VIVAnews - Irak membatalkan kesepakatan pembelian senjata senilai US$4,2 miliar atau sekitar Rp40,4 triliun dari Rusia. Pembatalan itu dilakukan setelah Perdana Menteri Irak, Nouri Maliki, mengadakan lawatan ke Rusia.

Laman BBC, Sabtu 10 November 2012, memberitakan pembatalan ini dilakukan karena Maliki, mencurigai adanya praktik korupsi oleh tim pengadaan senjata itu setelah kunjungan ke Rusia tersebut. "Investigasi tengah berlangsung," kata Maliki.

Selama rezim Saddam Husein, Rusia merupakan pemasok senjata terbesar bagi Irak. Namun, setelah rezim diktator ini tumbang, peran dominan itu digantikan oleh Amerika Serikat. Dan pembelian kali ini akan menempatkan Rusia sebagai negara pemasok senjata terbesar kedua ke Irak setelah AS.

Pada Oktober lalu, Maliki mengatakan Irak tidak ingin masuk dalam monopoli dari negara manapun dalam bidang persenjataan. Untuk itu, ditandatangani kesepakatan pembelian senjata dari Rusia tersebut. Tak ada komentar apa pun dari pemerintah Rusia terkait pembatalan ini.

Senjata-senjata yang akan dibeli dari Rusia ini termasuk helikopter serang dan rudal.

Irak memang sedang membangun kembali militernya setelah operasi militer yang dipimpin AS untuk memerangi kelompok pemberontak berakhir.

Analis perdagangan senjata dunia, Igor Korotchenko, mengatakan, pembatalan ini menjadi yang pertama dalam sejarah perdagangan senjata Rusia. "Setelah kesepakatan jual beli sebulan lalu, saya mengatakan AS tidak akan mengizinkan Irak membeli senjata dalam jumlah besar dari Rusia. Saya yakin Washington melihat kesepakatan ini sebagai skenario yang tidak bisa diterima," kata Korotchenko.

"Alasan korupsi saya kira hanya kedok. Saya tidak melihat adanya praktik korupsi dalam kesepakatan ini. Saya yakin ini hanya dalih, dan alasan yang benar adalah Washington memberi tekanan pada Baghdad," tuturnya. (art)