Sejumlah penghuni Kampung Baru Muara Angke Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, bertahan di lokasi hunian dan menolak pindah, Senin (29/10/2012). Pemerintah DKI Jakarta berencana membangun pasar grosir ikan yang lebih luas di kawasan itu untuk menggantikan pasar lama yang dinilai tak memadahi lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pembangunan pasar grosir ikan dengan skala besar di Kampung Baru, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, menyebabkan warga yang tinggal harus mengosongkan lahan tersebut. Kebijakan ini diambil UPT Pengelolahan Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan di lahan miliknya, mengingat pasar grosir yang lama sudah tidak lagi mempunyai kapasitas yang cukup.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun tempat tinggal yang lebih tepat bagi warga yang terkena pembongkaran lahan.

"Pasar grosir harus tetap kita bersihkan (bangun), lalu (warga) yang masih ada kita tahan dulu. Kami rencanakan tahun depan membangun rumah sewa yang murah. Yang mungkin tidak mampu bisa tinggal di tempat itu," kata Basuki di sela-sala acara Upacara Penutupan Revitalisasi Program KB Nasional Tahun 2012 dan TMMD ke-89 di wilayah Kodam Jaya, Sunter, Jakarta Utara, Selasa (30/10/2012).

Terkait rencana tersebut, Basuki menyatakan, pihaknya masih mengkajinya. Mengenai tempat pembangunannya, Basuki menyatakan akan membangun rumah sewa yang letaknya tidak akan jauh dari lokasi awal tempat tinggal warga.

"(Dibangun) Di Muara Angke juga. Jadi jangan pernah pindahkan orang keluar dari wilayahnya. Susah (nanti) cari makannya," ujar Basuki.

Sementara mengenai anggarannya, kata Basuki, sedang dalam proses pengkajian untuk dihitung besaran jumlahnya.

"Kita lagi hitung," ujarnya singkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, lokasi permukiman warga di Kampung Baru yang terletak di kawasan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, akan dibongkar untuk pembuatan tempat grosir pelelangan ikan dengan skala besar.

Hal tersebut sempat menuai protes dari warga yang didampingi sebuah LSM. Dari pengosongan lahan dan pembongkaran tempat tinggal, warga diberikan kompensasi atau uang kerohiman sebesar Rp 750.000 per pintu.