Indonesia tak membutuhkan program mobil untuk kebutuhan pribadi, termasuk mobil listrik, mobil murah, atau mobil ramah lingkungan sekalipun. Sebaliknya, Indonesia membutuhkan angkutan umum massal yang nyaman, konsisten, dan dapat diandalkan.
Hal itu disampaikan pakar transportasi ITS, Prof Dr Daniel M Rosyid, di Surabaya, Rabu (10/10), menanggapi potensi mobil nasional dalam Pameran Otomotif IIMS 2012 di Jakarta yang diresmikan Wapres Boediono, beberapa waktu lalu. Menurutnya, pameran tersebut telah menjadi ajang peluncuran mobil ramah lingkungan.
"Pameran itu bertolak belakang dengan 'car free day' (Hari Bebas Kendaraan) yang digagas 150 kota se-Dunia pada September lalu. Karena itu saya heran kenapa pemerintah mau meresmikannya," kata Daniel.
Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan ITS itu berpendapat, mobil pribadi adalah penyebab ketidakadilan dan kesenjangan di dunia. Bahkan mobil pribadi di Indonesia menuntut subsidi BBM dari APBN sebesar Rp. 100 triliun per tahun.
Daniel melanjutkan, APBN habis untuk subsidi energi dan mayoritas mobil pribadi itu ada di Jawa. Sehingga masyarakat luar Jawa tidak kebagian APBN dan BBM, termasuk sektor infrastruktur, irigasi, air bersih, listrik, jembatan, pelabuhan, dan sektor publik lainnya.
"Sekarang saja sudah perlu anggaran subsidi BBM sekitar Rp. 100 triliun per tahun, apalagi kalau mobil sudah satu juta unit per tahun. Itu belum termasuk ketidakadilan di jalan yang dikuasai mobil. Sedangkan pejalan kaki dan pesepeda adalah pecundang, karena satu orang Indonesia mati di jalan setiap 30 menit saja," tandasnya.
Oleh karena itu, katanya, Indonesia membutuhkan pengembangan sistem transportasi nasional yang multi-moda yang bukan bertumpu pada jalan, tapi pada rel kereta api, angkutan luat, sungai, dan penyeberangan.
"Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu membangun paradigma baru pada dua sektor kunci, yakni energi dan perhubungan. Sektor energi merupakan hajat hidup orang banyak, sedangkan perhubungan merupakan kunci kinerja logistik nasional se-Indonesia," katanya.
Untuk kedua sektor itu, Indonesia juga harus membangun modernitas baru yakni modernitas tanpa mobil. "Pemakaian teknologi layar perlu dilihat kembali untuk angkutan laut dan perikanan, lalu kita lebih membutuhkan terminal bus, stasiun kereta api, dan pelabuhan, bukan mobil," pungkasnya.
SUMBER 
