Pensiun PNS: Jangankan Diperpanjang 58 thn, Malah mulai 2014 ada "PNS outsourcing"



Mulai 2014 Diterapkan Kontrak Kerja PNS
Jum'at, 02 November 2012 , 21:37:00

JAKARTA--Mulai 1 Januari 2014, semua PNS tanpa terkecuali akan terkena aturan kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dan atasan langsungnya. "Jadi PNS nanti kerjanya tidak semaunya lagi. Baik tidaknya kerja PNS diukur dari capaian kinerja sesuai perjanjian kerja yang sudah diteken PNS. Kontrak kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011," kata Yulina Setiawati Nugroho, Deputi Informasi Kepegawaian (Inka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam keterangan persnya, Jumat (2/11).

Dijelaskannya, untuk mempercepat program reformasi birokrasi ditekankan secara khusus peningkatan profesionalisme PNS. Profesionalisme PNS dimulai dari proses rekrutmen menggunakan metode Computer Assissted Test (CAT). "Kantor regional BKN harus siap dengan station CAT ini pada 2013, sehingga pelaksanaan tes bagi honorer kategori dua (K2) dapat dilaksanakan dengan baik," ucapnya.

Dia juga mengapresiasi Kanreg V BKN Jakarta yang telah 100 persen melakukan pemetaan nama jabatan struktural bagi instansi daerah di wilayah kerjanya. Demikian juga Kanreg I BKN Jogya yang selesai melakukan rekonsiliasi data bagi pegawai di wilayah kerjanya.
http://www.jpnn.com/index.php?mib=be...ail&id=1456184 malah


BKN: RUU Aparatur Sipil Negara Belum Disahkan
Jum'at, 02 November 2012 , 10:49:00

JAKARTA - Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) belum disahkan sampai saat ini. Demikian juga perpanjangan masa pensiun belum ditetapkan pemerintah dan DPR RI. Demikian ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno menanggapi isu yang beredar di masyarakat kalau RUU ASN sudah ditetapkan. "Saya menerima banyak laporan dan pertanyaan baik dari pemerintah maupun anggota DPRD. Intinya mereka menanyakan apakah benar RUU tersebut sudah disahkan, lantaran di daerah kenceng sekali informasinya kalau RUU ASN sudah ditetapkan," terang Eko di Jakarta, Jumat (2/11).

Dijelaskannya, sampai saat ini RUU ASN tersebut masih dalam tahap pembahasan. Ada hal-hal krusial yang mesti dicermati dan dibahas antara pemerintah dan Komisi II DPR RI sehingga belum bisa disahkan. “Kalaupun nanti disahkan perlu peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) yang harus dibuat, sehingga perlu dipikirkan dari sekarang,” ujarnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja mengaku kecewa karena RUU ASN tidak jadi disahkan di masa sidang pertama. Padahal dengan RUU tersebut, DPR berharap aparatur sipil negara lebih profesional dan tidak dipolitisasi lagi. Itu sebabnya Komisi II meminta agar Wakil Presiden Boediono untuk turun langsung menengahi ketidaksepahaman di kalangan pemerintah (Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
http://www.jpnn.com/read/2012/11/02/...elum-Disahkan-

Batas Usia Pensiun PNS Masih Tetap 56 Tahun
02-11-2012 12:48:16,

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan, sampai saat ini Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (BUP PNS) masih mengacu pada ketentuan yang lama, yaitu 56 tahun bukan 58 tahun sebagaimana informasi sesat yang menyebar melalui berbagai pesan pendek (SMS) gelap. "Informasi dalam SMS gelap itu tidak benar. Itu isu belaka,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol BKN Aris Windiyanto, saat dihubungi melalui telepon selularnya di Berau, Kaltim, Senin (29/10) pagi.

Aris mengakui pihaknya akhir-akhir ini menerima banyak pertanyaan soal penyebaran SMS gelap, baik mengenai perubahan BUP PNS, maupun menyangkut uang pensiun bagi PNS. Dalam SMS itu disebutkan bagi pensiunan PNS golongan 2 akan mendapatkan uang pensiun Rp 500 juta. Selanjutnya untuk golongan 3 senilai Rp 1 miliar dan golongan 4 sejumlah Rp 1,5 miliar. “Itu semua tidak benar,” tegas Aris.

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol BKN itu, sampai saat ini ketentuan BUP PNS masih mengikuti ketentuan yang lama yaitu 56 tahun untuk PNS yang duduk di jabatan eselon I dan II adalah 56 tahun,yang dapat diperpanjang lagi hingga 58 tahun, dan perpanjangan lagi hingga 60 tahun. Aris mengakui, dalam draft terbaru RUU ASN yang terdapat di DPR disebutkan bahwa jabatan ASN (PNS) nantinya terdiri dari jabatan administrasi, fungsional, dan eksekutif senior. Nantinya BUP untuk ASN di posisi jabatan administrasi adalah 58 tahun. Sedangkan untuk BUP ASN di jabatan fungsional akan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara untuk BUP ASN di jabatan eksekutif senior adalah 60 tahun.

Jabatan administrasi sendiri terdiri dari pelaksana, pengawas, dan administrator. Sementera jabatan fungsional kehalian terdiri dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Untuk jabatan fungsional keterampilan terdiri dari pemula, terampil, dan mahir. Khusus untuk jabatan eksekutif senior adalah jabatan struktural tertinggi, staf ahli, analisis kebijakan, dan pejabat lainnya yang ditetapkan peraturan pemerintah. “Namun itu semua masih belum keputusan, masih dibahas di DPR,” tegas Aris.

Aris menduga adanya motif ‘tidak baik’ di balik beredarnya SMS gelap ini, diantaranya adalah permintaan imbalan kepada sejumlah PNS yang akan pensiun untuk pengurusan perpanjangan masa pensiun menjadi 58 tahun sesuai dengan RUU ASN yang disebut sudah disahkan. "BKN sudah mengklarifikasi melalui running text di website BKN, bahwa itu semua tidak benar. Kami berharap tidak ada yang tertipu dengan modus tersebut,” ujar Aris. Kepala Biro Humas dan Protokol BKN itu menegaskan seluruh aturan tentang PNS masih berjalan seperti semula. Belum terpengaruh dengan butir-butir RUU ASN. Karena pembahasan RUU lumayan alot ini, dan belum bisa diperkirakan kapan akan disahkan.
http://suryowati.guru-indonesia.net/...ail-31272.html

---------------------------

Mau dekat-dekat Pemilu 2014 seperti ini, biasalah berita-berita HOAX berbau angin surga akan kerap dilontarkan ke pemilih, terutama para pemilih potensial seperti PNS atau anggota KORPRI dan organisasi keluarga TNI/Polri. Maksudnya apalagi kalau bukan untuk memperoleh simpati pemilih, agar PNS dan keluarganya memilih parpol tertentu dan figur tertentu. Berita-berita bahwa PNS akan diperpanjang usianya hingga 58-60 tahun dari yang sekarang 56 tahun, mulai terus dihembuskan diberbagai pertemuan PNS, semacam di rapat-rapat dan pertemuan anggota KORPRI belakangan ini. Selain perpanjangan usia pensiun, di issuekan pula bahwa PNS di kementerian yang belum memperoleh renumerasi (ada 19 kementerian) akan memperoleeh renumerasi sebelum 2014. Sehingga mereka nantinya akan menerima penghasilan minimal Rp 10 jeti perbulannya. Bahkan disampaikan pula, Guru dan Dosen, selain memperoleh tunjangan sertifikkasi Guru/Dosen, nantinya kalau ditambah renumerasi dari Kemdiknas, penghasilannya mereka antara Rp 15 sampai Rp 25 juta sebulannya. Gila kagak tuh! Padahal, semua itu kayaknya sih HOAX menjelang 2014 saja! Buktinya? Lhaa itu, tahun 2014 malahan akan ada moratorium (penghentian penerimaan PNS) secara besar-besara, dan untuk menutupi kekurangan tenaga, Pemerintah akan memakai tenaga outsourcing seperti halnya perusahaan swasta pada saat ini. nah lhoooo.... mimpinya itu segera bangun aja tuh para PNS-nya!






Berita HOAX yang Bikin PNS Besar Kepala!
Pesangon Sampai Rp 1 Miliar, Usia Pensiun PNS Jadi 58 Tahun
27 Oktober 2012 | 23:58 wib

TEMANGGUNG, suaramerdeka.com - Usia pensiun PNS diisukan akan bertambah menjadi pada umur 58 tahun dari saat ini 56 tahun, sedangkan pejabat eselon II dan I, usia pensiunnya adalah 60 tahun. Selain itu, uang pensiun PNS akan diberikan sekaligus berupa pesangon setelah tugas dan jabatan mereka selesai dengan jumlahnya Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 miliar.

Isu tersebut beredar melalui pesan singkat berantai yang diterima ponsel sejumlah PNS di Pemkab, sejak beberapa waktu lalu. Menurut pesan singkat tersebut, ketentuan baru mengenai usia pensiun PNS serta adanya kebijakan pesangon itu berkaitan dengan akan berubahnya status PNS menjadi aparatur sipil negara (ASN), mulai Januari 2013 nanti.

Kabid Adiministrasi dan Pengembangan Pegawai, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ahmad Nasir, di kantornya, baru-baru ini, mengakui pihaknya telah mengetahui ada pesan singkat berantai yang sempat membuat para PNS bertanya-tanya tersebut. Menurutnya, isi pesan singkat tersebut sebagian masih berupa isu, dan sebagian lagi belum ada kepastian, lantaran undang-undang mengenai ASN, hingga saat ini belum dibahas oleh DPR. "Kami perlu menegaskan, bahwa informasi tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya, karena sampai dengan saat ini, belum ada aturan yang memuat ketentuan mengenai hal itu. Kemudian, sumber dari pesan singkat itu juga tidak jelas, meski ada yang menyatakan sumbernya dari orang yang mengaku sebagai anggota DPR RI," tuturnya.

Nasir mengungkapkan, saat ini memang telah beredar lewat situs internet, draf rancangan undang-undang tentang ASN. Antara lain, di dalamnya menyebutkan, ASN terdiri atas PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pemerintah. Kemudian, usia pensiun ASN adalah 58 tahun untuk pejabat administrasi, 60 tahun untuk pejabat eksekutif senior yang menduduki puncak jabatan dari suatu instansi, serta untuk pejabat fungsional, sesuai ketentuan yang mengatur tentang pejabat fungsional tersebut. "Kalau berdasar draf tersebut memang benar usia pensiun pejabat administrasi ASN adalah 58 tahun. Namun perlu diingat, ketentuan tersebut baru sekadar draf, yang informasinya saat ini baru masuk dalam prolegnas (program legislasi nasional) dan sama sekali belum dibahas. Jadi, jelas hal itu belum ada kepastian," tandasnya.

Adapun mengenai uang pesangon, yang menurut pesan singkat itu adalah, untuk ASN masa kerja 20 tahun ke atas dengan golongan kepangkatannya II mendapatkan Rp 500 juta, kemudian golongan III Rp 1 miliar, dan golongan IV Rp 1,5 miliar, Nasir mengatakan, hal tersebut tidak ada ketentuannya dalam draf UU tentang ASN tersebut. "Belum ada ketentuan yang mengatur mengenai uang pesangon tersebut, baik dalam draf UU tentang ASN tersebut, maupun peraturan pemerintah lain mengenai kepegawaian yang saat ini ada," terangnya.
http://www.suaramerdeka.com/v1/index...-Jadi-58-Tahun

Baguslah jadi outsourcing, dulu masuk PNS harus bayar kalau mau masuk, kalau udah outsourcing setidaknya model sogokan sudah berkurang
kontrak kerja pns, berarti yang suka bolos gak bakal diperpanjang alias Drop out dong?
Lagi2 thread dari TS yang anti + dan menjelekkan Jokowi - Ahok waktu pilgub kemarin.
Quote:Original Posted By citox
Lagi2 thread dari TS yang anti + dan menjelekkan Jokowi - Ahok waktu pilgub kemarin.


Peace!!! Peace!!! Peace!!!!
Quote:Original Posted By mrjack
kontrak kerja pns, berarti yang suka bolos gak bakal diperpanjang alias Drop out dong?


Bagus itu... Supaya gak ada lagi PNS yang enak2an kerja sambil FB-an
bagus bener tuh kalo di bikin PNS outsourcing
Aturan masih bisa berubah dan diubah.

Lihat 2014 saja .
masih wacana dan wacana kok....

mayan lho suara PNS untuk 2014..
PNS outsourcing (pegawai honorer) kan udah ada dari dulu ...

Quote:Original Posted By midnightcrawler
Jumlah PNS seluruh Indonesia berapa ?
kalau gaji minimal 5-10 Juta (bahkan lebih untuk golongan yang lebih tinggi) apa mungkin negara mampu membiayai gaji PNS ? yang gajian tiap tanggal 1.


PNS terbesar adalah guru sekolah negeri.

Itulah dilemanya.. di satu sisi masyarakat ingin pelayanan publik yang profesional dan terbaik. Tapi anak muda mana yang mau kerja keras seperti itu dengan embel2 "pengabdian", sementara di swasta dengan beban kerja yang sama beratnya mereka bisa dapat penghasilan 2x lebih besar?
Jumlah PNS seluruh Indonesia berapa ?
kalau gaji minimal 5-10 Juta (bahkan lebih untuk golongan yang lebih tinggi) apa mungkin negara mampu membiayai gaji PNS ? yang gajian tiap tanggal 1.
uang pensiun buat PNS itu jadi beban negara yang terus menguras keuangan negara.
semoga jadi lebih baik kinerjanya..

jadi tambah professional
wiw kalo dapet gaji segitu ga bangkrut tuh negara gan ? mending dibagusin dulu kualitasnya gan
Quote:Original Posted By T0NGK0LA
depeer ajja dahh yagn diotsorsing


ha...ha...ha...
nyang ini ane setuju gan............