akarta - Kementerian Perdagangan sedang membuat kajian aturan soal perdagangan online lewat internet yang tengah ramai saat ini. Namun ternyata banyak kesulitan yang didapat.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, penerapan aturan perdagangan online atau e-commerce tidaklah mudah. Ada beberapa alasan mengapa peraturan ini sulit untuk dikeluarkan dalam waktu dekat.

"Peraturan e commerce itu tidak mudah untuk kita mencoba melakukan regulasi ini," ungkap Bayu seperti dikutip, Sabtu (3/11/2012).

Peraturan e-commerce adalah sebuah peraturan guna mengatur transaksi pembelian dan penjualan via internet. Menurut Bayu pengaturan hukum dalam transaksi e-commerce penting diterapkan untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban konsumen. Selain itu peraturan ini dipergunakan untuk menjamin kepastian hukum penyelesaian sengketa atau transaksi di dunia maya.

"Peraturan hukum ini tidak sederhana, yang jelas e-commerce sudah berkembang dan masyarakat membutuhkan perlindungan dari pemerintah," katanya.

Menurut Bayu ada beberapa alasan mengapa peraturan hukum e-commerce sulit dikeluarkan dalam waktu yang cepat. Salah satunya adalah barang yang diperdagangkan lewat internet cukup banyak mulai dari kosmetik bahkan ibadah haji dan umroh.

"Produk barangnya banyak dari kosmetik hinggi ibadah haji dan umroh, itu yang kemarin dipermasalahkan sama Pak Anggito (Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama)," jelas Bayu.

Selain itu lebih dari 90% sistem pembayaran pada e-commerce menggunakan ATM dan kartu kredit. Faktor yang terakhir adalah entitas e-commerce yang luas dan terbuka.

"Ini tidak mudah (peraturan hukum e-commerce) karena internet base itu sangat luas dan terbuka dan bisa diakses kapan saja dan siapa saja. Jadi kita tidak bisa gegabah," tutupnya.


Pertimbangkan Tim Pengawas Waralaba

Selain itu, Bayu juga mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membuat tim pengawas guna mengontrol aplikasi penerapan aturan baru soal waralaba sehingga dipatuhi semua pelaku usaha.

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan terbaru No. 68/2012 tentang Waralaba untuk jenis usaha toko moderen.

"Yang jelas kita akan melakukan proses pengawasan. Kalo perlu kita akan bentuk tim pengawas," kata Bayu.

Peraturan Kementerian Perdagangan terbaru penuh dengan pro kontra. Namun pemerintah tetap bersikeras aturan ini untuk mencegah terjadinya monopoli usaha.

Menurut Bayu nantinya jika tim pengawas jadi terbentuk, akan diisi oleh 2 kombinasi yaitu pihak pengusaha dan pemerintah. "Kalau perlu kita akan buat tim pengawas saat ini yang terpenting kita melakukan proses pengawasan. Tim pengawas yang nanti akan dibentuk adalah kombinasi antara pengusaha dan pemerintah," tegasnya.

Seperti diketahui Permendag baru ini mengatur bahwa pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern hanya dapat mendirikan outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai. Maka outlet yang ke-151 dan seterusnya wajib diwaralabakan ke publik.

Permendag itu mengatur juga usaha toko moderen yang sudah berdiri saat ini melebihi 150 outlet, diberikan waktu 5 (lima) tahun untuk menyesuaikan ketentuan jumlah outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri dan yang diwaralabakan.