JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mengirimkan surat terbuka kepada Pemerintah Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Surat itu merespons selebaran "Indonesia Maids Now on SALE". Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Malaysia, selebaran tersebut ditempel di sejumlah tempat dan ruang publik di Kuala Lumpur. Ia meminta agar selebaran itu dicabut dan publikasi yang dinilai merendahkan itu dihentikan.

"Surat itu sudah dikirim langsung oleh staf saya ke Kedubes Malaysia di Jakarta, hari ini," kata Rieke saat dikonfirmasi Kompas.com, terkait surat terbuka yang dimuat pada situs pribadinya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, iklan tersebut sangat merendahkan dan memosisikan pekerja migran Indonesia sebagai komoditas dagang, bukan manusia.

"Saya yakin Pemerintah Malaysia mempunyai iktikad baik untuk menjaga hubungan kedua negara. Saya percaya Pemerintah Malaysia tidak memiliki pemikiran memosisikan Indonesia lebih rendah hanya karena mengirimkan tenaga kerja ke Malaysia. Saya percaya Pemerintah Malaysia sangat memahami bahwa rakyat kami yang berprofesi sebagai pekerja domestik menerima uang dari majikan yang berwarga negara Malaysia, dalam posisi sebagai upah atas kerja yang dilakukan, bukan hasil mengemis," papar Rieke dalam suratnya.

"Saya meminta iklan tersebut dihentikan," katanya.

Ia juga berharap Pemerintah Malaysia menegur pihak agen yang melakukan promosi yang tidak pada tempatnya tersebut.

Seperti diberitakan, sebuah selebaran berisi promosi tenaga kerja asal Indonesia beredar dan dipublikasikan di Malaysia. Iklan itu berbunyi, "Indonesian Maids now on SALE. Fast and Easy Application!! Now your housework and cooking come easy. You can rest and relax, Deposit only RM 3,500! Price RM 7,500 nett!”.

Direktur Migrant Care Anis Hidayah menduga, iklan tersebut disebarkan oleh seorang calo yang bekerja sama dengan agen tenaga kerja. Ia mengatakan bahwa cara seperti ini biasa dilakukan untuk memudahkan warga Malaysia mendapatkan tenaga kerja asal Indonesia setelah Pemerintah Indonesia memberlakukan pemberhentian sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja ke Malaysia.

Anis menyebutkan, sebetulnya moratorium pengiriman tenaga kerja itu hanya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Malaysia, kata Anis, tetap membuka jalur-jalur pengiriman TKI dan berlaku secara legal.

Sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2012...ale.Dihentikan