Jakarta - Surat edaran pemerintah untuk menolak kongkalikong direksi BUMN dengan politisi DPR cukup membuat politisi korup panik dan was-was. Bahkan ditengarai ada upaya melakukan serangan balik dengan memanggil Dahlan Iskan.

"Mereka panik karena pundi-pundi keuangan partainya yaitu di BUMN terancam raib karena ditutup pemerintah. Padahal pemilu 2014 butuh banyak uang," ujar peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Apung Widadi, Sabtu (27/8/2012).

Apung mengatakan terlepas dari rumors apapun soal isi surat yang keluar itu, Dahlan bisa memanfaatkannya sebagai pintu masuk pencegahan korupsi di BUMN.

"Dahlan perlu menunjukkan bahwa BUMN bukan sapi perah parpol," imbuhnya

Menurut Apung, terjadinya kongkalikong antara politikus dengan BUMN dicurigai karena direksi dan bahkan komisaris, kebanyakan orang dari berbagai partai politik. Semata diduga untuk pendanaan politik.

"Akibatnya BUMN jarang sekali untung, bahkan selalu rugi dan minta subsidi ratusan miliar dari APBN," ungkapnya.

Harapannya, surat edaran dari pemerintah itu bukan hanya sekedar 'aksi' gertakan. Tapi harus diikuti dengan langkah konkrit pemerintah menolak kongkalikong.

"Jika terjadi, pecat direksi BUMN itu. Laporkan ke KPK, agar diproses," tuturnya.

Kedua, lanjut Apung, presiden SBY juga harus tegas ke parlemen. Selemah-lemahnya iman pidato menentang itu dalam proses pembahasan APBN 2013-2014 nanti.

"Atau SBY perlu membuat kesepahaman dengan DPR, dalam pembahasan apbn 2013-14 harus transparan dan diawasi KPK," lanjutnya.

Dahlan adalah salah satu capres alternatif yang diprediksi maju dalam pilpres 2014. Apakah ini upaya parpol untuk menjegal Dahlan?

"Betul, kaitannya kesitu. DPR sudah membaca, kalau sampe Dahlan maju, fenomenanya kayak Jokowi. Menghancurkan Parpol," tuturnya.

Sejak 28 September 2012, pemerintah melalui sekretariat kabinet (setkab) sudah menerbitkan surat edaran nomor 542 tentang upaya mencegah praktik kongkalingkong dana APBN. Semua jajaran, termasuk Kementerian BUMN harus berani menolak permintaan siapa pun yang meminta jatah.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, surat edaran itu sesuai dengan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang pencegahan praktik kongkalikong dengan oknum legislatif DPR/ DPRD, dan/atau rekanan.

Di antara para pejabat yang diberi surat edaran, ada nama Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sejak lama, banyak pihak mengendus ada beberapa oknum DPR atau parpol yang menjadikan perusahaan BUMN sebagai sapi perah.

Sumber:
[url]http://news.detik..com/read/2012/10/27/114258/2073876/10/dahlan-iskan-harus-tunjukkan-bumn-bukan-sapi-perah-parpol?991104topnews[/url]

Jadi berasa aneh ya, Marzuki Ali dan DPR demokrat tiba-tiba menyerang surat edaran pemerintah, apalagi menyangkut kementrian yang dipimpin oleh mentan ketua Tima Pencitraan SBY 2009?