MA Mengklaim Selalu Diaudit BPK Setiap Tahun
Kamis, 25 Oktober 2012 15:09 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Agung memastikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun selalu melakukan audit ke lembaga peradilan tersebut. Sejauh ini predikat MA wajar dengan pengecualian. Demikian ditegaskan Juru Bicara MA Ridwan Mansur di Jakarta, Kamis (25/10). Pernyataan Ridwan itu sekaligus menanggapi pernyataan Hakim Agung MA Gayus Lumbuun, beberapa waktu silam, yang meminta BPK melakukan audit terhadap MA. Sebelumnya, bantahan juga telah disampaikan Sekretaris MA Nurhadi.

Menurut Ridwan, bantahan dari Nurhadi atas pernyataan Hakim Agung Gayus Lumbuun sesuatu yang wajar, dan adanya perbedaan persepsi antar-individu. Pada dasarnya, kata Ridwan, lembaga tinggi peradilan tersebut sudah melakukan audit melalui BPK. MA juga melakukan audit internal ke semua lembaga peradilan di Indonesia. Dengan adanya pernyataan itu, Ridwan berharap semua pihak tidak berpikir jelek terhadap MA
http://www.metrotvnews.com/metromain...K-Setiap-Tahun

Hasil Audit BPK terhadap MA

source: Halaman 7-Lampiran 1, BPK-RI, Ikhtisar Pemeriksaan Semester I Tahun 2012


source: http://setagu.net/survey/hasil-lengk...aga-tahun-2011


Bagaimana MA di masa lalu dimata BPK ...


Ketua KPK, Abraham Samad:
Rutin Diperiksa BPK, Meski Dapat Status WTP, Tak Jamin Bebas Korupsi
Jumat, 19 Oktober 2012 10:38 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak jaminan bebas dari korupsi. Demikianlah kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, dalam dialognya bersama Walikota Pontianak, Sutarmidji pada acara Pontianak Integrity Fair di Pontianak Convetion Centre (PCC) Jumat (19/10/2010). "Begitu juga sebaliknya, karena data yang disampaikan BPK atau BPKP tak semuanya valit, untuk memastikan ada tidaknya korupsi, harus dilakukan investigasi oleh penegak hukum atau KPK," katanya, Jumat (19/10). Karena, ada kasus di Indonesia, penilaian dari lembaga audit, ada permainan, sehingga daerah atau pemerintah kota mendapatkan penilaian WTP.

Dalam dialog itu, Abraham juga meminta kepada masyarakat untuk berperan, karena susah untuk mengungkap kalau tak ada peran atau laporan dari masyarakat, karena saat ini korupsi sudah masip, dan peran masyarakat harus masip. "Untuk perang pada koruptor, masyarakat dan penegak hukum harus adukan, dan, dan lapor di aparat sinergi, dan penegak hukum, harus terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat terhadap apa yang dilaporkan," ujarnya.
http://pontianak.tribunnews.com/2012...-bebas-korupsi


HASIL AUDIT BPK RI
BPK RI: Tidak Ada Jaminan WTP Bebas Korupsi
18/09/2012

MEDAN, NBC — Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI untuk wilayah Sumatera Utara menegaskan tidak ada jaminan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bebas dari korupsi.

“Opini WDP itu artinya penyajian laporan keuangannya sudah mengacu standar akuntansi pemerintah. Jadi, WTP bukan jaminan bebas korupsi,” kata Kasubbag Humas BPK RI Wilayah Sumatera Utara Mikhael Togatorop kepada NBC, Selasa (18/9/2012) melalui telepon seluler.

Opini WTP itu, sambungnya, meliputi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ada, dan penyusunan laporan aset daerah. “Bisa saja ada kerugian daerah dalam opini WTP itu,” tandasnya.
http://www.nias-bangkit.com/2012/09/...bebas-korupsi/

-------------------------

Menarik juga, bahkan MA saja sebagai lembaga Yudikatif Tinggi, masih enggan dan 'takut' diperiksa habis oleh BPK, terutama di masa-masa lalu itu. Dan menarik pula, klaim bahwa kalau instansinya sudah diperiksa BPK merupakan jaminan tak ada lagi penyimpangan penggunaan uang Negara (korupsi misalnya), adalah salah satu bentuk pembodohan publik sebenarnya. Untungnya rakyat sudah cerdas-cerdas, kagak gampang ditipu lagi ...