Jakarta, BeritaPrima.com – Seiring dengan semakin dekatnya pesta politik 2014, nama Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, kembali mencuat. Sayangnya, disebutnya Anas kali ini bukan karena dia diunggulkan untuk tampil sebagai kandidat pada 2014, melainkan karena sejumlah kasus yang diduga melibatkan dia.

Kali ini, Anas dilekatkan dalam kasus Kongres Partai Demokrat. Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Anas penuh liku.

Jalan berliku harus dilalui KPK untuk menjerat Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Jika sebelumnya dikaitkan dengan kasus Wisma Atlet, sertifikat tanah Hambalang, kepemilikan mobil Toyota Harrier, kini Anas dikaitkan dengan Kongres Partai Demokrat Mei 2010 lalu terkait aliran dana dari proyek Hambalang.

Ketua KPK Abraham Samad mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan Kongres Partai Demokrat terkait aliran dana proyek Hambalang. Ketika ditanya soal posisi Anas, Abraham mengatakan “Kami masih dalami. Tunggu saja tanggal mainnya. Ingat lagu Krisdayanti. Tahu ga lagunya apa? Ya itu dia, menghitung hari,” cetus Abraham, Kamis (5/10/2012).

Lebih terperinci, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan pihaknya membidik Anas Urbaningrum terkait aliran dana dari proyek Hambalang. “Sudah kita ketahui ada supir Anas dipanggil dan seterusnya. Jadi kita mengapresiasi, setiap informasi atau petunjuk-petunjuk yang masuk kita kembangkan,” kata Busyro.

Mantan Ketua Komisi Yudisial ini mengatakan pihaknya besar kemungkinan akan kembali memanggil Anas Urbaningrum terkait kasus ini jika memang diperlukan dalam penyelidikan.

Anas telah dua kali dipanggil KPK. Dalam pemanggilan pertama pada 27 Juni 2012 lalu, Anas mengaku tidak tahu menahu dalam urusan proyek Hambalang. Dia juga menampik bila dirinya memerintahkan anggota Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono untuk mengurus sertifikat Hambalang. “Apakah saya tahu proyek Hambalang, saya tidak tahu proyek Hambalang,” bantah Anas kala itu.

Sumber di internal Demokrat menyebutkan, bahwa upaya penjeratan Anas Urbaningrum sejatinya sangat jauh dari esensi penegakan hukum. Karena, lanjut sumber tadi, hal itu jelas-jelas merupakan ‘misi pesanan’ dari orang kuat. “Boleh percaya boleh tidak, Anda bisa investigasi sendiri. Ada operasi senyap dengan biaya miliaran rupiah untuk menjatuhkan Anas,” terang sumber tadi.

Alasannya, Anas tidak hanya dianggap berani melawan Ibu Ani Yudhoyono, tetapi juga bisa membahayakan Trah Cikeas di pentas politik Demokrat. “Kita pasti masih ingat bagaimana Anas melawan Bu Ani yang dalam kongres lalu menagokan Andi Mallarangeng. Bahkan waktu itu Ibu Ani mengirimkan SMS yang berisi kemarahan kepada Anas karena dianggap mbalelo,” terangnya.

Pantas kalau Ciekas was-was terhadap Anas. Pasalnya gerbong Anas dari HMI Connection relatif kuat. Bahkan bisa dibilang terlalu kuat untuk dilawan bila tidak segera dihabisi. Apalagi kelompok ini punya militansi kuat untuk mengusung Anas sebagai Presiden mendatang.

Dan faktanya, Anas memang masih bisa bertahan, bahkan tetap mendapat dukungan kuat di akar rumput, meski terus digoyang. Upaya KLB yang sempat mereka lancarkan ternyata gagal di tengah jalan. Pun dengan permintaan agar Anas nonaktif, juga tak digubris. “Maka satu-satunya jalan yang bisa melengserjan Anas hanya dengan menjadikan dia tersangka. Karena sesuai AD ART partai, ketua umum otomatis akan lengser kalau sudah menjadi tersangka sebuah kasus,” jelasnya.

Inilah alasannya mengapa kubu Marzuki dan juga Ciekas terus mendorong agar Anas segera ditersangkakan. Bahkan, menurut sumber di KPK, Ketua KPK Abraham Samad mendapat tekanan kuat agar status tersangka segera dijeratkan ke Anas. “Itulah sebabnya orang seperti Ruhut sangat yakin kalau Anas akan jadi tersangka, karena ini pesanan dari orang kuat,” sambung sumber tadi.

Ia tak mau menyebutkan siapa yang dimaksud dengan orang kuat. Sumber itu hanya mengatakan, bahwa semua orang pasti tahu siapa yang dimaksud.

Akibat misi pesanan di KPK ini, lanjut sumber tadi, para penyisik di KPK sempat mengancam mogok. Kabar ancaman mogok para penyidik KPK sempat mewarnai pemberitaan media nasional beberapa waktu lalu. “Para penyidik melawan karena dasar hukum untuk menjadikan Anas tersangka terlalu dipaksakan,” ujarnya.

Toh, para musuh Anas tak menyerah begitu saja. Apalagi opini publik sudah terbentuk bahwa Anas adalah koruptor. Pun demikian dengan parpol lain, juga senang bila Anas diobok-obok. “Pertama kali Anas terpilih sebagai ketua umum kan semua tokoh politik senior ketar-ketir. Makanya mereka juga ikut senang kalau sekarang Anas diobok-obok, bahkan ikut ngompori, mungkin sambil tertawa terbahak-bahak,” ucap sumber tadi.

Kini KPK memang tengah dalam ujian, apakah bisa memerankan diri sebagai lembaga yang objektif, ataukah tetap berada di bawah bayang-bayang Istana. Dan bila melihat indikasinya, nampaknya upaya pengusutan keterlibatan Anas semakin gencar dilakukan.

Sumber di lingkar dalam Anas Urbaningrum menyebutkan dalam dua pekan terakhir KPK memanggil sejumlah nama yang dihubungkan dengan Anas. Mulai supir, Ketua DPC Partai Demokrat, termasuk anggota Sahabat Anas Urbaningrum.

“Sayangnya, penyelidik KPK hanya melokalisir pada Anas saja. Padahal saksi menyebutkan soal keberadaan Ibas Yudhoyono dan Marzuki Alie, tapi tidak masuk dalam Berita Acara Pemeriksaan,” terang sumber tersebut saat dihubungi.

Secara detil sumber tersebut menyebutkan pernyataan bekas ajudan Nazaruddin saat dipanggil penyelidik KPK tentang kemana saja aktivitas Nazaruddin sebelum, saat dan setelah Kongres Partai Demokrat. “Jawabnya, ‘saya ikut Pak Nazar terus pak’. Penyelidik bertanya, ‘Ketemu siapa saja? dia jawab. ‘Ketemu Pak Marzuki Ali dan Mas Ibas dan Pak Andi Mallarangeng’” ucap sumber tersebut.

Saksi lain ditanyakan, sambung sumber tersebut, tentang siapa saja yang dikasih uang oleh Nazaruddin saat Kongres Partai Demokrat Mei 2010 lalu. Beberapa nama sempat disebut namun kemudian hanya Andi Mallarangeng yang diproses.

Lebih lanjut sumber tersebut menyebutkan upaya penggiringan keterkaitan Kongres Partai Demokrat dengan Hambalang terkesan dipaksakan. “Seperti yang dilakukan terhadap anggota Sahabat Anas Urbaningrum (SAU) yang hadir saat Kongres. Ditanyakan siapa yang bayar hotel? Siapa yang bayar makan? Padahal mereka jauh dari lokasi kongres,” beber sumber tersebut.

Sementara itu politisi Demokrat, Didi Irawadi, mewanti-wanti agar KPK bertindak adil dalam menyebut nama yang diduga terlibat kasus korupsi. ”Pokoknya siapa pun yang disebut, KPK harus bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang ada,” kata Ketua DPP Partai Demokrat bidang hukum dan korupsi, Didi Irawadi, Jumat (5/10/2012).

Didi merupakan putra Amir Syamsuddin yang kini duduk sebagai Menkumham. Partai Demokrat, kata Didi, tidak akan mengintervensi institusi tindak kejahatan korupsi itu dalam memberangus tindak kejahatan korupsi. “Sikap Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada KPK sesuai dengan koridor hukum yang ada,” tegas putra Menteri Hukum dan HAM itu.

Oleh sebab itu, dia meminta agar lembaga pimpinan Abraham Samad Cs itu tidak asal sembarangan menyebut nama dalam kasus korupsi. “Jangan sekedar menyebutkan nama, sebaiknya penanganan itu harus sesuai hukum,” ucap Anggota Komisi III DPR itu.

Diketahui, Ketua KPK Abraham Samad mengisyaratkan ada perkembangan baru dari penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan sport center di Hambalang, Jawa Barat yang saat ini dalam tahap penyelidikan.

Menurut Abraham, tinggal tunggu waktu saja ada yang baru dari penyelidikan kasus Hambalang. Walaupun, dia tidak mau menyebutkan apakah yang dimaksud tersebut adalah penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

“Jadi proses Hambalang masih dalam tahap penyelidikan. Mudah-mudahan, dalam satu sampai dua minggu (ada perkembangan baru),” kata Abraham di kantor KPK, Jakarta, Kamis (4/10/2012).

Tetapi, Abraham enggan mengatakan apakah perkembangan tersebut adalah menetapkan Ketua Umum DPP partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Walaupun, dari pemeriksaan yang belakangan dilakukan oleh KPK mengarah pada adanya aliran dana ke kongres partai Demokrat tersebut.

“Biasanya, untuk tahap awal kita tidak akan menyebutkan siapa yang jadi potensial tersangka dalam sebuah perkara. Sebab, akan menghalangi langkah-langkah penyelidikan berikutnya,” ujar Abraham. (http://beritaprima.com)