TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi prihatin atas sikap Muspida Batam yang menangguhkan izin operasional taksi Blue Bird setahun ke depan. Padahal putusan PTUN telah memenangkan blue bird terkait izin operasionalnya di Batam.

Nur Syafriadi menyebutkan keputusan penangguhan operasional Blue Bird ini menunjukkan pemerintah tidak taat hukum. Ia tidak sepakat dengan hasil keputusan rapat muspida. "Kalau dulu nggak apa-apalah, sekarang kan keputusan pengadilan sudah inkrah. Terlepas dari alasan-alasan dan efek lain, kita harus hormati keputusan hukum ini," kata Nur, Jumat (2/11) malam.

Helmi Hemilton anggota Komisi I DPRD kota Batam pun merasa kecewa dengan putusan muspida. Sebagai anggota Dewan yang membawahi bidang hukum, menurut Helmi pihak keamanan gagal melindungi hak hukum dari investor. "Kalau patokannya keamanan kan sudah ada polisi, ada tentara. Silahkan dong mereka yang mengamankan. Ini masalah investasi di Batam, kalau amburadul begini orang mau investasi jadi berfikir," tegasnya.

Kalau memang pihak keamanan, dalam hal ini Polresta Barelang tak mampu memberikan jaminan keamanan, maka lebih baik dicopot saja. "Copot saja Kapolresnya, kalau memang dia nggak berani menjaga keamanan," tegas Helmi Hemilton.

Djasarmen Purba, Anggota DPD RI Komite II, menanggapi persoalan pengoperasionalan taksi Blue Bird, ia menyebutkan ke depan investor tidak bisa lagi mendapatkan jaminan keamanan di kota ini. "Kami sebagai komite yang membawahi perhubungan, cukup aneh melihat permasalahan ini. Kenapa keamanan dijadikan alasan?, ini sudah tidak tepat," ujarnya saat ditemui di Batam Centre.

Sedangkan sopir taksi Telaga Punggur, Zarwisman mengungkapkan bahwa tidak sepenuhnya setuju dengan operasionalnya blue bird di Batam. Apalagi bila 500 armada Blue Bird beroperasi maka khawatir terjadi sesuatu. Zarwisman juga menyebutkan belakangan sulit mencari tambahan penghasilan. Apalagi banyak warga kini beralih ke moda transportasi seperti sepeda motor.

Sementara itu Fauziah, penumpang asal Jakarta yang berada di Bandara Hang Nadim, Batam. Kepada Tribun, wanita yang biasa terbang dari Jakarta ke Batam untuk urusan pekerjaannya ini mengaku sempat bingung dengan sistem taksi di Batam. "Untuk beberapa armada yang ada di bandara sudah cukup bagus, sayangnya tidak menggunakan argometer. Mungkin ini yang diberatkan oleh calon penumpang, " tukasnya. (*)

http://batam.tribunnews.com/2012/11/...-muspida-batam

Kasian ya Bluebird, setelah di ijinin pemkot batam, lalu di cabut lagi gara2 di demo sopir taksi, setelah itu di tuntut sama pihak bluebird ke PTUN dan pihak bluebird menang, lalu pemkot batam ngalah dan menyuruh masyarakat untuk taati hukum, lalu d tolak lagi sama sopir taksi dan kemudian di adakan rapat muspida dan hasilnya bluebird ditunda lagi beroperasi selama setahun ke depan, menanggapin hal ini, pemkot batam sekarang kembali manggut2 aja pasrah dgn hasil rapat muspida..

Kasian bener punya walikota kok plintat plintut gini ya