompok mendampingi kelompok penghayat, warga masyarakat ini justru merupakan warga negara yang patuh. Ajaran mereka sangat menghargai alam dan kemanusiaan sehingga hidupnya pun tak berbuat jahat kepada orang lain.

Parmalim yang berpusat di Lagubotti, misalnya. Perilaku penghayat agama asli Batak ini sangat santun. Mereka selalu mencoba tidak menyakiti orang lain. Mereka juga tidak mau sembarang makan sebab makanan ikut menunjang perkembangan jiwa.

Jumlah mereka ribuan serta tersebar di Jawa dan Sumatera. Jika selama ini penghayat dianggap masyarakat marjinal dan tak berpendidikan, tidak demikian dengan Parmalim. Orang-orang mudanya menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi dan berwawasan luas. Beberapa mengaku harus menyembunyikan Parmalim mereka saat menempuh pendidikan karena capek menjawab pertanyaan orang.

Banyak peneliti asing yang justru tertarik pada agama asli ini, terutama dari sisi kebudayaan dan seninya karena mereka menggunakan musik dan tari tradisional Batak. Namum, warga setempat justru melupakan. Pelestari agama-agama asli di Indonesia yang justru terstigma menjadi orang tak beragama atau malah penyembah berhala.

Tahun lalu pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007, membuat pemerintah mengakui perkimpoian penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penghayat mendapatkan surat kimpoi dan melakukan perkimpoian di depan pemuka penghayat dan berhak mempunyai kartu tanda penduduk dengan mengosongkan kolom agama.

Terbitnya PP itu membuat akta perkimpoian sudah bisa dilayani dan KTP bisa diladeni. Meskipun demikian, masih ada kendala bagi penghayat, misalnya dalam hal penguburan dan pendirian rumah ibadah. Makam umum belum bisa menerima pemakaman kaum penghayat.

Sumber : Kompas, April 2008

http://budiawan-hutasoit.blogspot.co...inggirkan.html

anda perlu baca artikel di bawah ini

Nelangsa Sardy, Penghayat Kepercayaan yang Gagal Jadi ABRI




Rangkaian sidang uji materi Undang-undang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi awal tahun 2010 adalah “tambang” ficer untuk saya. Mungkin karena saya dengan sadar berpihak pada para pemohon uji materi. Tapi mungkin juga karena banyak tokoh menarik yang menjadi saksi, mulai dari penyair Taufiq Ismail, budayawan Emha Ainun Nadjib, hingga Sardy, seorang penganut aliran kepercayaan.

Uji materi yang menuai kontroversi publik itu akhirnya kandas. Mahkamah menolak permohonan. Hanya Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati yang mengajukan pendapat berbeda. Saya waktu itu kecewa sekali pada Mahkamah, yang sebelumnya selalu mengklaim sebagai pengawal konstitusi dan berani memberi putusan progresif.

Bagaimanapun, dari tiga saksi yang saya sebutkan sebelumnya, saya menuliskan tiga ficer pendek berbeda. Ketiganya dimuat di Koran Tempo, tapi cuma cerita Emha yang diunggah ke TempoInteraktif.com. Berita tentang Taufiq Ismail sudah sempat saya salin ke posterous, tapi yang Sardy belum dipublikasikan. Supaya tidak terkubur di belantara maya, dan sekadar mengingatkan kita tentang masih (atau makin?) buruknya diskriminasi dan toleransi dalam beragama, saya salinkan tulisan tentang Sardy di sini.

Selamat membaca

Cita-cita Sardy, 35 tahun, sejak dulu hanya satu: menjadi tentara. Tetapi 16 tahun lalu ia menemui jalan buntu, gagal mewujudkan keinginannya karena status penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya.

“Gara-gara jadi penghayat, saya tidak bisa mendaftar jadi tentara, yang waktu itu bernama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia),” ujar Sardy saat bersaksi dalam sidang ketujuh uji materi Undang-undang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 3 Maret 2010.

Penduduk Bekasi ini mengisahkan, sejak kecil ia menempa diri dengan berolahraga agar fisiknya siap untuk membela bangsa. Karena penerimaan ABRI mensyaratkan pendaftar berpendidikan Sekolah Menengah Atas jurusan A1 dan A2, Sardy pun belajar keras di kelas A2, yang berkonsentrasi dalam ilmu Biologi.

Ketika lulus SMA tahun 1994, dia bergegas mengurus kelengkapan pendaftaran untuk jadi tentara. Salah satunya ialah surat keterangan kelakuan baik di Kepolisian Sektor Bantargebang. Menurut polisi yang bertugas di sana, penghayat tak bisa mendaftar ABRI karena hanya lima negara yang diakui negara, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Buddha, dan Hindu. Salah satu dasarnya tak lain ialah beleid Penodaan Agama yang kini sedang diuji oleh Mahkamah.

“Beliau sarankan identitas agama saya diubah. Karena besarnya keinginan, walau berat hati, saya ubah identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) menjadi pemeluk salah satu agama,” tutur pria berbadan tegap itu.

Beberapa hari kemudian ia mengajukan kembali permohonan surat kelakuan baik. Tak dinyana ia malah diinterogasi oleh polisi lain yang sedang bertugas di Polsek tersebut. “Saya katakan kenapa Bapak tidak tahu keberadaan penghayat di Bekasi, padahal sudah ada pengurusnya dari desa, kecamatan, sampai kabupaten dan kota. Bapak kurang informasi,” kenang Sardy.

Dilabeli kurang informasi, sang polisi marah dan memukul telinga kanan Sardy. Ia lantas dibawa ke ruangan lain, di mana ada polisi lain yang diduga Sardy berpangkat lebih tinggi. “Dia bilang penghayat tidak bisa mendaftar ABRI, dan kalau dipaksakan percuma, cuma buang uang,” katanya.

Sardy yang kecewa lalu mendatangi rumah tetua penghayat di Kampung Melayu. “Beliau katakan yang sabar, kita sedang berjuang, memang penghayat selalu didiskriminasikan. Tetapi untuk membela negara masih banyak jalan yang sesuai ajaran kita. Saya berpikir tidak bisa begitu, karena cita-cita datang dari hati yang sangat dalam. Saya sangat kecewa,” ujarnya.

Kekecewaan itu menghantui Sardy hingga sekitar lima tahun. Ia merasa percuma belajar dengan sungguh-sungguh selama 12 tahun sejak Sekolah Dasar hingga SMA. Berkas pendaftaran dan ijazah dibuangnya ke Kali Malang.

Perlahan rasa kecewa pergi dari hati Sardy. Namun kini ia kembali nelangsa: anak-anaknya ternyata ingin pula menjadi tentara. “Saya takut mereka akan alami hal yang sama. Saya kasih pilihan jadi pengacara, insinyur, mereka bilang tetap ingin jadi tentara,” ucapnya dengan nada sedih.

———————

gambar disalin dari http://www.tempointeraktif.com/hg/hu...235017,id.html

http://bungamanggiasih.com/?p=310

bakal mau muntah darah setelah membaca artikel ini

http://mypotret.wordpress.com/2008/0...akit-hati-ini/

Adang Amung : Sakit hati ini


Selain ibu Inggit, salah satu tetangga saya adalah Kang Adang Amung yang rumahnya hanya berjarak beberapa meter saja dengan mantan rumah saya di jalan Sitimunigar Bandung. Kang Adang sebagaimana kami biasa memanggilnya adalah seorang penghayat sekaligus Ketua 1 Aliran Kebatinan Perjalanan (AKP), salah satu kekayaan khazanah agama/kepercayaan lokal yang ada di Indonesia dengan pengikut ratusan ribu di berbagai provinsi. Sebenarnya sudah lama saya ingin ngobrol santai dengan Kang Adang, tapi baru kali ini kami akhirnya bertemu setelah mencoba menghubunginya sekian lama. Ini hanya obrolan ringan pada hari Minggu yang lalu (15/06), tapi saya ingin mengangkat isu diskriminasi terhadap kalangan minoritas khususnya terhadap pemeluk aliran kepercayaan yang sudah jadi silent victims sejak jaman Orba hingga sekarang.

Bagi yang ingin mengetahui tentang apa dan bagaimana Aliran Kepercayaan Perjalanan (AKP) silakan di google atau bisa menemukan infromasinya di sini, di sini, dan di sini (isu diskriminasi), Singkatnya, aliran ini didirikan oleh Mei Kartawinata, M. Rasyid, dan Sumitra pada tanggal 17 September 1927 di Subang. Ajaran mereka bersumber pada Dasa Wasita (10 Wangsit) yang merupakan petuah moral dan hubungan pengikutnya dengan Tuhan. Lengkapnya ini hasil obrolan saya dengan Kang Adang :


T: Kang, sebenarnya apa sih inti ajaran AKP ?

J : Sebelum menjawab itu, saya ingin menyatakan bahwa aliran2 kepercayaan di Indonesia termasuk AKP merupakan kekayaan budaya bangsa yang sarat dengan kearifan lokal. Salah satunya adalah hubungan manusia dengan alam dengan berbagai pamali atau tabu. Bahwa alam ini adalah anugerah dari Tuhan harus dipelihara dengan baik. Kalau menebang, tanamlah kembali, suatu konsep yang kami sebut dengan “sedekah bumi” merupakan salah satu contoh ajaran AKP. Sayang dalam perjalanan waktu berbagai pamali atau tabu untuk melindungi alam seringkali dianggap sirik atau menyekutukan Tuhan sehingga orang sudah tidak takut lagi melakukan perusakan lingkungan. Sejarahnya. ajaran kami bermula dari Subang dengan Dasa Wasita atau 10 wangsit yang diterima oleh Mama Karta (Mei Kartawinata). Makanya Subang saat itu dicetuskan sebagai bentengnya Pancasila.

T : Apa hubungannya dengan Pancasila ?

J : Saya tidak tahu mengapa ini tidak terekam dalam buku sejarah, tapi dalam salah satu percakapan Mei Kartawinata (MK) bertanya kepada Bung Karno. “No, katakanlah suatu saat negara ini merdeka, apa yang akan dijadikan dasar filosofinya ? tanya MK kepada Bung Karno. “Nasionalisme” kata BK. “Nasionalisme mana ? Hindu, Budha, Islam, Komunis ? Saat itu BK belum bisa menjawab dan percakapan terhenti begitu saja. Kemudian MK dan rekan2nya kemudian hijrah ke Bandung Selatan dan mendirikan Marhaen (Permai=Partai Persatuan Rakyat Marhaen, catatan dari saya), yang visinya adalah orang yang pernah terjajah, tidak akan dijajah lagi, dan tahu cara mengusir penjajah.

T : Menarik, lalu apalagi ?

J : Sebenarnya inti ajaran ini adalah menjalankan kehendak Tuhan atau Kersaning Gusti. Dengan kata lain kita dilahirkan di dunia ini adalah merupakan titah-Nya , kehendak Ilahi yang harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Selain itu hidup di dunia ini harus mencoba melaksanakan sifat2 Tuhan semampu kita melalui pengenalan diri.

T : Seperti konsep Sufi dalam Islam yang menyatakan “siapa yang mengenal dirimu akan mengenal Tuhan”, lalu bagaimana cara mengenal Tuhan ?

J : Singkat saja, dengan alat yang diberikan oleh Tuhan. Mata, telinga, rasa, hati. Temukan Tuhan dengan alat yang diberikan-Nya, bukan dengan alat yang lain.

T : Apakah ada ritus dan tempat ibadah yang khusus ?

J : kami tidak mengenal tempat ibadah, yang penting di manapun dan pada saat apapun kita bisa melakukan hubungan dengan Tuhan dan mensyukuri segala karunia-Nya.

T : Tidak semedi di tempat khusus ?

J : Tidak perlu, di tengah keramaian pun kita bisa sekedar ingat (eling) kepada-Nya karena Tuhan Maha Tahu.

T: Menghadapnya ke mana ? Barat, Timur, atau ?

J : Simpel, ke depan. Tidak mungkin kita menengok ke belakang, kan tidak enak, coba saja palingkan muka ke belakang (sambil tersenyum).

T : Ngomong2 anaknya Kang Adang apakah harus juga menjadi pemeluk aliran ini ?

J : Sama sekali tidak. Sebelum ia berusia 17 tahun kami memberikan kebebasan kepadanya untuk mempelajari berbagai agama apapun. Pada saatnya saat ia dewasa kami akan bertanya dan membiarkan ia memutuskan sendiri. (catatan : dalam keluarga besarnya hanya orang tua Kang Adang dan ia sendiri yang menganut aliran kepercayaan, sedangkan adik2nya beragama Islam)

T : Apa syaratnya kalau ia ingin menjadi pemeluk aliran ini ?

J : Sudah berusia 17 tahun, memahami dirinya, direkomendasikan oleh sedikitnya 7 orang anggota lain, dan surat pernyataan yang bermeterai. Kalau syaratnya sudah terpenuhi, kami akan memberikan kartu keanggotaan.

T : Berapa jumlah anggotanya sekarang

J : Sekitar 200 ribuan tersebar dari pulau Jawa, Lampung, hingga Kalimantan Timur. Kami tidak pernah memasang target untuk mendapatkan anggota sebanyak-banyaknya. Aliran ini murni di biayai sendiri oleh anggotanya dnegan iuran 1000 per bulan. Rencananya akan kami tingkatkan menjadi 5000 pada Musyawarah Besar berikutnya.

T : Sekarang bagaimana masalah diskrminasi dan pengakuan hak2 sipil seperti KTP, buku nikah, akte kelahiran ? Bukankah pemerintah sudah mengakomodasi pemeluk kepercayaan melalui UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PP 33/2007 sebagai petunjuk pelaksanannnya ?

J : Sebelum ada peraturan ini Asep Pujanegara salah seorang penghayat yang perkimpoiannya tidak diakui oleh negara berjuang sejak tahun 2001 hingga 2006 saat kasasinya dimenangkan oleh MA. Walau UU itu sudah berlaku, namun hingga saat ini KTP kami masih dikosongkan, atau diberi angka 7 (catatan : agama lain2 dalam database pemerintah), dan banyak juga disebut Kong Hu Chu.


T : Bagaiman dengan Akta Kelahiran ?

J : Bisa kami dapatkan, tapi akta tersebut tanpa pencatuman nama Ayah karena dianggap belum kimpoi oleh pemerintah.

T : Kan perangkat perundangannya sudah ada sejak tahun 2006 ?

J : Bisa dikatakan hampir 90% anggota kami masih menggunakan sistem kependudukan lama, dan kami hanya bisa pasrah. Alasan dari pemerintah karena belum ada petunjuk, belum siap, dll, walaupun kami akui misalnya untuk Kabupaten Bandung, dan Cimahi sudah bisa terlaksana.

T : Bagaimana persaanya selama puluhan tahun mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah?

J : Rasanya sakit hati ini … (sambil merenung), tapi kami pasrah karena mungkin ini bagian dari kersaning Gusti (kehendak Tuhan) dan lalakon hirup (perjalanan kehidupan).

T : Jadi konsep Bhineka Tunggal Ika bangsa ini ?

J : Garuda Pancasila lambang negara kita adalah Gapura Ning Negara atau pntu masuk berbangsa dan bernegara dan di dalamnya harus ada Pancasila. Sila pertama adalah Ketuhanan YME yang dilambangkan dengan Bintang. Mengapa ? Karena bintang bisa menjadi penunjuk jalan pun di dalam kegelapan dan bukan perlambang Tuhan tapi ketuhanan. Itu saja yang kami ingatkan.

T : Selain itu ada tantangan lain dalam menjalankan aliran kepercayaan ini ?

J : Tantangan sih tidak ada, apalagi sudah banyak orang yang mulai terbuka dan menghargai keberadaan kami.


T : Sudah pernah mengadu ke Gus Dur dan apa tanggapannya ?

J : Sudah dan positif. beliau berkata negara harus mengakui aliran kami sebagai agama juga.

Siang itu, di sebuah rumah dalam gang sempit di Bandung kami mengakhiri obrolan ini dan UU 23/2006 sudah memutuskan bahwa KTP pemeluk aliran penghayat tetap dikosongkan walaupun tercatat dalam sistem data base pemerintah. Suatu klausul yang tetap rawan dan multi tafsir.

“I think there’s jus one kind of folks. Folks“
Harper Lee, To Kill a Mockingbird
Golongan ini walau diakui dalam UUD 45, dibiarkan mati oleh pemerintah.
Quote:Original Posted By mukidivanbekasi
Golongan ini walau diakui dalam UUD 45, dibiarkan mati oleh pemerintah.


bener bro, buktinya ada di sini

http://indoculture.wordpress.com/201...i-tanah-bugis/

Konflik dengan Islam?

Namun di saat yang bersamaan, karena proses konstruksi politik dan agama, Bissu dianggap sebagai satu celah yang tercela dalam masyarakat Bugis modern yang Islami karena dianggap menentang sunnatullah yang hanya mengenal jenis gender laki-laki dan perempuan, selain peran sinkretisme yang dibawanya. Bahkan salah satu doktrin yang memojokkan status mereka adalah adanya pemeo bahwa bila menyentuh Bissu atau calabai maka konon akan membawa sial selama 40 hari – 40 malam. Ironis! Menjadi bissu tidak lagi dianggap dapat menaikkan derajat sosial sebagaimana yang berlaku di masa lampau, malah mendatangkan petaka keterasingan dalam masyarakat (agamis) Bugis modern.

Dalam beberapa diskursus, eksistensi Bissu cenderung fenomenal mengingat keberadaannya yang kontroversial dalam masyarakat Bugis modern yang Islami. Karena keberadaannya yang ambivalen, bissu dianggap tidak menerima sunnatullah, karena secara fisik mereka adalah laki-laki tapi berpenampilan seperti perempuan (tranvestities). Bissu juga dianggap menyimpang dari agama karena kecenderungannya menganggap arajang dan mustika arajang memiliki kekuatan gaib dari leluhur (dinamisme). Padahal, menurut para bissu itu, mereka justru melakukan pemujaan terhadap Tuhan walau dengan tata cara ritual yang mereka yakini. Dan juga, mereka tidak menolak sunnatullah, melainkan menerima dan menjalankan sunnatullah.

Di tahun 1950-an saat pecah pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar, Bissu merupakan salah satu pihak yang paling menderita. Kahar Muzakkar menganggap kegiatan para Bissu ini adalah menyembah berhala, tidak sesuai dengan ajaran Islam dan membangkitkan feodalisme. Karena itu kegiatan, alat-alat upacara, serta para pelakunya diberantas. Ratusan perlengkapan upacara dibakar atau di tenggelamkan ke laut. Banyak sanro (dukun) dan Bissu di bunuh atau dipaksa menjadi pria yang harus bekerja keras.

Penderitaan para Sanro dan Bissu masih berlanjut ketika Orde Lama (Orla) ditumbangkan oleh rejim Orde Baru (Orba) pada tahun 1965. Keributan yang menyoroti arajang dan pelaksanaan upacara mappalili terjadi di Segeri. Arajang hampir diganyang oleh salah satu ormas pemuda yang berkuasa ketika itu. Para Bissu dan mereka yang percaya akan kesaktian arajang menjadi tertuduh penganut komunis atau anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka dianggap tidak beragama, melakukan perbuatan siriq, dianggap menganut ajaran anisme. Barang siapa masih menganggap arajang sebagai benda kramat berarti menduakan Tuhan. Di antara mereka yang tertangkap harus memilih antara mati di bunuh atau memilih masuk agama Islam serta menjadi manusia normal (pria). Muncul doktrin dalam masyarakat, bahwa bila melihat Bissu atau Wandu maka konon mereka yang melihatnya akan sial tidak mendapatkan rejeki selama 40 hari – 40 malam.

Demikian pula seluruh amal baik yang diperbuatnya selama 40 hari tersebut tidak diterima pahalanya oleh Tuhan YME. Karena itu, jika melihat Bissu atau Wandu maka dia harus diusir jauh-jauh. Banyak di antara sanro dan Bissu yang sebelumnya sangat dihormati oleh masyarakat, kini menjadi sasaran lemparan dan olok-olokan bocah di jalanan.

Gerakan pemurnian ajaran Islam tersebut mereka sebut “Operasi Toba” (Operasi Taubat) yang gencar-gencarnya terjadi pada tahun 1966. Sejak itu, upacara Mappalili mengalami kemunduran, upacara-upacara Bissu tidak lagi
diselenggarakan secara besar-besaran. Para Bissu bersembunyi dari ancaman maut yang memburunya. Masyarakat tidak lagi peduli akan nasib mereka, karena sebagian dari mereka memang mendukung gerakan “Operasi Toba” tersebut. Sebagian masyarakat yang bersimpati kepada para Bissu, hanya tinggal diam tanpa bisa berbuat apa-apa.

Namun ketika masyarakat menuai padinya, ternyata hasilnya memang kurang memuaskan sehingga beberapa masyarakat beranggapan hal tersebut terjadi karena tidak melakukan upacara Mappalili . Dengan kesadaran itulah beberapa di antara mereka menyembunyikan Bissu yang tersisa agar tidak di bunuh dan agar upacara mappalili dapat dilaksanakan lagi. Bissu-bissu yang selamat itulah yang masih ada sekarang ini. Kini jumlah mereka yang tersisa di seluruh wilayah adat Sulawesi Selatan tidak lebih dari empat puluh orang saja. Padahal untuk melakukan sebuah upacara Mappalili yang besar, jumlah Bissu minimal harus berjumlah empatpuluh orang (Bissu PattappuloE) dalam sebuah wilayah adat.

Sumber :http://forum.vivanews.com/
Merebut (Makna) Pancasila Catatan dari Kaki Gunung Slamet
Oleh Trisno S. Sutanto

Satu-satunya jaminan keberadaan kelompok-kelompok ini adalah Pancasila—walau rezim Soeharto telah menodainya. Karena pada rumusan Pancasila yang menghormati kebhinekaan, tetapi sekaligus menjaga persatuan, setiap kelompok diterima dan dihargai, tenggang rasa dicari, dan sikap moderasi diunggulkan. Soalnya adalah mencari celah yang melalui mana tuntutan mendasar itu dapat timbul ke permukaan.

SETIAP kali kata “Pancasila” terdengar, bulu kuduk saya seakan berdiri. Kata itu dulu pernah menjadi mantra ampuh di tangan rezim otoriter Soeharto, sebagai senjata ideologis yang dapat membungkam siapa saja yang mau berpikir kritis, sekaligus membuat setiap obrolan tentang Pancasila jadi memuakkan.

Tetapi di Padepokan Wulan Tumanggal, di kaki Gunung Slamet, Pancasila menjadi cerita lain yang memesona. Bukan sekadar repetisi bebal para pejabat, tetapi suatu keyakinan yang berurat berakar, dan ditempa oleh pengalaman peminggiran yang pahit. Pancasila lalu menjadi semacam pertaruhan hidup mati, sekaligus perjuangan untuk merebut hak-hak sipil kelompok-kelompok penghayat kepercayaan yang selama ini dinafikan.

Akhir bulan lalu, saya diundang ke padepokan itu. Mereka mengajak saya untuk merayakan “hari Pancasila”—sebuah istilah yang, mulanya, membuat saya merinding, tapi sekaligus membangkitkan minat. Selama ini Pancasila sudah dinafikan, dianggap barang tua warisan rezim otoriter yang harus dimuseumkan. Tetapi pengalaman gejolak sosial pasca Mei 1998, membuat kata sakti yang dirumuskan Soekarno 64 tahun lalu itu kembali menemukan gregetnya. Dan kini, kata itu kembali bergema di kaki Gunung Slamet.

Tiga hal dengan segera mengejutkan saya. Pertama, soal istilah: “hari Pancasila”. Berulang kali mereka menegaskan, bahwa yang diperingati bukanlah “hari lahir Pancasila”, tetapi “hari Pancasila”. Sebab, seperti ditegaskan Esno Kurnodho, Ketua Umum Himpunan Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Mahaesa (HPK), yang bagi masyarakat di sana lebih dikenal sebagai Rama Guru Bapak Tegal, jika memang ada hari lahir, maka kemungkinan ada juga hari kematiannya! Lagi pula, pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 lalu bukanlah peristiwa yang melahirkan Pancasila, tetapi “merumuskan” kelima sila yang, kata Soekarno sendiri, “digali dari khasanah bumi nusantara” dan diterima sebagai dasar negara merdeka yang akan dibentuk itu.

Kedua, perayaan “hari Pancasila” itu justru dilakukan oleh masyarakat sipil, tanpa sedikit pun campur tangan birokrasi negara. Padahal sekitar 700 orang dari berbagai daerah nusantara, dari mereka yang berusia lanjut sampai balita, menghadiri dan memeriahkannya. Ini sungguh fenomena menarik yang, saya yakin, akan punya dampak mendasar. Justru ketika birokrasi negara, para pejabat, politisi dan intelektual merasa enggan, atau malah risi, membicarakan lagi Pancasila, dan bahkan cenderung menafikan diskursus tersebut, kini masyarakat akar rumput mengambil inisiatif, merebut pemaknaan, dan mendaku-kembali Pancasila sebagai sesuatu yang fundamental bagi hidup mereka. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi?

Kebingungan saya mendapat jawaban dari fenomena ketiga: perayaan “hari Pancasila” sesungguhnya merupakan deklarasi perjuangan kelompok-kelompok penghayat kepercayaan untuk menuntut hak-hak sipil mereka yang selama ini diabaikan. Di situ Pancasila bukan sekadar basa-basi pidato, tetapi menyentuh pertaruhan ultim yang menyangkut eksistensi mereka, Untuk memahami soal ini, kita harus mendedah agak jauh ke belakang—betapapun singkatnya.

Dalam kajiannya yang sudah klasik, Niels Mulder pernah memperlihatkan bahwa baru pada tahun 1961 Departemen Agama berhasil merumuskan definisi minimum tentang “agama” yang menjadi definisi resmi sampai sekarang, setelah upaya sebelumnya (1952) kandas di tengah jalan. Ada latar belakang politis yang kuat di balik perumusan tersebut yang harus ditelisik dengan teliti.

Mulder mengingatkan, kebijakan tersebut dilatari oleh suburnya kelompok-kelompok kebatinan pada masa itu. Depag, misalnya, pernah melaporkan bahwa pada tahun 1953 ada lebih dari 360 kelompok kebatinan di seluruh Jawa. Kelompok-kelompok ini ditengarai Mulder telah memainkan peran menentukan, sehingga pada Pemilu 1955 partai-partai Islam gagal memperoleh suara mayoritas, hanya mendapat 42 persen suara. Pada tahun yang sama BKKI (Badan Kongres Kebatinan seluruh Indonesia) didirikan di bawah kepemimpinan Mr. Wongsonegoro. Lalu tahun 1957, BKKI mendesak Soekarno agar mengakui secara formal bahwa “kebatinan” setara dengan “agama”.

Tidak heran jika konstelasi politik ini mendorong Depag pada tahun 1961 mengajukan definisi “agama”. Suatu “agama”, menurut definisi itu, harus memuat unsur-unsur penting: kepercayaan pada Tuhan Yang Mahaesa, ada nabi, kitab suci, umat, dan suatu sistem hukum bagi penganutnya. Tentu saja, dengan definisi seperti itu, banyak kelompok kepercayaan, kebatinan, atau kelompok-kelompok masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat dan praktik-praktik religi lokal, seperti animisme, dinamisme, dstnya tidak tercakup di dalamnya, sehingga mereka digolongkan sebagai orang yang “belum beragama”. Atau, seperti diperlihatkan Atkinson, istilah itu berarti juga “belum memeluk agama yang diakui negara”!

Boleh dibilang sejak saat itu kelompok-kelompok penghayat kepercayaan dipinggirkan, bahkan ditolak keberadaannya. Hak-hak sipil mereka dinafikan, mulai dari kartu identitas, pernikahan, sekolah, dan lainnya. Sementara apa yang disebut “kepercayaan”, bagi penguasa negara ini, hanya masuk dalam kategori Departemen Pariwisata dan Film—jadi semacam tontonan bagi para wisatawan asing. Dan sebagai kelompok yang “belum beragama” itu, sudah tentu, mereka sah-sah saja menjadi sasaran penyebaran agama resmi untuk mencari tambahan pengikut.

Satu-satunya jaminan keberadaan kelompok-kelompok ini adalah Pancasila—walau rezim Soeharto telah menodainya. Karena pada rumusan Pancasila yang menghormati kebhinekaan, tetapi sekaligus menjaga persatuan, setiap kelompok diterima dan dihargai, tenggang rasa dicari, dan sikap moderasi diunggulkan. Soalnya adalah mencari celah yang melalui mana tuntutan mendasar itu dapat timbul ke permukaan.

Reformasi 1998, dengan tuntutan “politik kesetaraan” yang menafasinya, memberi celah itu. Terobosan UU Administrasi Kependudukan No 23/2006 memberi kemungkinan bagi para penghayat kepercayaan untuk “mengosongkan kolom agama” baik di KTP, Kartu Keluarga, maupun Surat Keterangan Kependudukan. UU itu juga, perlu dicatat, merupakan dokumen resmi pemerintah pertama yang memakai istilah “mereka yang agamanya belum diakui”—sebuah istilah yang selama ini dihindari pemerintah.

Maka terobosan UU 23/2006 tersebut kini menjadi senjata yang ampuh. Kelompok-kelompok penghayat kepecayaan di berbagai daerah berbeda ramai-ramai meminta agar kolom agama di KTP mereka dikosongkan saja. Berulang kali, di kaki Gunung Slamet, saya mendengar kesaksian orang-orang yang dengan gigih memperjuangkan hak-hak mereka itu, walau harus menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tetapi saya sadar, celah terbuka itu menjadi kesempatan bagi para penghayat kepercayaan untuk meneguhkan identitas mereka, dan akan mengubah peta keberagamaan di negeri ini pada masa mendatang.

Ada cerita menarik soal itu. Seorang penghayat bercerita bagaimana dia meminta agar kolom agama di KTP-nya dikosongkan saja. Padahal, dulu, di kolom itu tercantum agama “Islam”. Petugas yang dihadapinya bingung. “Bapak pindah agama?” tanyanya.
“Bukan,” jawab dia. “Saya kembali kepada kepercayaan leluhur saya…”

Dengan kalimat itu, ia sedang menegaskan haknya untuk berdiri sama tinggi di negeri ini. Dan di kaki Gunung Slamet, diskursus Pancasila kembali hidup, sebagai pertaruhan ultim hak-hak anak bangsa.

http://islamlib.com/id/artikel/mereb...akna-pancasila
×