Adanya upaya pemerasan yang dilakukan oleh anggota dewan kepada BUMN disebabkan adanya wakil rakyat yang tidak bersih. Oknum tersebut dinilai masih memiliki mental korup dan harus segera diberhentikan.

"Salah satunya itu terjadi karena mental korup anggota dewan, sisi lainnya adalah kuat dugaan karena ada dorongan partai," kata peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan dalam pesan singkat kepada detikcom, Senin (5/11/2012).

Menurutnya, mental korup ini memang membahayakan bagi mereka yang memiliki kekuasaan, mereka lupa bahwa mereka adalah wakil rakyat yang harus memperjuangkan nasib rakyat.

"Mental ini muncul karena memang di diri DPR sendiri sudah tergerus atau bahkan kehilangan orientasi bahwa mereka adalah wakil rakyat," lanjut Abdullah.

"Selain disorientasi sebagai wakil rakyat, ditambah tingkah dan pola anggota DPR sudah makin menjauh dari relasi mereka sebagai wakil rakyat, serta kebutuhan untuk mempertahankan kekuasan dengan cara instan menjadi salah satu pemicu pola korupsi tersebut," imbuhnya.

Adanya pemerasan terhadap perusahaan BUMN sebagaimana menjadi pernyataan Dahlan Iskan, menurutnya juga menjadi bukti bahwa partai masih menjadikan kebijakan anggaran dan BUMN sebagai modal politik.

"Hal ini dikarenakan partai-partai kita tidak mimiliki sumber pendanaan mandiri. Oleh karenanya kebijakan anggaran dan BUMN dijadikan sumber modal politik," kritiknya.

Sebagai solusi, ia menyatakan perlu ada sanksi tegas baik oleh Badan Kehormatan maupun oleh fraksi partai dimana kadernya menjadi 'pemain'.

"Sanksi tegas harus diberikan agar memberikan efek jera. Pemecatan adalah sanksi yang harus diberikan kepada mereka yang melakukan," ucapnya.
(bal/van) detik..com