Tapi dengan kebijakan yang baik, hal ini tidak akan sampai menimbulkan konfrontasi dan perang dingin. Kami menghargai kepentingan mereka di Asia, kami juga melakukan dialog dengan AS di bidang keamanan dan pertahanan.
Jadi saya kira, rasa saling percaya harus dibangun antara kedua negara agar saling memahami satu sama lain. Kedua negara juga bekerja sama dengan mitra-mitra di Asia untuk menciptakan kawasan ini lebih damai dan makmur. Kami tidak melihat China dan AS akan masuk ke Perang Dingin.
AS dan negara-negara Barat belakangan ini menganggap dua perusahaan komunikasi asal China yang tengah berkembang pesat, Huawei dan ZTE, sebagai mata-mata yang mengancam keamanan nasional mereka. Bagaimana pendapat China?
Mereka membuat penilaian yang salah, tidak ada bukti yang jelas. Saya kira ini adalah bentuk proteksionisme pada investasi China karena dua perusahaan ini sangat kuat di bisnis dan kompetisi. AS seharusnya mampu memenuhi tantangan dari kompetitor yang kuat.
Investasi di perusahaan China di negara lain dilakukan dengan dasar saling menguntungkan dan targetnya adalah win-win scenario. Kami berharap AS dan negara lain bisa memberikan penilaian yang adil pada perusahaan China.
Sebaliknya, China juga akan menyediakan lingkungan yang baik dan stabil bagi investasi asing. Akibat tuduhan yang bias ini, kerja sama China-AS akan terkena dampaknya.

Sengketa dengan Tetangga
Soal sengketa China dan sejumlah negara tetangga di Laut China Selatan dan di Laut China Timur, apakah solusi diplomatik yang ada telah memberikan hasil, atau masih harus menunggu lama untuk mencapai penyelesaian?
Solusi diplomatik adalah pilihan yang diinginkan dalam menyelesaikan sengketa. Tapi sejujurnya, saya tidak yakin penyelesaiannya bisa diperoleh dalam waktu dekat, karena masalah ini sangat rumit dan butuh waktu lama.
Untuk sekarang, negara-negara yang bersengketa harus bersabar dan menahan diri. Negara-negara ini juga harus mengimplementasikan upaya bersama yang tercantum dalam Declaration of Conduct (DoC).
Deklarasi ini sangat penting dalam memberikan panduan bekerja sama di kawasan, ketimbang berkonfrontasi. Jika diimplementasikan, maka akan tercipta perdamaian dan kemakmuran.
Bagaimana dengan partisipasi Indonesia dalam upaya solusi damai atas ketegangan di Laut China Selatan? Apakah China mendukung enam butir prinsip yang ditawarkan?
Pemerintah Indonesia juga telah memainkan peranan yang aktif dalam isu Laut China Selatan dengan berbicara pada beberapa pihak dan menggelar forum dan dialog.
Salah satu contohnya adalah mengundang Menteri Luar Negeri China, Yang Jiechi, di Jakarta pada Agustus 2012. Saat itu tercipta dialog yang konstruktif dan berguna dengan Menlu Indonesia, Marty Natalegawa.
Menurut kami sudah terjadi pemahaman sikap satu sama lain dan sepakat untuk melangkah maju dalam mengatasi ketegangan itu. Kami berharap konsensus akan tercipta dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas bersama-sama dengan negara-negara lain yang berkepentingan. Jadi proses dialog tetap berlangsung.
Bagaimana soal sengketa pulau dengan Jepang di Laut China Timur?
Konflik di Kepulauan Diaoyu adalah akibat dari langkah yang salah dari sikap Jepang dengan membeli gugusan pulau tersebut. Kepemilikan China atas pulau itu tercatat sejak 400 tahun yang lalu, sejak masa Dinasti Ming. Pulau Diaoyu masuk dalam peta wilayah China saat itu.
Pada tahun 1875, saat ekspansi militer Jepang, mereka merebut Taiwan dan Diaoyu. Jadi mereka mengendalikan hingga tahun 1945, sampai Perang Dunia II berakhir.
Pada Deklarasi Postdam, Jepang harus mengembalikan seluruh pulau yang dicuri dari negara lain, termasuk China. Berdasarkan deklarasi ini, komunitas internasional mengakui bahwa pulau itu milik China.
Tapi sejak itu, pulau tersebut secara ilegal diduduki oleh AS. Pada 1971, AS menyerahkan kepemilikan pulau itu kepada Jepang dan menolak sanggahan China.
Pada awal 1970an saat Jepang-China mulai membicarakan normalisasi hubungan, ada konsensus soal pulau Diaoyu. Kedua negara mengakui ada sengketa kedua negara atas pulau tersebut.
Tapi, untuk mempercepat proses normalisasi, kedua kubu sepakat untuk mengenyampingkan sengketa pulau tersebut.
Saat ini, Jepang mengatakan bahwa tidak ada sengketa dan pulau itu milik mereka. Hal ini bertentangan dengan fakta yang ada. Karena itu kami minta Jepang untuk melihat fakta dan membenahi kesalahan mereka dan merehabilitasi hubungan kedua negara.
Apakah China lebih mengutamakan penyelesaian secara bilateral atau melibatkan pihak ketiga seperti PBB dalam menyelesaikan konflik itu?
Pada dasarnya ini adalah masalah bilateral antara China dengan negara yang bersangkutan. Jadi kami tetap menggelar dialog dengan Jepang dan mereka akan menerapkan pendekatan yang tepat kepada kami demi memulihkan kembali hubungan kedua negara seperti sedia kala.
Pergantian Kepemimpinan
Pada 8 November 2012, Partai Komunis sebagai kekuatan politik yang berkuasa akan mengadakan Kongres Nasional ke-18 di Beijing. Apakah ini akan dimulainya pula proses pergantian kepemimpinan di China?
Menurut konstitusi kami, harus ada perubahan kepemimpinan setiap lima tahun sekali. Presiden dan Perdana Menteri menjabat satu periode dan bisa dipilih di periode berikutnya, maksimal 10 tahun.
China punya dua garis pemerintahan, pertama garis partai, atau kepemimpinan partai. Garis lainnya adalah garis pemerintah.
Pada Kongres Nasional, Partai Komunis hanya memilih pimpinan partai, bukan pemerintah. Partai Komunis China memiliki 80 juta anggota. Dari sekian banyak itu terpilih 2270 orang untuk menjadi delegasi.
Para delegasi ini akan memilih komite pusat. Lalu, komite pusat akan memilih badan inti kepemimpinan partai atau biro politik (Politbiro). Mereka juga akan memilih komite tetap, yang terdiri sekitar 7-9 anggota.

bersambung...
sumber:http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/365081-demi-tarik-minat-investor--dubes-rrc-minta-kebijakan-ri-konsisten