Ditinggalkan, dicaci dan diremehkan tetapi kejujuran akan menang pada ahkirnya.






Kasusu Ini Tembus Ke Malon

Selain ramai diberitakan media massa tanah air, peristiwa Jumat malam 5 Oktober 2012 -- di mana sejumlah anggota polisi berdatangan ke Gedung KPK -- juga ramai diberitakan media negeri seberang. Para polisi itu datang ke KPK hendak menangkap Kompol Novel Baswedan. Novel ini adalah penyelidik utama kasus dugaan korupsi Simulator SIM yang melibatkan sejumlah petinggi polisi. Tapi menurut polisi, Novel pernah terlibat kasus kriminal delapan tahun lalu.
Kepolisian beralaan bahwa ini murni penegakan hukum. Namun, status Novel yang saat ini menjadi penyidik kasus dugaan korupsi simulator SIM di institusi Polri, yang menjerat seorang jenderal aktif, Irjen Djoko Susilo menimbulkan dugaan dari sejumlah kalangan bahwa ada upaya kriminalisasi terhadap KPK dan Novel.

Perseteruan dua lembaga penegak hukum, yang sejatinya sama-sama didirikan demi tujuan mulia itu, tak hanya ramai di media sosial, menjadi tajuk pemberitaan media massa, tapi juga diberitakan di negeri jiran, Malaysia.

Situs bantor berita Malaysia, Bernama 6 Oktober 2012 memuat artikel berjudul "Perseteruan Polisi Indonesia dan Komisi Antikorupsi Memburuk".

"Memburuk, saat tim polisi masuk KPK untuk menangkap penyidik yang menginvestigasi dugaan korupsi bernilai lebih dari Rp100 miliar yang melibatkan pejabat senior Polri," demikian dimuat Bernama. "Hanya beberapa jam setelah Irjen Djoko Susilo meninggalkan Gedung KPK setelah diinterogasi selama 8 jam." Juga tentang gerakan publik selamatkan KPK.

Mengapa berhembusnya kabar perseteruan KPK-Polri di Malaysia menjadi penting?
Kepolisian membantah keras bahwa upaya menangkap Novel itu adalah upaya kriminalisasi. Kabareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Pol. Sutarman membantah tuduhan telah mengkriminalisasi Novel. "Yang dilakukan Polda Bengkulu dan dibantu penyidik Polda Metro Jaya itu murni tindakan penegakan hukum," kata Sutarman.
KPK versi Malaysia
Untuk diketahui, negeri jiran juga punya lembaga serupa KPK, yakni Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Tugasnya untuk mengusut kasus korupsi di sektor publik, juga privat. Seperti halnya KPK, SPRM bersifat independen.

Berbeda dengan ribut-ribut di Indonesia, kabar terbaru dari lembaga anti-rasuah negeri jiran, seperti dimuat BBC 6 Oktober 2012, saat ia menyelidiki sebuah pesta pernikahan megah seorang anak pejabat yang dihadiri 130.000 undangan di Malaka.

Diduga ada uang publik yang digunakan. Namun, Menteri Malaka, Ali Rustam, bersikukuh biaya kimpoi raksasa itu dibiayai oleh keluarganya sendiri. Untuk makanannya saja, dilaporkan menghabiskan dana US$200 ribu atau sekira Rp1,9 miliar. Belum lainnya.

Selain itu ada kabar tentang penandatanganan MoU dengan International Anti-Corruption Academy (IACA).

Tak seperti KPK dan Polri yang berseteru soal penyidik, SPRM telah merekrut dan memiliki penyidik sendiri. Seperti dilaporkan tvOne, pegawai SPRM tercatat berjumlah 2.500 orang, meski lembaga itu baru berdiri selama tiga tahun.

SPRM juga memiliki sedikitnya 500 penyidik independen yang direkrut khusus dari lulusan sarjana.

Mereka juga merekrut dan mendidik penyidiknya bahkan memberikan kursus lanjutan untuk memperdalam teknik penyidikan dan pendakwaan.

SUMBER