Bahkan pihak asing pun bisa melakukan intervensi.



Dari 141 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hanya sekitar 20-an BUMN yang bisa 'diperah' oleh berbagai pihak. Oleh karena itu pemerasan terhadap BUMN bisa dihilangkan jika direksi 20-an perusahaan pelat merah itu diganti dan dipilih yang berani menolak kongkalikong.

"Harusnya BUMN itu dijadikan kuda liar semua biar tak bisa diperah. Cari direktur utama dan direktur keuangan yang kalau diperah susunya nendang dia," kata Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (10/11).

Dia mengatakan yang 'memerah' BUMN tak hanya kelompok dari Parlemen. Bahkan bukan kelompok tersebut yang menurutnya paling banyak. Kelompok yang bisa bermain dalam BUMN antara lain mulai dari pejabat korporasi, penguasa, hingga istri-istri penguasa hingga pihak asing.

"Pihak-pihak asing melakukan intervensi bagaimana bank mengalah atau Pertamina kalah, itu semua ada, tapi diistilahkan lobi," kata dia lagi.

Dia mengatakan intervensi dan permintaan 'jatah' melalui parlemen hanya mungkin melalui beberapa pintu yaitu pengadaan barang jasa, pemberian subsidi, dan penjualan saham perdana BUMN. Melalui pintu tersebut dimungkinkan mengeluarkan dana tidak tercatat. "Pintunya hanya di situ dan DPR tidak ahli main di situ," lanjut Said.




Ditambahkan Said, langkah menteri BUMN Dahlan Iskan harus diapresiasi karena berani mengungkap modus permintaan 'jatah'. Namun menurut dia dengan hanya menghindarkan BUMN dari intervensi anggota Parlemen tak menjadi jaminan membuat BUMN bersih sebab masih ada kelompok-kelompok "pemerah" lain.

"Momentum Pak Dahlan jangan sampai kendor kalau hanya berhenti di DPR maka masyarakat perlu mengkritisi karena bukan itu yang besar. Masih banyak yang lain," ujarnya.
[URL=" [url]http://www.beritasatu.com/nasional/82307-said-didu-bumn-sebaiknya-dijadikan-kuda-liar.html[/url]"]sumber[/URL]