SURABAYA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Presiden SBY lebih realistis dalam memandang hukuman mati bagi terpidana kasus narkotika, meskipun pemberian grasi itu menjadi hak prerogatif Presiden. Menurut Megawati, harus dilihat dampak dari narkotika.

Megawati mengatakan, yang mencuat di media belakangan ini yakni hukuman mati tidak bisa lagi dipakai di Indonesia lantaran dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun, kata dia, tidak dibicarakan mereka yang telah menjadi korban setelah menjadi pecandu narkoba.

"Mari kita coba hitung, berapa banyak sebetulnya dari pengguna yang 5 juta itu atau sebelumnya yang sudah meninggal karena jadi pecandu? Maka perlukan grasi diberikan atas nama HAM kepada mereka yang justru mengedar?," kata Megawati setelah penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (14/10/2012).

Megawati menceritakan, ketika menjabat Presiden, dirinya juga pernah berhadapan dengan situasi di mana ada pengedar narkoba yang dihukum mati. Megawati mengaku ketika itu berat menghadapi situasi tersebut.

"Tapi saya gunakan nurani dan pertimbangkan korban yang lebih banyak. Bayangkan saja seperti apa kepedihan dari keluarga yang kehilangan mereka yang menjadi pengidap. Dan jangan lupa narkoba seperti penyakit laten karena disitu juga bagaimana HIV berbaur," pungkas putri proklamator Soekarno itu.

Seperti diberitakan, keputusan Rakernas II, PDIP meminta agar Presiden tidak menggunakan hak grasinya, baik kepada produsen maupun pengedar narkoba. Rekomendasi itu menyikapi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan grasi kepada dua sindikat narkoba, Deni Setia Maharwa alias Rafi Muhammed Majid dan Meirika Pranola alias Ola. Grasi tersebut membatalkan hukuman mati Deni dan Ola menjadi hukuman seumur hidup.

Deni dan Ola pada Agustus 2000 dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Mereka saudara sepupu. Saat itu Ola berumur 30 tahun dan Deni 28 tahun. Saudara mereka, Rani Andriani, juga dijatuhi hukuman mati. Mereka terbukti bersalah berupaya menyelundupkan 3,5 kilogram heroin dan 3 kg kokain melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan London, 12 Januari 2000 .

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, grasi yang diberikan Presiden mempertimbangkan banyak hal, antara lain faktor kemanusiaan. Namun, pemberian grasi terhadap terpidana narkoba pada prinsipnya tidak akan membuat terpidana menghirup udara bebas di luar penjara.

http://nasional.kompas.com/read/2012...ihat.Narkotika