Seseorang yang tiga tahun lalu pernah dinyatakan gila dan terpidana, pada tanggal 1 Novemper 2012 telah dilantik menjadi Ketua DPRD Provinsi Jateng. Namanya, Rukma Setya Budi, anggota dewan asal F-PDIP.

Ia menggantikan pejabat sebelumnya, Murdoko, sama-sama asal F-PDIP, yang hari ini (8/11) akan menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, terkait dakwaan penjara 7,5 tahun atas dugaan korupsi Rp 4,750 miliar saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kendal, Jateng.

Aneh juga, bukan? Seorang Ketua DPRD dinon-aktifkan, eh penggantinya pun memiliki catatan yang diduga tidak kalah buruknya. Diberitakan, Rukma pernah dinyatakan gila oleh tim medis Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Amino Gondohutomo Semarang. Hal ini diketahui dari surat yang beredar di kalangan anggota DPRD Jateng, wartawan dan pegawai Pemprov Jateng. Surat keterangan gila tersebut bernomor 441.3/2/17534, ditandatangani oleh dr. Siti Nuraini dan Direktur Suprihartini pada tahun 2009.

Hal yang menarik, Rukma dinyatakan gila saat pengadilan memvonis 1,5 tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan buku perpustakaan di Kabupaten Purworejo tahun 2004. Saat itu, Rukma masih menjabat sebagai anggota Komisi B DPRD setempat.

Dengan dalih “surat keterangan gila” tersebut, maka hukuman penjara tidak dijalani olehnya.



Rukma Setya Budi tetap dilantik menjadi Ketua DPRD Jawa Tengah 1 November 2012. Padahal, Rukma sempat dinyatakan sakit jiwa atau gila beberapa tahun lalu.

Rukma naik menjadi Ketua DPRD untuk menggantikan Murdoko. Dia lengser karena terlibat kasus korupsi dan saat ini sudah menjalani hukuman selama enam bulan.

Padahal, Rukma pernah dinyatakan tidak waras atau gila oleh tim medis Rumah Sakit Jiwa Amino Gondohutomo Semarang pada tahun 2009 lalu. Rukma dinyatakan gila saat berhadapan dengan kasus korupsi buku perpustakaan di Kabupaten Purworejo tahun 2004. Saat itu Rukma divonis satu setengah tahun.

Namun, dengan dalih surat keterangan tidak dalam kondisi sehat kejiwaanya, hukuman selama 1,5 tahun itu tak harus dijalani oleh Rukma. Surat keterangan sakit jiwa itu bernomor 441.3/2/17534 itu ditandatangani dokter Siti Nuraini dan Direktur Suprihartini pada tahun 2009.

Usai dilantik, Rukma menyatakan bahwa semua yang menyangkut pengangkatan dirinya sudah melalui mekanisme dan aturan pergantian. "Ya semuanya memang melalui proses dan prosedur yang ada. Saya hanya menjalankan amanah. Sesuai tupoksinya saya akan jalankan amanah ini," kata Rukma, Kamis (1/11) lalu.

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondohutomo, Sri Widyayati menyatakan ada kemungkinan Rukma dinyatakan tidak sehat jiwanya hanya pada saat surat itu diterbitkan. "Wah saya tidak hafal kalau soal surat. Yang pasti mekanismenya dokter menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaannya, kemudian diajukan ke direktur, baru diterbitkan," kata Sri Widyayati.

Rumah sakit, menurut Sri Widyayati, bila mengeluarkan surat berdasar kondisi riil saat diperiksa. RSJ hanya menerbitkan surat rekomendasi saja.

"Kalaupun tidak dijadikan bahan pertimbangan dan pasien itu tetap menjadi pejabat publik, tentu bukan salah RSJ. Sebaiknya, dia diobati dulu terus diperiksa lagi. Kalau sudah tidak membahayakan, baru bisa bekerja lagi. Kami siap melayani, namun tentu atas perintah kejaksaan atau pengadilan, tak bisa sembarangan memeriksa. Termasuk dia sendiri minta pun, kami tak bisa kecuali jaksa atau pengadilan," ujar Sri Widyayati.

Setelah dilantik sebagai Ketua DPRD Jateng, Rukma sering tidak masuk kantor. Siang ini, merdeka.com menyambangi Gedung DPR, tapi Rukma tidak ada di tempat.

"Sudah sejak siang tadi mas bapak tidak ada di ruangannya. Katanya kalau sedang ada yang mencari bilang sudah pulang," kata salah seorang staf Sekretariat DPRD Jateng di Kantor DPRD Jateng Jl. Pahlawan Kota Semarang.

(sumber)



EDAAAAANNNNNNN!!!!!

Ketika dihukum tiba-tiba jadi tidak waras
pas diberi jabatan berubah menjadi waras