1

Pada tahun 2004, 8 thn lalu, Novel Baswedan yang masih berpangkat AIPTU sudah terkena sangsi “peringatan keras” melalui putusan sidang kode etik Polri. Novel sebagai sebagai atasan “dengan jiwa satria” siap mengambil alih tanggung jawab akibat perbuatan “kejahatan” anak buahnya (meskipun dia tidak tahu atau tidak terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan bawahannya), karena Novel dinilai punya alibi tidak berada di TKP saat peristiwa kriminal itu. terjadi

Tindak lanjut dari peringatan keras itu, memerintahkan “Novel Baswedan” (sebagai atasan, bukan sebagai pelaku) diwajibkan dan telah melakukan proses “penyelesaian” dengan pihak korban & keluarganya kala itu.

Jika seseorang yang sudah berpangkat “Perwira Menengah” sperti Novel Baswedan, maka seluruh rekaman data personal termasuk prestasi & pelanggaran, sudah PASTI telah dan tetap tersimpan rapih dalam DATABASE di Mabes Polri.

Mabes Polri selalu menyatakan “semua penyidik yg dialih-tugaskan ke KPK adalah petugas Polri yg TERBAIK”. Dengan demikian, maka Komisaris Polisi Novel Baswedan secara “de jure & de facto” telah resmi dikualifikasikan oleh Mabes POLRI sebagai “petugas Polri yang terbaik”.

Bukti dari prestasinya, hanya dalam tempo hampir 3 tahun (2004 hingga akhir 2006), Novel berhasil naik pangkat 2(dua) kali sebelum dialih-tugaskan ke KPK pada akhir tahun 2006. Kenaikkan pangkat yang “luar biasa cepat” di lingkngan kepolisian.

Ini juga merupakan bukti, bahwa Novel telah mendapatkan legitimiasi kuat dari KAPOLRI yang menaikkan pangkatnya, sehingga sangsi “Peringatan Keras” yang pernah menimpa “mantan Kasatserse” Polres Bengkulu pada tahun 2004 justru adalah bentuk legitimasi dari sudut penilaian lain terhadap:

Kompol Novel dalam rentang waktu hampir 8 tahun, ternyata telah sangat BERPRESTASI sebagai bukan hanya sebagai POLISI TERBAIK di lingkungan kedinasan Kepolisisan, tapi berlanjut menjadi seorang PENYIDIK TERBAIK di KPK, sehingga dia mendapat kepercayaan tugas-tugas khusus “membongkar” kasus2 korupsi BESAR, seperti kasus Nazaruddin (mantan Bendum Partai Demokrat), Kasus TC yang menyeret sejumlah legislator DPR dan menyeret pula Ibu Nunun, yang adalah seorang isteri mantan WAKAPOLRI, termasuk DS-BI Miranda Goeltom, kasus Wysma Atlet yang melibatkan Angie Sondakh, kasus Bupati Buol & Hartati Mudraya Pho, mantan anggota Dewan Pembina Partai Penguasa.

Pada awal 2012, Novel diangkat KPK menjadi Koordinator tim yang menangani kasus skandal SIMULATOR SIM dan beberapa kasus korupsi lainnya. Novel jugalah yang kemudian memimpin penggeledahan di markas KORLANTAS Mabes Polri, dan beberapa hari yang lalu Novel yang “cuman” punya “1 pasang melati” dipundaknya, harus bertugas menjadi penyidik tersangka DS yang punya 2 pasang bintang di pundaknya. Berani nian nyalinya si Novel ini.

Dalam keterangan pers & dialog interaktif di sejumlah TV oleh sejumlah Perwira Polri dan Tim Pengacara, ada kesan & pesan yang jelas, bahwa Polri merasa telah “dicemarkan” dan sangat amat kuatir dengan kasus Simulator SIM yang ditangani oleh KPK. Apalagi beredar secara luas rumor tentang kekuatiran kasus SIMULATOR SIM dengan tersangka DS akan bereskalasi ke semua “kasus aib” Polri yg bagaikan sudah “menggurita” dalam wujud “budaya pungli, suap & korup” yg sudah lama jadi rahasia umum, pasca periode leadership Kapolri alm. Jend. Hoegeng Imam Santoso, sehingga tak heran jika seorang Presiden Gus Dur pernah berkata: “cuman ada 3 polisi yang jujur”. Malahan Guru Besar Prof. Sahetappy lebih vulgar lagi ucapannya dalam menilai tentang eksistensi penegak hukum di institusi kepolisian.

Pasca penggeledahan di gedung KORLANTAS, tiba-tiba pihak POLRI langsung mendeklarasikan bahwa kasus Simulator SIM “juga” sudah & sementara diproses oleh Bareskrim…. Sehingga “terciptalah” : 1 kasus yang sama ditangani oleh 2 institusi, yg tentunya bertentangan dgn UU.

Oleh karena “nasi terlanjur menjadi bubur” akibat meledaknya kasus dugaan korupsi Simulator SIM, maka Polri menawarkan strategi skenario “Plan A” yaitu memanfaatkan MOU tentang kemungkinan penyidikan bersama KPK & Polri. Publik lalu menduga adanya agenda tersembunyi agar ada kans untuk bisa “pat gulipat” dalam proses penyidikan hingga penuntutan di pengadilan, untuk menyukseskan “Target Minimal” dalam rangka mencegah terjadinya eskalasi penyidikan yg bisa menjamah ke tingkat elit yang lebih atas.

Inikah bentuk “kelihaian” skenario strategi perintah yang dikenal dengan istilah“dikondisikan” yang biasanya dijawab dengan kata “siap”?. Ditengarai bahwa pada awal tahun 2012 ini, ketika “terendus” bahwa KPK sudah mulai lakukan proses LIDIK kasus Simulator SIM, maka disiapkanlah senjata pamungkas pertama bernama DOKUMEN MOU yg konon “terlanjur / terpaksa(?)” ditanda-tangani ketua KPK. Sayangnya, meskipun sdh ada MOU tapi KPK ternyata lebih patuh pada ketentuan UU ketimbang patuh pada MOU yg kontroversial & kontradiktif dengan Undang Undang.

Ada pertanyaan, kenapa pihak Polri, bukannya membawa status kedudukan MOU dan atau DUALISME penangan perkara ke MK, malahan Polri “manut” saja pada keinginan “tim pengacara DS” yang justru membawanya ke ranah fatwa MA?. Rupanya sudah terlanjur pesimis berdasarkan “prejudice” kalau pasal pasal tertebtu dalam MOU & UU-KPK diuji di MK, maka keinginan hegemoni penyidikan kasus Simulator SIM oleh”institusi” Polri bakal bernasib”apes”.

Karena KPK tetap “ngotot” meneruskan proses penyidikan kasus simulator SIM dan cenderung mengabaikan MOU, maka muncullah skenario “Plan-B” penarikan massal 20 penyidik Polri dari KPK berdalih peningkatan karier, disusul agenda wajib lapor para penyidik KPK ke Mabes Polri.

Sementara itu, proses fatwa di MA, telah sempat diperalat tersangka DS utk mangkir memenuhi panggilan KPK sehingga “terancam” panggilan paksa. Tapi lantaran MA menolak mengeluarkan Fatwa, maka DS yang “dikawal” tim pengacaranya terpaksa hadir di KPK daripada dijemput paksa.

Strategi Plan-B, penarikan massal penyidik Polri dari KPK & program wajib lapor, ternyata justeru berbuntut penolakan 5 penyidik “alumni Polri” yg memilih “alih karier” di KPK telah membuat “berang” pihak Polri. Kenapa..??. Konon penyebab utama “berang”nya Polri, karena diantara yg memilih untuk “alih karier” itu adalah KOMPOL NOVEL BASWEDAN, seorang Polisi Terbaik versi POLRI & Penyidik Terbaik versi KPK yang menjabat sebagai Koordinator tim penyidik “skandal” memalukan SIMULATOR SIM. Novel dkk lalu dicap sebagai Pamen Polisi yang lupa kacang akan kulitnya, lupa murid akan gurunya.

Strategi penarikan massal penyidik Polri menjadi beraroma kamuflase, karena publik berasumsi bahwa sasaran utama (TO) adalah sang Polisi Terbaik bernama “Kompol Novel Baswedan” yg harus segera “dilumpuhkan”. Bagai trik dalam pepatah “sekali mendayung dua riga pulau terlewati”, karena 20 penyidik lama yang sedang giat giatnya menyelidiki berbagai kasus skandal “mega korupsi” jika mendadak diganti dengan penyidik baru (butuh waktulama mempelajari kasus), maka aktivitas KPK akan berjalan dengan kecepatan 10 km perjam. Trik “balas dendam” agar “si cicak makin tahu diri, jangan coba coba melawan buaya, sekaligus “menghukum” si cicak agar dia sadar tentang keberadaanya pernah dibesarkan oleh jasa besar komunitas buaya??

Seandainya Novel tidak membangkang dan manut saja ikut Plan-B, maka konon dia hanya akan masuk program “brain wash kesetia-kawanan”, tapi karena Novel “membangkang” utk mempertahankan idealisme memberantas korupsi hingga menganeksasi wilayah almamaternya, maka resikonya dia lalu masuk TO “kriminalisasi” (?).

Hal yang logis, seharusnya Novel akan “ketakutan” untuk membangkang, jika ia benar-benar pernah melakukan perbuatan kriminal penganiayaan & pembunuhan di tahun 2004. Karena seorang Novel yang cerdas pasti mengetahui bagaimana nasib seorang Komjen Soesno Duadji yang dijerat dalam jebakan “design”mengungkit “dosa masa lalu”