Buruh Vs Pengusaha, Pemerintah Diminta Bersikap



Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, Haryadi Sukamdani, meminta pemerintah berani mengambil sikap atas semakin memanasnya hubungan buruh dengan pengusaha.

Meredam atau tidaknya perseteruan ini, menurut dia, sangat bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah dalam 1-2 minggu ke depan. "Kalau pemerintah tidak bisa meredam gerakan radikal ini maka akan ada konflik horizontal dan investor pasti akan merealisasikan niatnya pindah dari Indonesia," kata Hariyadi ketika dihubungi Tempo, Kamis, 8 November 2012.

Ia melihat permasalahan aksi buruh dan ancaman hengkangnya pengusaha disebabkan tidak adanya sikap tegas pemerintah, terutama dalam memberikan rasa aman bagi seluruh warga dan menjamin kesejahteraan pekerja. Pemerintah sebagai penyelenggara negara seharusnya bisa melihat kondisi mogoknya buruh dan ancaman pengusaha secara keseluruhan.

Permintaan kenaikan upah buruh, dia melanjutkan, juga semakin tidak logis karena di atas batas kemampuan perusahaan. Ia mengakui adanya biaya siluman yang sempat diutarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan ini terjadi akibat lemahnya pengawasan.

"Masalah itu semua juga sudah tahu. Bukan saatnya lagi dibahas karena nyatanya tidak ada perbaikan dari pemerintah," ujarnya.

Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, sebelumnya menyatakan tidak mudah menaikkan upah minimum buruh sebesar 30 persen pada 2013. Dia beralasan modal pengusaha banyak tergerus untuk biaya infrastruktur, logistik, bunga bank, dan pungutan liar di daerah. Selama pungli masih marak, pengusaha mengklaim tak mampu menaikkan upah buruh. Bahkan, biaya siluman dan korupsi di daerah bisa mencapai 10-12 persen dari biaya produksi.

Menurut Hariyadi, iklim investasi dan usaha di Indonesia sudah tidak lagi berdaya saing tinggi. Selain biaya siluman, faktor lain juga mempengaruhi seperti bunga bank yang tidak kompetitif dan tingkat pajak yang tinggi. Padahal, pada 2015 Indonesia harus sudah siap menghadapi ASEAN Economic Community, sehingga konflik buruh ini bisa melemahkan daya saing.

"Pemerintah tidak punya leadership yang benar. Pemerintah harusnya serius membenahi manajemen negara dengan baik," kata dia.

SUMBER