TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR -- Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi mengatakan data atau ranking provinsi dan kota besar dengan indikasi terkorup di Indonesia adalah data hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Aku input dulu data yang kota (terkorup) ya," kata Ucok kepada Tribun, Senin (1/10/2012)
Ucok berharap, data tersebut tidak dipolitisir untuk kepentingan pilkada. Bagi daerah yang akan menghadapi pilkada, Ucok berharap data yang dilansirnya tidak dijadikan senjata untuk menjelek-jelekkan lawan potitiknya.
Bagaimanapun juga, korupsi harus bersama-sama dibasmi, tidak akan berhasil kalau hanya satu kelompok yang membasmi korupsi.
Bagi kandidat incumbent atau "teman" incumbent yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah seharusnya kerugian negara dari hasil audit BPK segera dikembalikan uangnya ke kas negara dan pelakunya diserahkan kepada aparat hukum.
"Bagi calon kepala daerah yang bukan incumbent, hasil audit BPK jangan dijadikan amunisi untuk politisi pilkada, lebih baik hasilnya diserahkan ke aparat hukum," kata Fitra. (Din)
**Peringkat kota besar terkorup beserta kerugian negara berdasarkan rilis Fitra:
1. Jakarta Utara Rp 321 miliar
2. Makassar Rp 269 miliar
3. Medan Rp 215 miliar
4. Banda Aceh Rp 206 miliar
5. Pontianak Rp 200 miliar
6. Jaksel Rp 169 miliar
7. Palu Rp 157 miliar
8. Palembang Rp 139 miliar
9. Riau Rp 125 miliar
10. Tanjung Karang Rp 123 miliar
**Berikut daftar peringkat provinsi terkorup beserta kerugian negara berdasarkan rilis Fitra:
1. DKI Jakarta Rp 721 miliar
2. Aceh Rp 669 miliar
3. Sumut Rp 515 miliar
4. Papua Rp 476 miliar
5. Kalbar Rp 289 miliar
6. Papua Barat Rp 169 miliar
7. SulSel Rp 157 miliar
8. Sulteng Rp 139 miliar
9. Riau Rp 125 miliar
10. Bengkulu Rp 123 miliar
11. Maluku Utara Rp 114 miliar
12. Kaltim Rp 80 miliar
13. Sumsel Rp 56 miliar
14. NTB Rp 52,825 miliar
15. Sulteng Rp 52, 823 miliar
16. Sulbar Rp 51 miliar
17. Gorontalo Rp 48 miliar
18. Maluku Rp 47 miliar
19. NTT Rp 44 miliar
20. Jabar Rp 32 miliar
21. Lampung Rp 28 miliar
22. Sumbar Rp 27 miliar
23. Kalsel Rp 22 miliar
24. Kalteng Rp 21 miliar
25. Banten Rp 20 miliar
26. Kepulauan Riau Rp 16,1 miliar
27. Sulut Rp 16 miliar
28. Jambi Rp 15 miliar
29. Jatim Rp 11 miliar
30. Jateng Rp 10 miliar
31. Bali Rp 6 miliar
32. DI Yogyakarta Rp 4 miliar
33. Bangka Belitung Rp 1,9 miliar