Andi Mallarangeng

Bambang Soesatyo:
Menghilangnya Nama Andi Mallarangeng, Pembodohan Publik BPK
BPK jangan coba-coba bermain politik sebab, nanti yang akan rusak adalah lembaga BPK sendiri.
Selasa, 23 Oktober 2012 | 22:57 WIB

Skalanews - Anggota Komisi Hukum DPR Bambang Soesatyo menilai menghilangnya nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan adalah suatu upaya pembodohan publik. "Ini cukup aneh, Menkeu dan Wamenkeu ada dalam hasil audit tapi tidak pada fokusnya yakni Menpora. Ini kan pembodohan publik," tegas Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/10).

Bambang mengatakan pimpinan BPK jangan coba-coba bermain politik. Sebab, nanti yang akan rusak adalah lembaga BPK sendiri. "Tantangan bagi BPK adalah membuktikan bahwa lembaga ini masih independen," kata Bambang. Wakil Bendahara Umum Golkar tersebut berpendapat jika tetap tidak ada nama Andi Mallarangeng berarti ada indikasi BPK telah bermain. "Logikanya jika Menteri Keuangan ada, Menpora pasti ada karena pimpinan proyek ini," ujar dia.

Pimpinan BPK, kata Bambang harus bersikap dan menindak siapa yang bermain dalam audit ini. "Nah, seberapa besar nyali pimpinan BPK untuk mengungkap fakta-fakta soal persoalan," jelasnya. Menurut Bambang, kejadian ini bukan pertama kali. Pasalnya, pada audit forensik terkait Bank Century juga pernah terjadi upaya pengaburan atau menyelamatkan seseorang. "Dan itu mengindikasikan bahwa BPK tidak tegas. Untuk kasus Hambalang, pengakuan sangat jujur, walaupun pada akhirnya dianulir," papar Bambang. Bocornya, pengumuman draf rahasia ini kepada pers menurut Bambang juga dianggap melanggar etika dan Ruki bisa diperiksa oleh komite etik BPK. "Yang jelas, pihak yang diuntungkan adalah masyarakat. Namun, bagi BPK ini tidak baik karena terancam tdk independen," kata Bambang.
http://skalanews.com/baca/news/8/0/1...hambalang.html


Menkeu: Audit Hambalang, Jangan Mendzolimi Orang Lain
"Kalau seandainya dilakukan pemeriksaaan, kami prasangka baik saja."
Selasa, 23 Oktober 2012, 16:39


Menteri Keuangan Agus Martowardojo

VIVAnews - Nama Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, muncul dalam audit Badan Pemeriksaan Keuangan, atas proyek pusat olahraga di Hambalang Bogor, Jawa Barat. Agus sendiri santai menanggapi soal ini. "Audit BPK belum selesai, kalau nanti selesai, baru kami lihat lagi," katanya ketika ditemui setelah Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Selasa 23 Oktober 2012. Walaupun demikian Agus menambahkan bahwa jika namanya memang ada di dalam audit itu, ia tidak keberatan. Karena menurut mantan Dirut Bank Mandiri ini, di kementeriannya ada 24 ribu proyek atau satuan kerja proyek yang menjadi mitra kerja."Jadi kalau seandainya dilakukan pemeriksaaan, kami berprasangka baik saja," ujarnya.

Agus menambahkan bahwa yang terpenting dari semuanya adalah agar audit yang dilakukan BPK itu bersih dari intervensi. Agus menegaskan bahwa dia percaya dengan pejabat BPK seperti Taufiequrrachman Ruki dengan reputasinya sebagai mantan Ketua KPK yang kredibel dalam menangani audit investigatif ini. Namun, Agus menilai bahwa ada nama-nama yang seharusnya bertanggungjawab namun tidak dicantumkan. "Kami harapkan kalau nanti audit BPK keluar hasilnya benar dan kita tak usah terburu-buru, dan yang paling penting jangan mendzolimi orang yang tidak bersalah," ujarnya. Namun jika lembaga BPK yang merupakan lembaga auditor tertinggi mendapatkan intervensi maka hal ini amatlah patut disayangkan. Seperti diketahui, dalam audit investigatif BPK sementara, disebutkan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus Hambalang. Di Kementerian Keuangan disebut ada nama Menteri Agus Martowardojo, AR, MPN, DPAH, S, RHK, dan AM.
http://nasional.news.viva.co.id/news...imi-orang-lain


BPK Ditantang Umumkan yang Intervensi Audit Hambalang
Aneh jika lembaga auditor seperti BPK justru mau di intervensi oleh pihak lain saat menyusun laporannya.
Selasa, 23 Oktober 2012 | 22:57 WIB

Skalanews - Politikus Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengumumkan pihak yang mengintervensi laporan audit investigasi proyek Hambalang. "Umumkan saja siapa yang mengintervensi," kata Ahmad Yani, di Gedung DPR Jakarta, Jumat (19/10). Menurut Yani, sangat aneh jika lembaga auditor seperti BPK justru mau di intervensi oleh pihak lain saat menyusun laporannya. Apalagi, laporan tersebut terkait kasus hambalang yang cukup menarik perhatian publik. "Seharusnya dilaporkan ada yang bertanggung jawab atas laporan BPK seperti itu. Ya salah sendiri kok BPK tidak mau mandiri, saya tidak yakin itu," tegasnya.

Agar persoalan tersebut tidak terus bergulir ke ranah publik, menurut Yani, BPK harus segera menyerahkan hasil audit imvestigasi Hambalang secepatnya dan mengumumkan siapa saja yang terlibat. "Saya kira BPK harus tegas gak bisa main-main, dan kita dorong BPK untuk mengumumkan hasilnya," tegasnya. Seperti yang diketahui sebelumnya, Anggota BPK Taufiequrachman Ruki mensinyalir adanya manipulasi dan intervensi terkait laporan hasil audit investigasi proyek Hambalang yang menghilangkan nama Andi Mallaranggeng. Selain nama Andi, nama perusahaan-perusahaan yang dianggap terlibat juga ikut menghilang.
http://skalanews.com/baca/news/8/0/1...ambalang-.html



--------------------------

Kabar Menpora Andi Mallarangeng tak masuk di dalam daftar pejabat kemenpora yang terlibat kasus korupsi proyek Hambalang, berasal dari 'bocoran'yang entah dari siapa sumbernya. Tapi sebagai trik politik yaitu dengan cara melempar 'bola' ke wacana publik seperti itu, cukup cerdiklah pelakunya. Setidaknya itu 'test water' yang belum tentu datang dari orang-orang dalam partai Demokrat sendiri atau orang-orang SBY sendiri, bisa jadi datang dari mereka yang berseberangan. Opini yang kemudian cepat berkembang, apalagi di dalam 'bocoran' laporan hasi audit BPK terhadap proyek Hambalang itu, disebut-sebut pula nama Menkeu dan Wamenkeu, tentu cepat sekali disambar media, terutama media sosial. Semua kemudian menuding tentang independesi BPK, kok mau-maunya disetir oleh kekuatan politik dalam kasus itu. Tapi bukannya BPK memang 'diperintahkan' sebelumnya oleh [url=http://news.detik..com/read/2012/10/24/142439/2071701/10/dpr-minta-bpk-serahkan-hasil-audit-hambalang-besok?9911012]DPR sendiri untuk mengaudit Proyek Hambalang[/url] itu?, dan juga agar BPK mengaudit Lembaga KPK? Jadi BPK bukan bekerja asal bekerja, tapi karena memang diminta para politisi di DPR itu. Gebleg bin Jahul namanya, kalau orang-orang BPK nekad memasuki ranah politik yang bukan domainnya! Dan, jelas motif orang-orang DPR 'memerintahkan' BPK mengaudit 2 kasus itu, pasti kental aroma politis terkait kepentingan politisi dan parpol-parpol di DPR itu. BPK sebenarnya hanya 'diperalat', makanya kalau ada orang yang tak ingin BPK hancur reputasinya gara-gara soal audit proyek Hambalang dan auidit KPK itu, memang taktik terbaik untuk menghadapinya adalah dengan 'membocorkan' saja laporan audit hasil "pesanan" yang mereka inginkan dari BPK. Politik memang begitu, suka jorok mainnya!