Menakertrans, Muhaimin Iskandar

Pemerintah memang telah berjanji akan menetapan upah minimum provinsi (UMP) 2013 di bulan Oktober. Namun belum semua provinsi sudah menetapkan UMP 2013. Lantaran masih banyak daerah yang belum menetapkan UMP, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) pun memberi toleransi sampai pertengahan November, UMP 2013 sudah harus ditetapkan.

"Hari ini, kami telah melakukan koordinasi persiapan penetapan upah minimum yang maksimal akan dilakukan akhir bulan ini, yaitu sekitar tanggal 20 November mendatang," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar saat melakukan pembahasan penetapan UMP bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Jakarta, Jumat (2/11/2012).

Sementara itu, mengenai angka UMP, belum ditentukan. Pertemuan dengan tiga kepala daerah ini merupakan koordinasi yang dilakukan Menakertrans.

"Sebelum penetapan melalui SK Gubernur, kita akan terus melakukan koordinasi. Koordinasi yang pertama salah satu kesimpulannya adalah kita bersepakat untuk terus memantau apa yang menjadi pembicaraan dewan pengupahan daerah," ujar Muhaimin.

Muhaimin mengungkapkan, gubernur bersama para kepala dinas sudah memantau dan terus mengikuti seluruh diskusi, rapat dan pembicaraan di dewan pengupahan daerah masing-masing. Pihak Kemenakertrans akan terus berkoordinasi dengan tiga wilayah, DKI, Jawa Barat dan Banten agar dapat selalu bersinergi.

"Kita akan terus berkoordinasi agar penetapan upah minimum di Jawa Barat, Banten dan DKI bisa bersinergi dan berkoordinasi sehingga SK dikeluarkan dengan koordinasi yang mantap sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan," kata Muhaimin.

Kesepakatan terakhir, Menakertrans dan tiga gubernur mempertimbangkan berbagai faktor untuk penetapan kebutuhan hidup layak (KHL). "Kita bersepakat selain survei KHL yang ada, kita juga akan mempertimbangkan berbagai faktor sehingga dari jumlah KHL itu akan diputuskan angka penetapan upah minimum pada penetapan menjelang tanggal 20 atau pertengahan bulan ini," ujar Muhaimin.

Sementara itu, Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun menekankan, selayaknya besaran KHL DKI 2013 adalah Rp 1.978.789. " Simpel saja yang penting adil. Jakarta baru harus ada terobosan baru yang membuat keadilan seluruh warga Jakarta. Itu saja sih," ujar Ahok.

Ahok mengatakan itu usai rapat membahas KHL DKI 2013 bersama Dewan Pengupahan Daerah DKI, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan perwakilan buruh di ruang tamu Wagub, di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/11).

Menurut Ahok, Gubernur DKI Jakarta juga memintanya tidak terlalu ikut campur penetapan KHL. Namun yang jelas nilai KHL harus disetujui semua pihak. "Pesan Pak Gubernur agar Pak Wagub tidak terlalu ikut campur dalam perdebatan ini. Kita hanya menawarkan formulasi yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat," imbuh dia.

Muhammad Thoha dari Forum Buruh Jakarta berterima kasih atas ditetapkannya KHL DKI 2013 sebesar Rp 1.978.789. Namun pihaknya meminta agar nilai UMP tidak mengecewakan buruh. "Terimakasih sedalam-dalamnya, Wagub dan Dewan Pengupahan DKI, Forum Buruh Jakarta. Titip UMP jangan sampai mengecewakan buruh," kata Thoha.

Sebelumnya, KHL DKI Jakarta Tahun 2012 adalah Rp 1.497.838, sedangkan UMP DKI Jakarta 2012 adalah Rp 1.529.150. (kmp/dtk/ts)

Sumber

Komeng ane gan,
Gimanah Rakyat mo sejahtera yak...
Di pending meluluh... : sorry