KASKUS

Post [Duit] Mayoritas Ormas Ikut Gerogoti APBD

Senin, 15 Oktober 2012 , 06:37:00
Mayoritas Ormas Ikut Gerogoti APBD


ilustrasi ormas


Quote:
JAKARTA - Sorotan mengenai sumber pendanaan Organisasi Masyarakat (Ormas) bukan hanya terkait dengan aliran dana dari asing, tapi juga dana dari dalam negeri. Nah, yang dari dalam negeri ini, sebagian besar ormas terbiasa menyodorkan proposal permintaan bantuan ke instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah (pemda).

Kepala Subdit Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kesbangpol Kemendagri), Bahtiar, menyebutkan, dari 65.577 jumlah ormas yang tercatat saat ini, sekitar 75 persen diantaranya mengalami problem pendaaan. Mereka mengandalkan proposal bantuan dana dari instansi pemerintah untuk beraktivitas.

Bagaimana cara melihat ormas sudah bisa mandiri dari segi pendanaan? "Jika mereka sudah tidak lagi mengajukan proposal bantuan ke pemerintah," jawab Bahtiar dalam acara lokakarya jurnalis khusus membahas mengenai ormas, di Bandung, kemarin.

Dia lantas membandingkan ormas di Indonesia dengan ormas di luar negeri. Jika di luar negeri, katanya, ormas dibentuk sebgai wadah pengabdian para aktivisnya, yang sudah mapan dari segi keuangan.

"Sedang ormas di Indonesia, begitu berdiri, maka surat pertama yang dikeluarkan adalah permohonan bantuan dana ke walikota, surat kedua permohonan bantuan ke kadis PU, dan seterusnya," ucapnya.

Hanya ormas-ormas besar saja yang tidak mengajukan permohonan bantuan dana ke instansi pemerintah, namun bantuan dana dari luar negeri. "Itu sah-sah saja asalkan tidak ada agenda titipan," ujar Bahtiar.

Dia pun menyebutkan, banyak ormas di Indonesia yang ikut mengincar dana bansos yang disediakan di APBD. Bahkan, ada ormas yang punya modus beroperasi dari daerah ke daerah. Begitu mendapat bantuan dana bansos dari satu daerah, mereka pindah lagi ke daerah lain, begitu terus.

“Misal sudah dapat dari Bandung, pindah ke Kuningan, pindah lagi ke mana lagi. Kalau dari satu daerah saja dapat Rp100 juta, lumayan besar itu,” kata dia, tanpa menyebut ormas apa yang dia maksudkan.

Yang dia sesalkan, banyak pejabat daerah yang masuk penjara gaar-gara menyalurkan dana bansos ke ormas. Sementara, pengurus ormasnya tidak dijerat hukum. “Ini yang saya tidak rela kawan-kawan saya banyak yang masuk penjara. Sementara, begitu dapat dana, pimpinan ormasnya kabur ke Malaysia atau kimpoi lagi,” ujarnya.

Karenanya, masalah pendanaan ormas harus diatur dalam RUU Ormas, sebagai pengganti UU Nomor 8 Tahun 1985. Pembahasan RUU Ormas sendiri, kata Bahtiar, sudah dilakukan dalam lima kali masa persidangan di DPR. Tapi, belum juga kelar. Belakangan, malah banyak mendapat tentangan dari kalangan ormas. (sam/jpnn)


sumber


Ternyata banyak ormas-ormas yang kismin, sukanya ngemis dan malak duit APBD. Masih mending kalo duit hasil sumbangan APBDnya dibuat untuk kegiatan yang positif di masyarakat. Kalo untuk kepentingan yang ga jelas mending distop saja.

Yang pasti tuh forkabi yg dpt sumbangan gede dr pemprov dan pemda saat foke ngejabat ...
padahal ormas2 itu ga jelas tujuannya
Quote:Original Posted By NdulNdil
padahal ormas2 itu ga jelas tujuannya

setuja ama agan yang satu ini
ormas itu sebenernya jg kepunyaan siapa coba... hayooo...
ayo ngaku.. ngaku..
Dapet duit dari pemerintah, malakin rakyat, tapi kontribusinya nyaris ga ada



_______________________________________________________
Kunci Pintu Digital com

makanya pak, jangan suka miara piaraan2 ga jelas, itu ormas kan awalnya juga ente2 juga yang bikin buat ngumpulin suara.
lagian goblog juga yang ngasih dana, masa ormas2 ga jelas dikasih bansos, bansos tuh buat benerin sekolah ma bangun puskesmas di kampung baru bener.
Quote:Original Posted By d137er
Yang pasti tuh forkabi yg dpt sumbangan gede dr pemprov dan pemda saat foke ngejabat ...


itu yg di angonin ama si BOBOHO/NARA ya
Ormas yg "satu" itu kira2x kecipratan duitnya APBD juga enggak ya??
kita lihat aja untuk saat ini apakah ormas mashih mudah di acc permintaan dananya
ancamannya kan pingin di demo apa nggak.. kalo gak pengen ya harus pake duit buat tutup mulut..
Quote:Original Posted By d137er
Yang pasti tuh forkabi yg dpt sumbangan gede dr pemprov dan pemda saat foke ngejabat ...


nah kalau sekarang kira kira bagimana gan ?
mental pengemis gini yg harus diberantas,tapi susah ya klo udah tradisi di indo
Jujur saja deh. Mayoritas ormas yang ada saat ini sebetulnya kontra produktif. Mereka hanya memecah belah masyarakat dan menjadi agen kepentingan kelompok politik tertentu. Soal pendanaan, mereka gak hanya merugikan APBD, melainkan juga sering memalak masyarakat. Contohnya, pas dekat lebaran kemarin, ada orang minta uang ke kantir gue. Alasannya buat THR anggotanya. Yang bikin sebal, cara mintanya nggak sopan. Pakaiannya nggak rapi, gayanya sok jagoan, dan matanya jelalatan seperti mo ngajak berantem.
Ngapain juga subsidi ormas yg ga ada manfaatnya sama sekali buat warga. Yang ada bikin susah warga. Ormas reman mentalnya pengemis.

Di rumah temen ane, cipete. Ane liat selebaran pemberitahuan dr ormas yg kerjaannya berantem. Intinya mereka minta jatah karyawan utk tiap2 ruko, perkantoran, tempat usaha di sepanjang jalan cipete raya. Dan nadanya amat memaksa dengan sedikit ancaman. Yang begini apa gunanya ormas?
ya itulah akibat lapangan pekerjaan yang minim, orang banyak yang cari nafkah lewat ormas...
makanya kebanyakan ormas gerah banget pas foke kalah, sumber dananya bakalan habis
ormas ga beda sm preman berseragam kok..?
Habis secara politik menguntungkan sih...

Kalau ormas ngga ada dan semua pemilih itu swing voters ya bisa berkali kali lipat biaya kampanye, dan itu artinya pemenang dari pemilu adalah pemilik media (ical, hari tanoe, dll.)
diriin ormas yang pasti tujuannya buat cari duit juga gan