JAKARTA, TRIBUN -TIMUR.COM- Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-4 Partai Golkar yang hampir memasuki sesi penutupan berlangsung panas di Hotel Borobudur, Selasa (30/10/2012). Anggota DPP Partai Golkar Nurdin Halid tiba-tiba beranjak ke depan dan melakukan interupsi pimpinan sidang rapimnas. Interupsi Nurdin ini terkait adanya tambahan syarat yang diajukan Komisi A untuk Pemilu Legislatif pada tahun 2014 mendatang terkait kader yang pernah mengalami proses hukum.

Di dalam pemaparan yang dilakukan juru bicara, ada seorang kader Golkar yang tidak diprioritaskan berada di urutan teratas dalam daftar Pileg kader Golkar. Tambahan syarat ini pun mengundang pro dan kontra. Salah satunya berasal dari Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Andi Sinulingga. Dia menyatakan, Partai Golkar harus bersih dari kader bermasalah untuk meningkatkan pencitraan.

"Kalau kita masih terus pertahankan, sama saja terbalik dengan apa yang disampaikan Ketua Umum bahwa kita harus menjaga citra di tahun 2014," ujar Andi.

Pernyataan Andi ini kemudian mendapat interupsi banyak pihak. Pimpinan sidang Ahmadi Nursupit yang merupakan Ketua Badan Anggaran DPR ini kemudian berusaha menengahi. Namun, saat itu Nurdin Halid sudah buru-buru maju ke depan dan mengambil mike dan meminta untuk diperkenankan interupsi.

Salah seorang anggota Dewan Pembina pun sempat menegur Nurdin Halid untuk taat pada tata tertib dan menghormati pimpinan sidang. Nurdin pun berteriak. "Tidak suka saya bicara di sini," tukas Nurdin.

Setelah diperkenankan berbicara, Nurdin kemudian mengatakan bahwa Komisi A tidak berhak untuk mencabut kader yang bermasalah. Sebagai salah satu bekas narapidana, Nurdin mengaku bekerja siang malam untuk kemajuan Golkar.

"Pak Akbar pernah disidang, dizolimi, hanya doanya diterima. Nurdin Halid pernah didzolimi tapi ternyata terbukti bersalah. Tapi saya bukan koruptor. Saya siang malam kerja di Golkar, tapi tidak boleh jadi anggota DPR," tukas Nurdin. (*)

Sumber