Kondisi perekonomian nasional beberapa tahun terakhir, terus diapresiasi berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Kinerja, stabilitas serta daya tahan ekonomi nasional berujung pada prediksi bahwa Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia di masa mendatang.

"Diprediksi Indonesia bersama negara-negara seperti Brazil, Rusia, India dan China akan mendominasi PDB dunia dengan share lebih dari 50 persen pada tahun 2025. Saat itu Indonesia diperkirakan mempunyai PDB perkapita sekitar USD 15.000," ujar Ketua DPD Irman Gusman dalam seminar nasional bertajuk 'Pertumbuhan Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan' di Wisma Antara, Senin (15/10).

Tapi, kondisi tersebut berbanding terbalik jika membedah kesenjangan sosial ekonomi yang semakin lebar. Pesatnya laju pertumbuhan orang kaya tak secepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Berangkat dari data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang atau 11,96 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk miskin itu berkurang 0,89 juta orang atau 0,53 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 yang berjumlah 30,03 juta orang atau sekitar 12,49 persen dari total penduduk Indonesia.

Jumlah orang miskin di Indonesia lebih besar dari jumlah warga negara Malaysia yang diperkirakan saat ini mencapai 29 juta. "Meskipun sudah berkurang, ternyata jumlah penduduk miskin Indonesia lebih besar dibandingkan total penduduk negara Malaysia," tegasnya.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan fakta bahwa ada kesalahan paradigma yang cukup fatal dalam desain pertumbuhan. Orientasi pertumbuhan ekonomi masih terfokus pada mengejar pertumbuhan ekonomi makro tanpa melihat apakah telah sejalan dengan spirit Konstitusi atau belum.

"Sejauh ini masih terjadi sentralisme ekonomi di mana konsentrasi investasi dan peredaran uang di Pulau Jawa telah membengkalaikan potensi ekonomi yang ada seperti potensi ekonomi maritim," ujarnya.

Padahal, kata dia, ekonomi maritim merupakan industri yang padat tenaga kerja dan ramah lingkungan, terutama jika dibandingkan dengan usaha pertambangan.

Kesenjangan antar wilayah selama ini terjadi karena ekonomi biaya tinggi di luar Pulau Jawa. Bahkan, kata dia, pembangunan juga telah mengikis lahan, kerusakan hutan dan ujungnya membuat kebijakan pembangunan sulit mencapai keberlanjutan.

"Akibat terlalu percayanya kita pada mazhab ekonomi kapitalisme dan pasar bebas, yang fokusnya pada keuntungan (profit) dan pertumbuhan (growth), tanpa memikirkan bagaimana seharusnya pertumbuhan dipacu dalam kerangka keadilan, pemerataan dan keberlanjutan dari pembangunan tersebut," tutupnya.

http://www.merdeka.com/uang/orang-mi...-malaysia.html

yg ini harus diperhatikan