Dahlan Iskan Siap Beberkan Anggota DPR Peminta 'Jatah'
Sabtu, 27 Oktober 2012 - 08:30 WIB

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) Dahlan Iskan menyatakan kesiapannya untuk membeberkan oknum anggota DPR yang meminta ‘jatah’ ke perusahaan-perusahaan BUMN. Syaratnya, harus ada undangan resmi dari untuk mengungkapkan nama-nama tersebut. "Kalau DPR serius minta, saya siap diundang DPR khusus untuk mengungkap itu. Saya tunggu undangan resminya," kata Dahlan kepada wartawan di sela-sela kunjungannya ke Desa Toyomerto, Kabupaten Batu, Jatim, Jumat (26/10).

Sikap tersebut ditegaskan Meneg BUMN guna menanggapi tuntutan sejumlah anggota DPR agar ia tak sekadar melempar bola panas, dengan memerintahkan seluruh jajaran BUMN untuk tidak mengindahkan atau bahkan menolak permintaan upeti oleh anggota DPR.Meneg BUMN menegaskan, perintah kepada Direksi BUMN tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor SE-542/Seskab/IX/2012 tentang P engawalan APBN 2013-2014 untuk Mencegah Praktik Kongkalikong APBN tertanggal 28 September 2012.Beberapa anggota DPR yang ‘gerah’ dengan pernyatan Dahlan Iskan di antaranya adalah Ketua DPR Marzuki Alie yang mengaku tersinggung dengan sikap dan ucapan Dahlan. "Jelas itu menyinggung kita. Saya pun juga tersinggung. Kalimat itu seolah-olah saya juga minta uang. Jangan begitu, saya kan anggota DPR," kata Marzuki di Jakarta, Kamis (25/10).

Lindungi Direksi BUMN

Terkait dengan sikapnya untuk membuka nama-nama anggota DPR peminta ‘jatah”, Meneg BUMN Dahlan Iskan menegaskan langkah yang ia ambil merupakan bentuk perlindungan kepada BUMN. "Saya semula tidak berminat mengungkap itu. Bagi saya, yang penting memagari teman-teman BUMN sendiri," jelasnya. Dahlan menegaskan, sebenarnya ia tidak berkeinginan untuk membongkar siapa saja yang menjadikan BUMN sebagai ’’sapi perah’’, baik yang berasal dari parpol maupun DPR. Namun, apabila itu diperlukan Dewan, dirinya siap memberikan keterangan secara jelas. “Undang aja saya secara resmi, di depan forum akan saya beberkan,” ucap Dahlan.

Sebelumnya, Komisi VII DPR telah mengundang Meneg BUMN Dahlan Iskan , Rabu (24/10), terkait pembahasan hasil audit BPK terhadap PLN pada 2009/2010 yang membuat kerugian negara Rp 37 triliun. Namun saat itu ia berhalangan. Akibatnya, Komisi VII DPR meradang dan menyatakan akan memanggil paksa Dahlan jika tidak memenuhi undangan rapat hingga tiga kali. Menanggapi rencana pemanggilan paksa itu, Dahlan Iskantidak mempermasalahkan. “Ya enggak apa-apa (dipanggil paksa) tapi kalau diundang ya datanglah,” ujarnya santai.

Menurut Meneg BUMN itu, absennya dirinya dalam rapat dengan Komisi VII DPR pada Rabu (24/10), karena ia sedang bertugas ke Jambi. “Di Jambi ngurus sapi, itu sudah direncanakan sejak lama,” ungkapnya. Namun Dahlan tidak mengetahui apakah sudah mendapat izin dari Komisi VI DPR sebagai mitra kerjanya atas undangan Komisi VII tersebut. Dahlan mengaku dirinya belum menerima surat izin itu.
http://setkab.go.id/berita-6167-dahl...nta-jatah.html


Dirut RNI siap Ungkap Anggota DPR Peminta Upeti
Jum''at, 26 Oktober 2012 | 21:04 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT RNI Ismed Hasan Putro mengatakan siap mempertanggungjawabkan pernyataannya soal adanya permintaan upeti dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada dirinya ketika baru dilantik menjadi pejabat badan usaha milik negara. "Saya akan beberkan agar tidak jadi fitnah," kata Ismed, Jumat, 26 Oktober 2012. Pernyataan Ismed memang memicu polemik. Politikus dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, menilai Ismed justru pernah memeras anggota DPR. "Serangan balik macam itu sangat arogan," kata Ismed keras. Menurut dia, permintaan upeti dari anggota DPR kepada BUMN adalah rahasia umum. "Buktinya, banyak anggota DPR diadili," katanya.

Sebelumnya, Ismed mengaku pernah dimintai upeti oleh anggota DPR. Permintaan itu disampaikan lewat Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT RNI. "Katanya, itu sudah turun-temurun," kata Ismed.Perseteruan antara Ismed dan DPR ini adalah lanjutan dari konflik antara bos BUMN Dahlan Iskan dan parlemen. Dahlan disoroti karena berterima kasih kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mengirim edaran Nomor SE-542/Seskab/IX/2012. Surat itu berjudul "Pengawalan APBN 2013-2014 dengan Mencegah Praktik Kongkalikong."
http://www.tempo.co/read/news/2012/1...-Peminta-Upeti


Marzuki Akui Ada Oknum DPR Memeras BUMN
Sabtu, 27 Oktober 2012 | 16:07 WIB

inilah..com, Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie mengakui adanya oknum anggota dewan yang memeras atau meminta jatah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Marzuki membenarkan adanya oknum anggota DPR RI yang melakukan tindakan tercela itu. Informasi itu diketahuinya sebelum ada laporan dari Menteri BUMN Dahlan Iskan. "Saya sebelumnya sudah tahu sebelumnya ada anggota yang meminta dan memeras. Saya tidak mau menyebut dari komisi mana dan fraksi mana," kata Marzuki, di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (27/10/2012).

Namun Marzuki meminta agar Dahlan dapat membuka ke publik mengenai nama anggota yang melakukan tindakan tercela itu, berikut dengan buktinya. "Kalau ada anggota DPR tindakan tercela, memalak, buka saja ke publik, kalau ada faktanya. Sampaikan saja secara resmi ke BK, pasti ada sanksi," tegas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu. Menurut Marzuki kongkalikong antara DPR dan BUMN tidak selalu karena oknum DPR yang meminta jatah, tapi sebaliknya. Kementerian lembaga yang merayu dan memberi oknum anggota DPR untuk mensukseskan suatu kebijakan,sehingga terjadinya KKN di kalangan kedua belah pihak tersebut. "Karena Kementerian lembaga yang memberi, kalau tidak memberi gimana DPR ini korupsi," tegas Marzuki.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/1920403/marzuki-akui-ada-oknum-dpr-memeras-bumn[/url]

---------------------

Siap-siap saja nama-nama yang sudah masuk 'list' Dahlan Iskan dan Dirut BUMN, segera beredar luas di masyarakat. Dan itu jelas memancing KPK untuk ikut cawe-cawe jua, memeriksa kebenarannya. Dahlan dan Dirut BUMN jelas tak akan bunuh diri dengan langkahnya itu, kalau tak memiliki bukti-bukti akurat sehingga tindakan anggota DPR itu sudah cukup memenuhi unsur-unsur pidana pemerasan.sehingga bisa dilaporkan ke KPK, Jaksa atau Polisi. Anggota DPR kelihatannya kok sengaja mau membangunkan macan tidur? Kalau nama-nama mereka dipajang di media, tivi dan media sosial, habislah sudah nama baik mereka untuk modal bertanding kembali di pemilu 2014 ..