TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Utama PT Jamsostek (Persero), Hotbonar Sinaga, menyatakan pernah diperas anggota Dewan Perwakilan Rakyat berinisial MN dari Fraksi Demokrat dan ETS dari Fraksi PDI Perjuangan pada 2010. Pemerasan tersebut terkait dengan kegiatan investasi perusahaan pelat merah itu di Bank Persyarikatan Indonesia (kini Bank Syariah Bukopin). “Mereka menuduh ada kerugian negara,” ujarnya Kamis, 1 November 2012.

Hotbonar menyatakan, tuduhan itu tidak benar karena yang terjadi dengan saham Jamsostek di Bank Persyarikatan Indonesia itu adalah dilusi (pengurangan persentase pemilikan saham) dari 20 persen menjadi 9,3 persen. Penurunan tersebut terjadi karena Jamsostek tak menambah modalnya di bank itu. "Kejaksaan juga sudah memanggil saya tiga kali, tapi memang tidak ada kerugian investasi di situ,” katanya.

Hotbonar mengaku sudah menjelaskan duduk soalnya kepada MN dan ETS. Namun keduanya malah mengancam akan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki investasi Jamsostek itu. Bahkan, sesudah rapat dengar pendapat Februari 2010, dia didatangi ETS. "Minta ketemuan di luar bersama beberapa anggota DPR Komisi IX, termasuk MN (ada di situ).”

Dalam pertemuan itu Hotbonar menyanggupi memberikan Rp 100 juta dari kocek pribadi. ETS langsung menolaknya. "Hah…, seratus juta? Dikit amat? Coba bayangin anggota komisi itu ada 40 orang. Kalau tiap orang 50 juta saja, sudah 2 miliar," ujar Hotbonar, menirukan ucapan ETS.

Hotbonar mengaku sempat meminta nasihat kepada mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Hal ini dibenarkan Erry. "Dia pernah cerita ke saya, kemudian saya katakan jangan dikasih, karena nanti bisa dianggap suap," kata Erry kepada Tempo.


Tempo menyambangi rumah ETS di Cilandak Timur, Jakarta Selatan, untuk meminta konfirmasi soal tudingan ini. Namun penjaga perumahan itu mengatakan ETS sudah tak di sana. “Sekarang di Bumi Serpong Damai.” MN juga tak bisa dimintai konfirmasi. Didatangi ke rumahnya di Pekanbaru, Riau, ia tak ada. Telepon seluler yang nomornya dimiliki Tempo tak aktif.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menyatakan ETS sudah bukan anggota Fraksi karena sudah diganti antar-waktu. “Pergantiannya tidak ada hubungannya dengan Jamsostek,” ujarnya kemarin. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf enggan menanggapi pernyataan Hotbonar. “Banyak memakan waktu jika membahas terus-menerus setiap ada nama yang disebutkan,” ujarnya.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam yakin informasi Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan ihwal adanya permintaan upeti dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat bukan untuk mengalihkan isu. Pernyataan tersebut, kata Dipo, menindaklanjuti arahan Presiden agar tidak terjadi kongkalikong terkait dengan anggaran. "Saya percaya itu bukan pengalihan isu," kata Dipo kemarin.

Isu yang beredar, DPR dua kali memanggil Menteri Dahlan untuk menjelaskan terjadinya inefisiensi di PT PLN (Persero). Selama Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara dijabat Dahlan, terjadi pemborosan Rp 37 triliun. Namun Dahlan tidak memenuhi panggilan Komisi Energi DPR tersebut.

Belakangan terungkap, Dahlan mengirim pesan pendek kepada Dipo. Isinya kesiapan seluruh direksi BUMN menolak bila ada anggota DPR meminta jatah upeti. Terutama dalam kaitan dengan persetujuan untuk pencairan penyertaan modal negara. Pesan tersebut muncul persis dua hari setelah Dahlan tak hadir dalam rapat kerja di Komisi Energi

sumber : http://www.tempo.co/read/fokus/2012/...-Anggota-Dewan

bajingan..!!!!