KASKUS

Pengusaha Usulkan Referendum Untuk Nasionalisasi Aset Asing di Indonesia

Soal Nasionalisasi Seluruh Perusahaan Tambang Asing, APEMINDO Wacanakan Referendum!


Jakarta, Seruu.com - Geram melihat tidak adanya progres yang menjanjikan untuk kepentingan negara dari proses renegosiasi kontrak karya pertambangan terutama Freeport, Vale dan Newmont yang bahkan tidak ada target dari pemerintah untuk menuntaskan renegosiasi ini maka Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menuntut digelarnya referendum untuk menasionalisasi seluruh perusahaan asing yang ada di Indonesia.


Referendum dipandang oleh Ketua Umum APEMINDO, Poltak Sitanggang sebagai solusi mutlak mengingat sejak UU No.4 Tahun 2009 ditetapkan hingga detik ini renegoisasi masih berupa wacana yang timbul tenggelam tanpa kejelasan dan diduga kuat isu ini hanya dipakai segelintir orang untuk mencari keuntungan saja.


"Kalau mereka, baik pemerintah maupun wakil rakyat tidak memahami, mari kita buktikan dengan bentuk referendum kalau ternyata sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan kita berdaulat dengan kekayaan alam kita, maka kita bisa lihat mereka yang ngomong sebagai wakil rakyat, berarti mereka tidak sebagai wakil rakyat yang sebenarnya. Itu yang kita heran, seharusnya mereka yang mewacanakan ini", tutur Poltak ketika ditemui di ruangannya, di Jakarta, Kamis (11/10/12).


Referendum atas semua tambang asing ini tak hanya menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang beretika menurutnya, tapi juga menunjukkan kedaulatan kembali ke tangan rakyat. Bahkan ia mengatakan pemerintah terlalu pengecut untuk melakukan nasionalisasi dengan alasan menjatuhkan harga diri bangsa bila dituntut di arbitrase internasional nanti. Maka dengan referendum ini rakyat berhak mempertanyakan apakah investor asing tersebut masih layak dipertahankan atau tidak.


"Seluruh investasi pertambangan asing di perminyakan dan pertambangan Indonesia masih layak dipertahankan atau mereka tinggalkan Indonesia dan kita nasionalisasi, itu bisa diwujudkan dalam bentuk referendum. Kita himbau pada seluruh rakyat Indonesia untuk ambil alih seluruh kekayaan alam kita supaya kita berdaulat atas kekayaan alam kita. Bangsa indonesia bangsa yang beradab, kita merdeka atas kekayaan bangsa kita sendiri, kita merdeka atas perlawanan kita sendiri. Kalau mereka mengaku datang dari negara yang demokratis dan beradab mari kita kembali dengan cara yang mereka yakini kebenarannya, demokrasi", tegas Poltak.


Ia sendiri meyakini bahwa rakyat akan setuju nasionalisasi jika diberi hak untuk memilih. "Sederhana saja, rakyat ingin sejahtera, rakyat juga ingin kedaulatan atas kekayaan alam di negeri ini, kalau soal royalti saja harus dinegoisasikan, soal hilirisasi juga harus dinegoisasikan lama-lama mereka yang akan mengatur negeri ini. Padahal rakyatlah pemilik sah kekayaan alam di negeri ini. Jadi buat kami, tanya saja rakyat, mekanismenya ya referendum disitu kebenaran akan terungkap," pungkasnya. [Ain]



http://www.seruu.com/energi--pertamb...kan-referendum



Kalo nggak bisa ngambil sikap juga penguasanya, yah rakyatlah yang mutusin nasionalisasi atau enggak.... mungkin itu niatnya! tob markotoblah





Eggy Sudjana Sambut Usulan Referendum : Usir Pengelola Tambang Asing Dari Indonesia!

Jakarta, Seruu.com - Praktisi hukum, Eggy Sudjana menyambut baik usulan referendum dari Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) terkait nasionalisasi aset tambang asing di Indonesia. Buat Eggy tidak ada tempat bagi pihak asing di bumi pertiwi jika hanya menguras dan merugikan bagi rakyat.


"Setuju DI USIR aja pihak Asing yang kelola tambang di Indonesia ! Buat Nasionalisasi !," ujarnya dalam pesan tertulis kepada seruu.com, Jumat (12/10/2012).


Lebih jauh , pengacara kawakan ini bahkan menyebutkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono termasuk dalam kelompok yang pro asing. "Sby ini antek Asing , khususnya AS . Alasannya Baca buku saya yang berjudul SBY ANTEK YAHUDI - AS !," imbuhnya.


Sebagai catatan dalam bukunya itu Eggy memaparkan berbagai analisanya terkait kebijakan dan langkah SBY yang dinilai Pro Asing (Amerika Serikat). Sebagai contoh, lahirnya UU Migas yang jelas-jelas menguntungkan asing dan merugikan negara.


“Terbukti bahwa dalam penyusunan UU Minyak dan Gas Bumi yang kemudian kita kenal sebagai UU No. 22/2001, ternyata AS melalui USAID, telah mengalirkan dana sebesar Rp 200 miliar atau US$ 21,1 juta. Sungguh suatu skandal berskala nasional, apalagi jika kelak terbukti melibatkan sejumlah anggota DPR.”


Selain itu, penandatanganan Joint Operating Agreement (JOA) Blok Cepu (15-3-2006) yang menetapkan Exxon Mobil pada posisi puncak dalam organisasi pengelola Blok Cepu setelah sebelumnya juga dilakukan Kontrak Kerja Sama (KKS) pada 17-9-2005 (KKS memperpanjang keikutsertaan ExxonMobil dalam pengelolaan Blok Cepu hingga 2035) menunjukkan betapa kuatnya pengaruh AS dengan paham neoliberalisme dan kapitalisme mereka dalam percaturan ekonomi Indonesia. Padahal, sebagaimana dikemukakan Marwan Batubara dalam pengantar bukunya Tragedi dan Ironi Blok Cepu, sangat sulit untuk diterima ketika Indonesia didera krisis energi, terutama BBM (yang dijadikan alasan pemerintah menaikkan harga BBM), kita justru membagi cadangan minyak dan gas alam yang amat besar kepada pihak asing (sebagai catatan, konsumsi minyak Indonesia sekitar 1,3 juta barel per hari). Padahal, Blok Cepu yang mengandung minyak potensial hingga 2,6 miliar barel dan gas alam 14 triliun kaki kubik bisa dikelola sendiri oleh Pertamina.


Disamping itu, Freeport diperpanjang masa kontraknya selama 95 tahun ke depan di masa Presiden SBY yang mana hal ini dapat diduga sebagai salah satu bentuk kompensasi Pemerintah SBY kepada AS untuk didukung penuh menjadi Presiden RI, atau bertujuan agar tidak diganggu oleh jaringan Yahudi-AS selama SBY menjabat Presiden dan tetap langgeng menjadi antek AS?.


Menurut Eggi Sudjana, semua kebijakan SBY yang pro Yahudi-AS sulit untuk dibantah jika kita pernah menyimak apa yang pernah dikatakan SBY sbb: “I love the United State, with all its faults. I consider it my second country.”, yang bila diterjemahkan artinya: “Saya mencintai AS dengan segala kesalahannya. Saya anggap AS adalah negeri kedua saya.” Ucapan demikian disampaikan SBY ketika ia menjadi Menko Polkam pada era Presiden Megawati. Ucapan ini boleh jadi waktu itu untuk memperoleh credit point dari AS agar kelak jadi Presiden RI. Karena pada waktu itu ada suasana untuk pergantian kepemimpinan/Presiden RI.


Oleh karenanya, dengan strategi demikian SBY ternyata berhasil menjadi Presiden RI yang tentunya dapat dukungan penuh dari AS, dan partai SBY pun dinamakan Partai Demokrat yang namanya sama dengan Partai Demokrat di AS.


Sebelumnya Ketua Apemindo, Poltak Sitanggang dalam pernyataannya kemarin menegaskan bahwa para pengelola tambang asing di Indonesia sudah melakukan tindakan yang mengarah pada imperialisme dengan berbagai sikap mereka yang jelas-jelas menginjak-injak konstitusi seperti yang dilakukan Freeport dengan mengakali royalti, menunda hilirisasi mineral dan menunda implementasi UU no.4 tahun 2009 yang merupakan amanah rakyat.


Untuk itu ia menawarkan mekanisme referendum sebagai langkah yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk memutuskan patut tidaknya dilakukan nasionalisasi aset di negeri ini. Pasalnya ia menilai pemerintah dan wakil rakyat cenderung tidak berani untuk menentukan sikap terhadap persoalan yang merugikan rakyat sendiri. [priambodo/mus]
Pertanyaan saya sederhana saja...kalau nasionalisasi dan diusir semua, itu proyek2 seismic 2D/3D/ di banyak block migas di seantero Indonesia (baik yg on atau offshore) YANG MAU NGELANJUTIN SIAPA?

Yang kerja di migas tentu tau...itu ndak mungkin diterusin dengan modal pemerintah republik ini.

Tauk deh itu TS ato Egy Sujana paham nggak masalah migas?



ps...
Monggo yang isa kasih solusi pertanyaan di atas di-share lah ama kita2...
Quote:Original Posted By ErnestoGuevara.
Pertanyaan saya sederhana saja...kalau nasionalisasi dan diusir semua, itu proyek2 seismic 2D/3D/ di banyak block migas di seantero Indonesia (baik yg on atau offshore) YANG MAU NGELANJUTIN SIAPA?

Yang kerja di migas tentu tau...itu ndak mungkin diterusin dengan modal pemerintah republik ini.

Tauk deh itu TS ato Egy Sujana paham nggak masalah migas?



ps...
Monggo yang isa kasih solusi pertanyaan di atas di-share lah ama kita2...


kalau ada niat, mesti ada jalan
modal?
selama ini bangsa ini bisa ngutang utk sesuatu yg bersifat HEDON,
(gaji pns, mobil dinas, jalan2 dpr dan pns dll)
kenapa saat ini ga "ngutang" utk sesuatu yg bersifat menguntungkan rakyat?

gw rasa Rusia dan negara2 lain bersedia membantu
dengan alih teknologi misalnya,
(walaupun mungkin bantuannya ga gratis alias bayar )
setuju,,, harus ada political will yg jelas setelah 2014 nanti..

harus ada pemimpin baru yg lebih berani...
selama belanja pegawai di APBN masih sangat besar proporsinya.
ya.....
di iya kan saja lah
Quote:Original Posted By IbasYudhoyono
kalau ada niat, mesti ada jalan
modal?
selama ini bangsa ini bisa ngutang utk sesuatu yg bersifat HEDON,
(gaji pns, mobil dinas, jalan2 dpr dan pns dll)
kenapa saat ini ga "ngutang" utk sesuatu yg bersifat menguntungkan rakyat?

gw rasa Rusia dan negara2 lain bersedia membantu
dengan alih teknologi misalnya,
(walaupun mungkin bantuannya ga gratis alias bayar )


ini jawaban impian optimisme yang absurd,ngarang,dan mengada ada

pada intinya kita disuruh merampok perusahaan asing untuk kemudian berpindah untuk mencari perusahaan asing lainnya.

yang secara absurd mau mempercayai perampok itu siapa?
Quote:Original Posted By ErnestoGuevara.
Pertanyaan saya sederhana saja...kalau nasionalisasi dan diusir semua, itu proyek2 seismic 2D/3D/ di banyak block migas di seantero Indonesia (baik yg on atau offshore) YANG MAU NGELANJUTIN SIAPA?

Yang kerja di migas tentu tau...itu ndak mungkin diterusin dengan modal pemerintah republik ini.

Tauk deh itu TS ato Egy Sujana paham nggak masalah migas?



ps...
Monggo yang isa kasih solusi pertanyaan di atas di-share lah ama kita2...


cepat atau lambat pasti bisa gan,,
kalaupun tidak bisa dilakukan sekarang, anggap aja tabungan buat anak cucu kita,,
Yang penting kita kuasai sendiri
ane sebagai rakyat dukung aja gan, kalau indonesia bisa lebih baik. apalagi dgn perusahaan asing yang tidak menguntungkan pihak kita
kalo pusat mulutnya udah disumbat dollar, jangan harap terlaksana
agak susah untuk mewujudkannya
jelas butuh dana besar, dan pastinya negara2 kapitalis ga akan mendukung ide ini
masuk sosialis? bukan ide yang baek juga
tapi tergantung niat sih
hahaha...nasionalisasi?

emang punya duit buat ambil aset2 asing? atau mau ambil secara paksa?

trus kalo sdh nasionalisasi,punya duit buat lanjutin proyek2 trsbt?

lucu..... pemerintah itu miskin gak punya duit,tuh sekarang lagi megap2 duit pemerintah habis buat subsidi BBM...
Nasionalisasi tapi ngga ada tenaga ahli yg nerusin buat apaan.. kecuali sudah ada blue print buat nerusinnya...
Quote:Original Posted By ErnestoGuevara.
Pertanyaan saya sederhana saja...kalau nasionalisasi dan diusir semua, itu proyek2 seismic 2D/3D/ di banyak block migas di seantero Indonesia (baik yg on atau offshore) YANG MAU NGELANJUTIN SIAPA?

Yang kerja di migas tentu tau...itu ndak mungkin diterusin dengan modal pemerintah republik ini.

Tauk deh itu TS ato Egy Sujana paham nggak masalah migas?



ps...
Monggo yang isa kasih solusi pertanyaan di atas di-share lah ama kita2...


yah tinggal bayar aja gan , uda biasa kan project2 gede pake subkon2an.
ga mesti pake duit pemerintah , kalo mau juga banyak penguasaha lokal yang sanggup bayarin .

freeport, dinasionalisasi?
yakin punya keberanian ama modal.
Quote:Original Posted By IbasYudhoyono
kalau ada niat, mesti ada jalan
modal?
selama ini bangsa ini bisa ngutang utk sesuatu yg bersifat HEDON,
(gaji pns, mobil dinas, jalan2 dpr dan pns dll)
kenapa saat ini ga "ngutang" utk sesuatu yg bersifat menguntungkan rakyat?

gw rasa Rusia dan negara2 lain bersedia membantu
dengan alih teknologi misalnya,
(walaupun mungkin bantuannya ga gratis alias bayar )


niat ga ada action ya sama aja omdo
ente kira gampang ngusir perusahaan2 asing dari negara kita?
ngajak ributt namanya

maen cantik aja lahh
nah kalo ini bener2 harus didukung nih

gila aja tuh masak hasil bumi kita disedot sama asing terus ?


cuman sih jangan sampek kalo udah pd ngambil alih trus ditarik pajak tinggi

Quote:Original Posted By sarymin
hahaha...nasionalisasi?

emang punya duit buat ambil aset2 asing? atau mau ambil secara paksa?

trus kalo sdh nasionalisasi,punya duit buat lanjutin proyek2 trsbt?

lucu..... pemerintah itu miskin gak punya duit,tuh sekarang lagi megap2 duit pemerintah habis buat subsidi BBM...

mungkin bisa saja gan.
dulu gimana caranya tuh menasionalisasikan de javasche bank jadi bni 46 ? tiru aja tuh caranya . sama venezuela kan berhasil menasionalisasikan tambang minyaknya
yg ga setuju dengan nasionalisasi kelihatan banget kalo mereka pro status quo
gw rasa mereka2 ini menikmatinya karena mereka bekerja di salah satu perusahaan asing itu

kalo gw yg ga kerja di sana ya lebih memilih nasionalisasi laaah :
absurd?

kalo ga dicoba kenapa harus dibilang absurd? :

mendingan bekerja sama dengan pihak lain yg bisa memberikan sesuatu yg lebih,
daripada bekerjasama dengan negara2 asing yg lama, selalu rakyat negeri ini yg dirugikan
Quote:Original Posted By IbasYudhoyono


kalau ada niat, mesti ada jalan
modal?
selama ini bangsa ini bisa ngutang utk sesuatu yg bersifat HEDON,
(gaji pns, mobil dinas, jalan2 dpr dan pns dll)
kenapa saat ini ga "ngutang" utk sesuatu yg bersifat menguntungkan rakyat?

gw rasa Rusia dan negara2 lain bersedia membantu
dengan alih teknologi misalnya,
(walaupun mungkin bantuannya ga gratis alias bayar )


Om, jadi sebenarnya kalau mau melangkah jauh2 NASIONALISASI segala...mikir dulu...GIMANA CARA MENJALANKAN GOOD GOVERMENT.
Nggak usah nuding2 pihak asing nyolong lah, jahat lah, yg bikin lu dan gua kere itu ya goverment yang KORUP, biasa MARK-UP project dan membuat ekonomi biaya tinggi kok.

Lu bilang hedon..lah itu buat gaji PNS saja government sudah dengan hutang. Boro2 mau pakai buat explorasi oil and gas.

NGIMPI!



[QUOTE=cool parker;
000000000000000759956812]

cepat atau lambat pasti bisa gan,,
kalaupun tidak bisa dilakukan sekarang, anggap aja tabungan buat anak cucu kita,,
Yang penting kita kuasai sendiri[/QUOTE]

Yah...cepat atau LAMBAT.
Dan masalahnya...mau selambat apa? Mengingat ekspor kita sebagian besar adalah raw material dan bukan barang jadi. Jadi kalau ini melambat lalu pertumbuhan ekonomi akan dilokomotifkan oleh sektor apa?

Mikir dulu Om...baru ngomong.



Quote:Original Posted By cowokijo


yah tinggal bayar aja gan , uda biasa kan project2 gede pake subkon2an.
ga mesti pake duit pemerintah , kalo mau juga banyak penguasaha lokal yang sanggup bayarin .



Nah ini LEBIH NGACO lagi. Apa hubungannya exploration fund dengan subkon woiiiii? Yah sama saja, secara prinsipil, KKSK adalah "subcont" nya pemerintah. Kita bayar cost mereka dengan bagi hasil setelah/jika ada hasil dari explorasi.
Banyak pengusaha loka;l yan...yah kalau banyak lu sebut sajrusahaan lokal yang pernah explorasi di indonesia (lebih bagus lu isa jawab explorasi yak).

Intinya gini deh, gua analoginya....kalau untuk MRT di DKI Jakarta atau jembatan selat sunda saja kita MINJEM duit (padahal itu sudah pasti proyeksi keuntungan sekian tahun ke depan) lah gimana dengan proyek2 explorasi jutaan USD dan BELOM PASTI return-nya?

MIKIR-MIKIR-MIKIR...

Jadilah KASKUSER yang PANDAI.

Quote:Original Posted By IbasYudhoyono
yg ga setuju dengan nasionalisasi kelihatan banget kalo mereka pro status quo
gw rasa mereka2 ini menikmatinya karena mereka bekerja di salah satu perusahaan asing itu

kalo gw yg ga kerja di sana ya lebih memilih nasionalisasi laaah :
absurd?

kalo ga dicoba kenapa harus dibilang absurd? :

mendingan bekerja sama dengan pihak lain yg bisa memberikan sesuatu yg lebih,
daripada bekerjasama dengan negara2 asing yg lama, selalu rakyat negeri ini yg dirugikan


karena usulan loe emang tolol bin goblok

banyak negara yang sudah mencoba melakukannya dan hasilnya investasi asing jarang lagi masuk ke negara mereka,dasar2 hukum dan kontrak sudah dilanggar.

makanya kalau mau nandatanganin kontrak bawa dulu ke firma hukum yang lihay dalam bikin ironclad contract

lagian banyak cara menekan perusahaan asing,misalnya nggak memperpanjang kontrak dan nggak memberikan ijin untuk perusahaan dan anak perusahaan mereka dilokasi lain.

habis ini khan mereka kotraknya abis,kalau nggak diperpanjang pak beyeh sih
^^ oiya
gw lupa, GOOD GOVERNMENT!


selama BEMOKRAT masih jaya,
ga bakalan bisa sukses deh acara nasionalisasinya