Kompol Novel, dari Menangkap Bupati Sampai Memeriksa Jenderal Polisi


Jakarta Demi melindungi penyidiknya, Kompol Novel Baswedan, pimpinan KPK pasang badan dari upaya penjemputan paksa oleh petugas Polri. Sepak terjang sang penyidik itu memang cukup mengesankan dalam menjalankan tugasnya.

Nama Novel sebenarnya tidak begitu asing, setidaknya bagi para majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang pernah beberapa kali akrab dengan namanya. Para kuasa hukum pekara yang ditangani KPK, pernah meminta penyidik dihadirkan, dan Novel setidaknya dua kali hadir.

Novel juga beberapa kali terlibat dalam upaya penggeledahan atau tangkap tangan. Dia merupakan penyidik yang terlibat dalam penangkapan bupati Buol Amran Batalipu, yang mana proses operasi itu diwarnai dengan penghadangan oleh puluhan pendukung Amran.

Novel yang saat itu mengendarai motor untuk melakukan pengejaran, bahkan sempat akan ditabrak oleh romobongan Amran. Beruntung dia bisa menghindar, sedangkan motornya ringsek.

Tak hanya itu saja, Novel adalah penyidik KPK yang dengan keras menghadang upaya penghentian penggeledahan KPK di markas Korlantas bulan Juli lalu. Padahal kala itu, dia harus berhadapan dengan perwira Mabes Polri berpangkat Kombes.

Ketika itu Novel menunjukkan surat perintah pengadilan yang dimiliki KPK untuk menggeledah markas Korlantas. Perdebatan pun terjadi. Ada informasi yang menyebutkan sejak itu, nama Novel masuk dalam daftar incaran.

Dan pada Jumat kemarin, Novel adalah salah satu penyidik KPK yang melakukan pemeriksaan langsung kepada Irjen Djoko Susilo, tersangka kasus Simulator SIM. Seorang perwira menengah berpangkat Kompol memeriksa jenderal aktif bintang dua.

"Novel ini salah satu yang memeriksa langsung DS siang tadi," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Sabtu (6/10/2012) dinihari.

"Dia merupakan salah satu penyidik terbaik KPK," sambung Bambang.

(fjp/ndr)

sumber

Kami sebagai rakyat yg memegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi, memerintahkan supaya Kepolisian RI Diaudit Kinerja oleh BPK dan Diinvestigasi oleh KPK. DPR bukan wakil kami, DPR wakil koruptor yg tidak bisa kami andalkan