Yogyakarta, Logisnews.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima penghargaan dibidang pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berupa Letter of Recognition atas Program Usaha Kredit Rakyat (KUR). Penghargaan ini diberikan oleh Global Microcredit Summit Campaign saat pembukaan International Microfinance Conference 2012 di Yogyakarta, Senin, (20/10).

Penyerahan dilakukan oleh Direktur Kampanye Global Microcredit Summit Campaign Dr Larry Reed. Menurut Reed, di bawah pemerintahan Presiden SBY, Indonesia telah mempercepat pengembangan UMKM. Kebijakan Presiden, termasuk soal kredit usaha rakyat (KUR) pada 2007, menunjukkan komitmen kuat dan jelas untuk meningkatkan taraf hidup pelaku UMKM.

Presiden SBY sendiri menyatakan, penghargaan ini bukan ditujukan kepada dirinya, tapi kepada seluruh rakyat Indonesia. ”Letter of Recognition ditujukan pada bangsa Indonesia melalui saya,” Presiden SBY menjelaskan.

SBY berharap penganugerahan ini dapat memancing sejumlah pelaku keuangan mikro dan seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang meningkatkan keuangan mikro dan kredit mikro. “Hal ini dapat menanggulangi kemiskinan, mengurangi penganguran, dan mengurangi kesenjangan,” SBY menambahkan.

Pada kesempatan itu, Presiden kembali menjelaskan kebijakan Indonesia terkait pengembangan UMKM. “Pertama, penyaluran kredit mikro, baik dengan atau tanpa jaminan pemerintah. (Penyaluran kredit) dengan jaminan pemerintah, KUR, progresnya bagus. Sejak 2007, total kredit mikro yang dialirkan ke masyarakat mencapai Rp 87 triliun atau 9,5 miliar dollar AS,” kata Presiden.

Dana sebesar itu, kata Presiden, telah menggerakkan 7 juta unit UMKM. Salah satu hal yang menonjol dari penyaluran kredit ini adalah rendahnya tingkat non performing loan (NPL) atau kredit yang rendah.

Kedua, pemerintah juga terus mengembangkan financial inclusion atau gerakan keuangan untuk semua, melalui skema bantuan masyarakat berpenghasilan rendah atau sangat rendah. Beberapa bank bahkan telah mendorong masyarakat menabung dengan menggratiskan biaya administrasi tabungan.

“Sejak diluncurkan 2010, ini telah menghasilkan 2 juta rekening baru dari mereka yang berpenghasilan rendah dan sangat rendah. Dari sini terkumpul Rp 2 triliun atau 200 juta dollar AS.

Ketiga, Indonesia tengah mematangkan strategi nasional pembangunan ekonomi yang menekankan financial inclusion. Pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat telah bekerja sama memperluas layanan bank tanpa cabang. Ini adalah skema kerja sama antara perbankan dan perusahaan telekomunikasi dan pedagang retail. Hal ini, kata Presiden, bertujuan mengurangi biaya layanan bank.[]Sunardi