Kasus Bank Bali
Komisi III Dukung KY Periksa Hakim Agung Joko Sarwoko
Kamis, 06/08/2009 21:36 WIB

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR, Soeripto mendukung langkah Komisi Yudisial (KY) yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Agung Joko Sarwoko. Joko diduga melakukan pelanggaran kode etik karena menerima Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kejaksaan kepada Mahkamah Agung (MA) dalam kasus cessie Bank Bali. "Saya kira saya setuju sekali terhadap KY melakukan pemeriksaan terhadap Joko Sarwoko," ujar Soeripto kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis malam (6/8/2009).

Soeripto menambahkan, track record Joko sebagai Hakim Agung, berdasarkan masukan yang diterimanya selama ini juga kurang baik. "Saya dapat informasi track record Joko Sarwoko yang tidak pantas selama ini dengan posisinya di Hakim Agung," paparnya. Menurut politisi PKS ini, rencana pemeriksaan oleh KY terhadap hakim agung ini harus terus dikawal dan dikontrol perkembangannya agar tidak tersendat di tengah jalan. Oleh karena itu Soeripto memastikan Komisi III DPR berencana untuk meminta keterangan dari KY dalam rapat konsultasi antara Komisi III DPR dan KY pada masa sidang yang akan datang. "Ya ini kan harus kita kawal, tidak bisa hanya bikin statement saja, tapi harus dikawal termasuk oleh media," harapnya.

Selain itu, lanjut Soeripto, setelah memperoleh keterangan dari KY, pihaknya juga akan mempertanyakan kasus ini kepada MA dalam rapat konsultasi antara Komisi III DPR dengan MA. "Setelah dapat keterangan dari KY kita akan tanya ini dalam rapat konsultasi, tapi kita bukan memanggil karena kita tidak bisa memanggil sebab MA lembaga tertinggi, kita akan tanya kepada MA dalam rapat konsultasi," tambahnya.

Pria yang lama malang-melintang di dunia intelijen ini menilai preseden yang
telah dilakukan oleh kedua lembaga tersebut, yakni Jaksa dan MA telah
menyebabkan kaburnya kepastian hukum di Indonesia. "Ini jadi preseden tidak baik ke depannya,"cetusnya. PK dalam kasus cessie Bank Bali yang diajukan kejaksaan merupakan sebuah pelanggaran kode etik. Apalagi dalam bukti-bukti yang diserahkan pelapor disebutkan bahwa Joko Sarwoko pernah menolak PK yang diajukan kejaksaan dalam kasus Mulyar bin Syamsi beberapa waktu lalu. Namun dalam kasus Djoko S Tjandra dan Syahril Sabirin, Joko Sarwoko justru
menerima PK yang diajukan kejaksaan. Akibat hal itu Joko Sarwoko dinilai sebagai pejabat yang tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim agung.
[url]http://news.detik..com/read/2009/08/06/213639/1178983/10/komisi-iii-dukung-ky-periksa-hakim-agung-joko-sarwoko?nd992203605[/url]

Lagi, KY Minta Klarifikasi Ketua Muda MA
"Soal sanksi itu tergantung hasil klarifikasi. Kalau melanggar, seberapa bobotnya."
Senin, 14 Desember 2009, 15:35

VIVAnews - Komisi Yudisial (KY) berencana meminta klarifikasi Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Djoko Sarwoko terkait dugaan intervensi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Marubeni Corporation melawan Sweet Indolampung (SIL), anak perusahaan Sugar Company Group (CGC). "Besok jam 10 di KY," kata Ketua KY Busyro Muqoddas kepada wartawan usai bertemu Menteri Hukum dan HAM, Senin 14 November 2009. "Waktu putusan, dia (Djoko) ketua majelis hakimnya," tambahnya. Busyro menambahkan klarifikasi itu berdasarkan laporan masyarakat yang diterima KY atas adanya putusan yang tidak profesional. "Soal sanksi itu tergantung hasil klarifikasi. Kalau melanggar, seberapa bobotnya," kata dia. Jika memang terbukti melakukan pelanggaran, kata dia, ada tiga tingkatan sanksi yang mungkin direkomendasikan, yakni ringan, sedang, hingga berat berupa pemecatan.

Djoko dilaporkan oleh kuasa hukum SGC Albert Nadeak. Gugatan ini bermula saat Marubeni mengajukan gugatan kepada SIL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan sela, majelis hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal ini karena perkara yang sama sedang diperiksa di Lampung. Atas putusan itu, Marubeni mengajukan banding. Permohonan itu kemudian dikabulkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, SIL kemudian tak puas atas putusan banding itu. Dia lantas mengajukan kasasi, yang kemudian ditolak.

Namun, hingga tujuh bulan putusan dibacakan, majelis hakim belum juga menyidangkan perkara tersebut. Diduga penundaan ini terkait adanya intervensi dari Mahkamah Agung. Komisi Yudisial pun meminta Ketua PN Jakarta Pusat, Andriyani Nurdin, menjelaskan kenapa belum juga menyidangkan perkara tersebut pada 16 Februari. Andriyani pun sudah dimintai keterangan oleh Mahkamah Agung. Djoko pernah memberikan klarifikasi kepada KY terkait kasus ini, pada Maret 2009. Djoko menjelaskan bahwa pada saat itu dia hanya melaksanakan tugas pengawasan dari Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung saat itu. Menurut Djoko, setelah menerima disposisi dari Ketua MA, tim pengawasan lalu membentuk tim untuk pemeriksaan terhadap hakim. "Jadi bukan intervensi," ujarnya.
http://nasional.news.viva.co.id/news..._ketua_muda_ma