Bekal ilmu bela diri dari para anggota Satpol-PP yang direkrut dengan sistem 'outsourcing' (kontrak), hendaknya tidak ditunjukkan dengan wajah sangar petugas penegak peraturan kepada masyarakat ...,"

Padang (ANTARA News) - Wakil Ketua DPRD Kota Padang Budiman mengharapkan, rekrutmen 100 orang anggota baru Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) oleh pemerintah kota (Pemkot) dari kalangan pesilat dan atlet bela diri lainnya tidak membebani mental warga terutama para pedagang.

"Bekal ilmu bela diri dari para anggota Satpol-PP yang direkrut dengan sistem 'outsourcing' (kontrak), hendaknya tidak ditunjukkan dengan wajah sangar petugas penegak peraturan kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima," katanya di Padang, Jumat.

Para anggota baru Satpol-PP Kota Padang ini memang direkrut dari atlet atau olahragawan bela diri dari sejumlah perguruan di Padang terutama pencak silat.

Anggota baru ini telah selesai dilatih Pemkot Padang dan akan menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengganti sebagian anggota Satpol-PP Padang yang memasuki masa pensiun.

Ia mengatakan, karena saat bertugas anggota Satpol-PP bersentuhan langsung dengan masyarakat maka mereka harus menjadi tauladan dan pelindung rakyat serta jangan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan adat istiadat Minang.

Secara fisik, diyakini para anggota Satpol-PP telah terlatih dan terpilih sebagai yang terbaik saat rekrurmen, tapi mereka juga harus memilik sikap mental dan kedewasaan berpikir sebagai seorang pegawai pemerintah daerah.

Karena itu, tambahnya, selain menguasai ilmu beladiri, para anggota Satpol-PP yang baru ini diharapkan juga memiliki nilai-nilai religius atau spritual yang baik, tambahnya.

Dengan begitu, keberadaan mereka dapat menciptakan suasana nyaman dan aman di tengah masyarakat, tambahnya.

Sementara itu, Fraksi Persatuan Pembangunan Bulan Bintang (F-PPBB) DPRD Padang justru menyoroti penambahan dana untuk pelaksanaan "outsourcing" (kontrak) anggota Satuan Polisi Pamang Praja (Satpol-PP) yang dilakukan pemkot setempat.

Untuk melakukan outsourcing itu telah menghabiskan anggaran mencapai Rp2,47 miliar bersumber dari APBD Padang 2012, kata Ketua F-PPBB, Arpendi Dt Tan Bagindo.

Setelah mengeluarkan dana Rp2,47 miliar, kenapa Pemkot Padang harus pula mengeluarkan biaya tambahan untuk pelatihan, pakaian dan keperluan lainnya pada personil satpol PP itu, tambahnya.

Menurut dia, aneh rasanya Pemkot Padang yang mengadakan kontrak kerjasama dengan perusahaan penyedia tenaga Satpol PP, tapi semua biaya ditanggung lagi oleh Pemkot seperti untuk pelatihan dan pakaiannya. (H014)

http://www.antaranews.com/berita/338...-jangan-sangar

Outsourcing Everywere.............