Jakarta, ON: Pidato Presiden SBY terkait polemik KPK- Polri memang perlu diapresiasikan. Sayangnya dalam pidato tersebut juga tersirat suatu kejanggalan terkait pengadaan di Polri harus diselesaikan pihak kepolisian sendiri.

Demikian hal ini disampaikan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada wartawan, Jakarta, Rabu (10/10/2012).

Pasca tumbangnya rezim orde baru, Neta mengatakan peran kepolisian sangat dominan di negeri ini. Dia juga menyebutkan peran TNI juga tergeser oleh polisi.

"Polisi menjadi full power pasca orde baru. Posisi yang dipegang oleh TNI juga digeser polisi. Akibatnya polisi salah sekalipun, polisi bisa melakukan kriminalisasi," kata Neta S Pane.

Pernyataan SBY terkait masalah pengadaan yang berada di lingkungan polisi dan diselesaikan oleh pihak kepolisian sendiri dinilai Neta sangat janggal.Neta menegaskan hal itu bisa sangat membahayakan.

"Apakah kasus-kasus korupsi tentang pengadaan barang di kepolisian tidak bisa disentuh KPK? Ini kan berbahaya. Kalau pola pikir ini dikembangkan merupakan pola pikir yang menyesatkan," tegasnya.

Neta mencontohkan saat ini pihaknya sedang menyelidiki proyek pengadaan100 mobil untuk institusi Polri. Seharusnya lanjut Neta, proyek seperti ini bisa ditindaklanjuti oleh KPK.

"Proyek itu dibahas tanggal 21 September 2012. Nilainya 100 juta dolar yang diperuntukkan untuk membeli 100 mobil yang sangat biasa saja. Dikhawatirkan jika tidak ditangani KPK bisa-bisa banyak polisi yang melakukan mark up," tandasnya.

SUMBER