Dari total lahan kelapa sawit 8,9 juta hektare (ha), investor asing menguasai 40% -nya

JAKARTA- Indonesia pantas kecewa dengan keputusan Malaysia menurunkan pajak ekspor minyak sawit mentah atawa crude palm oil (CPO) dari 23% flat menjadi hanya 8% sampai 10%, tergantung harga. Keputusan ini merugikan ekspor CPO Indonesia lantaran kalah bersaing dengan CPO Malaysia.
Tentu bukan bermaksud untuk membalas perbuatan Malaysia jika Pemerintah Indonesia berencana mengurangi investasi kebun sawit bagi investor asing. "Ini bertujuan agar investor asing masuk ke sektor pangan," tegas Menteri Pertanian Suswono, kemarin (15/10)

Gurita investor Malaysia di perkebunan kelapa sawit luar biasa. Data Kementerian Pertanian (Kemtan) menyebutkan, dari total lahan kelapa sawit yang ada di Indonesia sebesar 8,9 juta hektare (ha), investor asing menguasai 40%. Malaysia yang dikenal dunia sebagai negara penghasil CPO nomor dua dunia, setelah Indonesia menguasai 3 juta ha lahan sawit di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kebun sawit di Indonesia antara lain Sime Darby Guthrie, Golden Hope, Sime Darby, KL Kepong, IOI, TH Plantations, dan Kulim. Grup Khazanah yang biasa bergerak di sektor keuangan juga merambah bisnis sawit di Indonesia.

Mengaku masih mengkaji rencana pembatasan investasi asing di lahan sawit, Suswono memastikan Indonesia tak akan mengambil langkah seperti Malaysia dengan menurunkan pajak ekspor bagi CPO. "Itu sama saja dengan bunuh diri," tegas Suswono. Pemerintah memilih akan memperbesar stok saat harga CPO jatuh serta menggenjot hilirisasi industri CPO.

Sayang, Suswono enggan menjelaskan detail rencana konkret pemerintah mengurangi lahan perkebunan sawit bagi asing. Yang jelas, langkah lain yang bisa diambil pemerintah adalah melakukan moratorium izin baru perkebunan sawit bagi pemodal asing.

Joko Supriyono, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai, langkah Malaysia menurunkan pajak ekspor bertentangan dengan kesepakatan kedua negara untuk mengurangi suplai CPO di pasar internasional.

Sebagai penguasa 90% CPO dunia, Malaysia dan Indonesia mestinya bisa mengendalikan harga minyak sawit mentah dunia."Jika mereka menurunkan pajak ekspor, ini akan menguntungkan CPO Malaysia," ujar Joko gusar dilansir kontan.

Dengan bea keluar CPO Indonesia 10% hingga 25%, tergantung harga ekspor CPO Indonesia bisa benar-benar kalah bersaing dengan CPO asal Malaysia. " Dalam berbisnis, kedua negara memang tidak perlu menetapkan kebijakan yang sama karena masing-masing mempunyai pasar sendiri. Yang perlu sama adalah ketika melawan tekanan dari barat yakni serangan NGO yang terkadang mengada-ada," tegasnya.


Namun Sekjen Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan tak sependapat dengan Joko. "Setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing. Jadi tidak ada ungkapan menyalahi kesepakatan dengan negara lain," kata Paulus, ketika dihubungi di Jakarta, Senin (15/10).

Menurutnya, pihaknya akan melihat seperti apa dampak dari penerapan bea keluar CPO Malaysia. Pemerintah Indonesia, menurutnya, harus kembali duduk bersama pemerintah Malaysia untuk membahas kenaikan bea keluar itu.

"Kita tidak boleh berandai-andai seperti apa dampak dari bea keluar itu. Ketika kemarin dikatakan bahwa Malaysia akan turunkan bea keluar, harga CPO turun. Kita harus cermati dengan adanya revisi bea keluar itu akibatnya seperti apa. Dulu, Malaysia juga pernah meminta kita untuk mencabut bea keluar," jelasnya.
Menurut Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Bernard Dompok, kebijakan ini memungkinkan Malaysia untuk memasarkan produk sawit mereka dengan harga yang kompetitif.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi menilai kebijakan Malaysia tersebut tidak tepat. Pasalnya, kebijakan ini hanya akan menambah jumlah pasokan minyak sawit mentah di dunia padahal harga minyak sawit mentah sedang mengalami penurunan. ktn,okz

Ane bingung sama kebijakan pemerintah. Jelas sekali kita sedang 'dijajah' negeri jiran lewat investasi yang justru mengeruk keuntungan lebih besar ke dalam negeri jiran. Malaysia dengan semena-mena menurunkan pajak ekspornya untuk memenangkan persaingan, tapi di lain sisi Indonesia terlalu baik dengan mengijinkan hutannya dirusak demi menambah devisa negara lain.
Dan pembatasan untuk mereka ternyata juga masih rencana, bukan merupakan bentuk ketegasan yang nyata.
Ane pengen tahu oknum2 penjual kekayaan negara ini sebenernya siapa sih?
Bergerak demi keuntungan sendiri, bukan demi kepentingan negara dan rakyat.