JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, DPR memotong anggaran MK secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Namun, MK melarang jajarannya melobi DPR agar anggarannya tidak dipotong.

"MK tak mempersoalkan itu. Bahkan, saya melarang Sekjen MK untuk melobi atau mengemis. Mari tunjukkan bahwa MK itu bisa lebih kuat meski anggarannya dipotong," kata Mahfud di Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Mahfud mengungkapkan, MK akan tetap bekerja profesional demi negara. MK, tandasnya, tidak dapat dikekang dan dihadang secara politis oleh politik anggaran DPR. Ia mencontohkan, DPR misalnya memotong anggaran sosialisasi dan temu wicara hukum acara yang rutin digelar MK. Padahal, acara ini sudah berjalan baik.

"Program-program itu sudah berjalan baik sejak zaman Pak Jimly (Jimly Asshiddiqie)," tambahnya.

Ia menegaskan, "auman harimau" Mahkamah Konstitusi yang seringkali membatalkan undang-undang produk DPR tidak dapat dilumpuhkan. Pemotongan anggaran MK tidak akan menggoyahkan independensi lembaga yudikatif itu.

"Jadi saya sangat setuju dengan Surat Edaran Sekretaris Kabinet Dipo Alam agar BUMN tak main kongkalikong dengan DPR dalam penyusunan anggaran. Lurus-lurus saja kalau ingin negara ini baik," tegasnya.