KASKUS

Proyek Infra Struktur: Pemerintah Lebih Percaya Jepang drpd China yg Suka Mangkrak



Pemerintah RI Lebih Percaya Pembangunan oleh Jepang Dibandingkan China
Jumat, 28/09/2012 15:24 WIB

Jakarta - Adanya beberapa proyek mangkrak yang dijalankan China, rupanya memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah RI. Hal ini berbanding terbalik dengan proyek yang dijalankan perusahaan Jepang yang diberikan jaminan oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC).Demikian disampaikan Deputi bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S. Priatna dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (28/9/2012)."Tidak seperti China yang menang, lalu banknya macam-macam sehingga pada akhirnya minta jaminan dari pemerintah, padahal awalnya tidak pakai jaminan dengan pemerintah. Dengan JBIC tidak demikian," ungkapnya.

Dedy mengharapkan semua negara yang mau melakukan investasi ke Indonesia memiliki lembaga penjamin seperti Jepang. Dengan demikian, pembangunan di Indonesia bisa dilakukan dengan cepat."Saya ingin kalau negara China, Korea, Jerman semua negara bisa mengikuti seperti Jepang, JICA dan JBIC, itu saya kira pembangunan di Indonesia akan cepat sekali," jelasnya.Dedy menambahkan dengan penjaminan yang diberikan JBIC tersebut, perusahaan Jepang yang masuk ke proyek di Indonesia merupakan perusahaan yang benar-benar berniat menanamkan investasi dan telah mempelajari mengenai masa depan proyek tersebut."Baik infrastruktur besar yang akan ke Indonesia maka dia akan konsultasi dulu dengan JBIC, setelah JBIC oke maka dia akan ikut tender, sewaktu dia menang maka JBIC akan biaya, selebihnya masalah administrasi," paparnya.

Menurut Dedy, JBIC sudah masuk ke proyek pembangunan Metropolitan Priority Area (MPA). Proyek pembiayaan terbesar yang dilakukan JBIC yaitu proyek PLTU Jawa Tengah sebesar US$ 3,5 miliar.Kemudian, JBIC juga minat untuk membiayai proyek Kereta Api di Kalimantan Tengah, PLTU 3x600 MW Mulut Tambang di Sumatera Selatan dan Water Supply di Semarang."Itu sudah pasti dengan JBIC," tegasnya.
http://finance.detik..com/read/2012/...f991104topnews

Proyek Infrastruktur, RI Pilih Gandeng Jepang
Jumat, 28 September 2012 | 20:02 WIB

inilah..com, Jakarta - Berdasarkan dari pengalaman beberapa proyek infrastruktur selama ini, pemerintah lebih suka bekerja sama dengan Jepang. "Tidak seperti China yang menang, lalu banknya macam-macam sehingga pada akhirnya minta jaminan dari pemerintah, padahal awalnya tidak pakai jaminan dengan pemerintah. Dengan JBIC (Japan Bank for International Cooperation (JBIC) tidak demikian," ungkap Deputi bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Dedy S. Priatna, Jumat (28/9/2012). Ia berharap negara-negara yang berminat untuk menanamkan investasinya di Indonesia, memiliki lembaga penjamin seperti Negeri Matahari Terbit ini. "Saya ingin kalau negara China, Korea, Jerman semua negara bisa mengikuti seperti Jepang, JICA dan JBIC, itu saya kira pembangunan di Indonesia akan cepat sekali," katanya.

Menurut Dedi dengan adanya penjaminan yang diberikan JBIC maka perusahaan-perusahaan Jepang yang menanamkan investasinya di Indonesia lebih memiliki komitmen. "Baik infrastruktur besar yang akan ke Indonesia maka dia akan konsultasi dulu dengan JBIC, setelah JBIC oke maka dia akan ikut tender, sewaktu dia menang maka JBIC akan biaya, selebihnya masalah administrasi," tuturnya. JBIC sendiri telah masuk ke proyek pembangunan Metropolitan Priority Area (MPA). Proyek pembiayaan terbesar yang dilakukan JBIC yaitu proyek PLTU Jawa Tengah sebesar US$ 3,5 miliar. Ia mengatakan JBIC telah menyatakan minatnya untuk membiayai proyek Kereta Api di Kalimantan Tengah, PLTU 3x600 MW Mulut Tambang di Sumatera Selatan dan Water Supply di Semarang. "Itu sudah pasti dengan JBIC," katanya.
http://ekonomi.inilah..com/read/deta...gandeng-jepang

AS pun Mengalami Pengalaman Buruk yang Sama dalam Memperkerjakan Investor dari China?
Obama Digugat Perusahaan China
Kamis, 04 Oktober 2012 , 12:30:00

RALLS Corps, perusahaan China di Amerika Serikat, menuntut Presiden Barack Obama karena telah membatalkan kesepakatan pembangunan pembangkit kincir angin. Dalam tuntutannya itu, pemerintah AS dituding melampaui otoritas mereka. Perusahaan swasta Ralls Corp mendapatkan empat proyek kincir angin di dekat fasilitas angkatan laut AS di Oregon awal tahun ini. Pekan lalu, Obama menandatangani perintah membatalkan kesepakatan itu. Ini pertama kalinya investasi asing dilarang di AS dalam 22 tahun terakhir. Dalam sebuah surat keberatan tertanggal 1 Oktober yang diajukan ke pengadilan wilayah Washington, Ralls Corp menjelaskan, “Obama bersikap tidak sesuai hukum yang berlaku dan tidak memberikan penjelasan mengenai pembatalan itu.”

Dewan penasihat Ralls Corps, Tim Xia, mengharapkan agar adanya transparansi dan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. "Ini akan menjadi kasus yang berat," kata Josh Zive, pengacara yang menangani kasus Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) dalam 10 tahun terakhir. CFIUS merupakan komite yang tugasnya memberi izin akuisisi jika dianggap akan membuat beralihnya kontrol aset strategis kepada pihak asing atau mengganggu keamanan nasional."Ada peluang kebebasan mengambil keputusan bagi setiap lembaga, tetapi dalam konteks keamanan nasional, akan membuat sulit untuk menang,” kata Zive.

Menurut pernyataan Gedung Putih, ada bukti tepercaya bahwa Ralls Corporation akan melakukan tindakan yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.Namun, menurut perusahaan itu, Obama tidak memberikan bukti apa pun untuk memperkuat dugaannya. Militer AS mengatakan mereka menggunakan pangkalan di Oregon untuk menguji pesawat-pesawat tanpa awak dan persenjataan perang elektronik lainnya. Pesawat tanpa awak mereka bisa terbang dengan ketinggian 60 meter di atas tanah dengan kecepatan 500 km/jam.

Larangan terhadap pembangkit kincir angin itu terjadi hanya beberapa pekan menjelang pemilihan presiden November nanti. Kelonggaran peraturan perdagangan yang dimiliki China atas AS menjadi fokus Obama dalam kampanye melawan kandidat dari Partai Republik Mitt Romney. Bulan lalu, pemerintahan Obama memasukkan keluhan resmi ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, menentang proteksi China atas industri mobil mereka.
http://www.jpnn.com/read/2012/10/04/...usahaan-China-

---------------

Kayaknya investor atau perusahaan pembangunan dari China belum siap mental dan belum memiliki budaya professional manakala harus bekerja di luar negaranya. Kebiasaan bekerja asal-asalan dan tak serius di dalam negeri, yang menganggap semua bisa diselesaikan dengan melakukan suap, tak selamanya bisa dilaksanakan dengan baik di negara lain, mungkin termasuk di Indonesia. Kalau di Amerika Serikat, selain hal diatas, mungkin pula akibat masalah politis dan keamanan nasional mereka. AS jelas khawatir bila teknologi militernya di 'copy paste' oleh teknisi China yang bekerja di proyek militer mereka. Hal sebenarnya wajar-wajar sajalah!
Kayaknya Kritik Keras Pemerintah Diatas
Terkait Rencana Tommy Winata yang Lebih Mengutamakan
Investor China untuk Proyek Jembatan Sunda?



Investor China 'Dominasi' Peminat Proyek Jembatan Selat Sunda
Rabu, 04/07/2012 10:16 WIB

Jakarta - Investor asal China banyak yang berminat menggarap proyek Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)/ Jembatan Selat Sunda (JSS). Hingga kini tercatat ada kurang lebih 10 perusahaan/lembaga yang tertarik masuk ke mega proyek tersebut. Wakil Presiden Direktur Bank Artha Graha B. Wisnu Tjandra mengatakan pihak pemrakarsa yaitu Artha Graha dan Pemda Lampung-Banten, terus berkomunikasi dengan para mitra strategis potensial dari mancanegara yang berminat menggarap proyek KSISS/JSS. "Diantaranya dari RRT (China) dengan China Railway Construction Corporation (CRCC) dan China Development Bank," kata Wisnu kepada detikFinance, Selasa malam (3/7/2012)

Jumlah investor dari China yang berminat memang lebih banyak dibandingkan negara-negara lainnya seperti Korea Selatan, Jepang dan AS. Berikut ini 10 calon investor/mitra strategis asal China yang berminat garap JSS.
  • China Development Bank (CBD)
  • China Railway Construction Corporation (CRCC)
  • China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC)
  • China Railway Siyuan Survey & Design Group Company Limited (CRSSD)
  • China Communications Construction Cooperation Limited Company (CCCC)
  • China Harbour Engineerin Company (CHEC)
  • China Road & Bridge Corporation (CRBC)
  • China State Construction Engineering Corporation (CSCEC)
  • Beijing International Trust (BITIC)
  • China National Technical Import & Export Corporation (CNTIC)


Jembatan Selat Sunda yang mencapai 29 Km akan menjadi salah satu terpanjang di dunia dan diperkirakan menelan investasi hingga lebih dari Rp 100 triliun. Pemerintah menargetkan proyek ini sudah bisa dibangun tahun 2014. Perkembangan terbaru,pemerintah akan mengambil posisi sebagai pihak yang mendanai studi kelayakan atau feasibiliy study (FS), yang sebelumnya diserahkan kepada pemrakarsa yaitu Artha Graha dan Pemda Lampung-Banten. Dengan kata lain, biaya FS akan menggunakan dana APBN.
http://finance.detik..com/read/2012/...an-selat-sunda

Ini Alasan JBIC (Jepang) Minat Tanam Investasi di RI
Jumat, 28 September 2012 | 15:51 WIB

inilah..com, Jakarta - Japan Bank for International Cooperation (JICA) mengungkapkan alasannya berminat menanamkan investasinya di Indonesia. CEO JBIC Hiroshi Watanabe mengungkapkan bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi suatu negara sehingga dianggap layak dijadikan tujuan investasi. "Daribeberapa kriteria tersebut, secara total kita belum memberi nilai 100 tapi secara keseluruhan, Indonesia dinilai sudah mendapat nilai sangat tinggi, makanya kita investasi ke Indonesia lebih besar dibandingkan ke negara lain di seluruh dunia," katanya di Jakarta, Jumat (28/9/2012).

Menurutnya, ada empat kriteria yang harus dipenuhi calon negara tempat investasinya, yaitu mampu menjalankan proyek secara efisien, harus memiliki transparansi, bebas KKN, dan memiiliki kepedulian terhadap lingkungan. "Ada empat kriteria, prioritasnya dapat menjalankan secara efisien, memastikan transparansi prosedur, tidak terlihat KKN pdi pemerintah, negara itu peduli mengenai isu lingkungan," ujar Watanabe

Selain empat kriteria di atas, terdapat kriteria tambahan yang harus dipenuhi yaitu negara tujuan investasi harus memiliki keinginan terlaksananya kedamaian dunia. Sementara untuk pembiayaan proyek, JBIC selama ini lebih memprioritaskan pada proyek pembangkit listrik Indonesia. Watanabe mengatakan, pihaknya akan memperluas prioritas pembiayaan yaitu pada proyek pengelolaan air bersih dan pembuangannya, serta transportasi kota.

Ia juga mengatakan tertarik untuk membiayai proyek distribusi listrik bila pemerintah Indonesia berminat pada proyek tersebut. "Ke depan kami mau membiayai distribusi listrik, Jepang punya teknologi yang efisien dalam distribusi listrik, kalau Indonesia mau maka kami akan membantu," kata Watanabe.
http://ekonomi.inilah..com/read/deta...nvestasi-di-ri

Soal Progres JSS, Menteri PU akan Temui Hatta
Selasa, 2 Oktober 2012 | 18:11 WIB

inilah..com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto belum menyerahkan laporan hasil pertemuan dengan Tomy Winata terkait proyek Jembatan Selat Sunda (JSS), kepada Menteri Koordintor Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Hatta dalam proyek JSS ini bertindak sebagai ketua Dewan Pengarah. Menurut Djoko Kirmanto, belum diserahkannya laporan tersebut karena Hatta sering melakukan lawatan kerja ke luar negeri. "Saya punya kesimpulan (proyek JSS) tapi saya gak bisa ngasih tahu Anda sebelum saya laporkan ke Menko," tuturnya di Jakarta, Selasa (2/10/2012). "Ketemu Menko saja baru sekarang".

Sementara Hatta Rajasa lebih memilih untuk tidak berbicara dulu ketika dikonfirmasi kemajuan proyek JSS. Hingga kini pembahasan proyek JSS yang dilakukan Tim 7, yang terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dengan anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Bappenas, masih belum menemukan keputusan.

Pembentukan tim ini sehubungan dengan pernyataan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo yang mengusulkan revisi Perpres No. 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Namun sejak terbentuk pada Juli 2012, Tim 7 belum memberikan keputusan skema proyek JSS kepada Dewan Pengarah. Dengan demikian mereka telah molor sekitar 2 bulan hingga kini. Pasalnya, tim ini berjanji paling lama 2 minggu sejak dibentuk presiden.
http://ekonomi.inilah..com/read/deta...an-temui-hatta
ya terserah dah..
gimana baiknya aja. yang penting ga di"sunat" sana-sini.
jelas jepang lah, masa china
Jepang jauh lebih bermutu.

Pengalaman saya di lapangan.
jadi ingat infrastruktur kalau oleh cina, harga material tentu jauh lebih murah dari jepang apalagi daripada eropa



kalau lokal sih, kaya pembuatan sekolah, kadangkala ada oknum yang korupsi

Yg penting ga dikorupsi aja dananya
wkwkwk, mo yang ngerjain dari jepang kek, dari amerika kek, dari israel kek, selama duit nya di korupsi ma orang sendiri ga bakal ada yang berjalan dengan baik
Mangapa harus mereka berdua yang mengerjakan ,

Apa orang kita ndak bisa ....
biasanya sih atu paket sama pinjaman dana, sepanjang syarat okeh plus hasil bangun bisa awet ya gitu deh, syukur2 ada joinan sama yg lokalan
lha itu monorail yg mangkrak yang bikin siapa
TS ini mau membentuk opini negatif tentang jembatan selat sunda. kelihatan nya dari kubu hatta rajasa. Quote:Original Posted By q4bill


Pemerintah RI Lebih Percaya Pembangunan oleh Jepang Dibandingkan China
Jumat, 28/09/2012 15:24 WIB

Jakarta - Adanya beberapa proyek mangkrak yang dijalankan China, rupanya memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah RI. Hal ini berbanding terbalik dengan proyek yang dijalankan perusahaan Jepang yang diberikan jaminan oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC).Demikian disampaikan Deputi bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S. Priatna dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (28/9/2012)."Tidak seperti China yang menang, lalu banknya macam-macam sehingga pada akhirnya minta jaminan dari pemerintah, padahal awalnya tidak pakai jaminan dengan pemerintah. Dengan JBIC tidak demikian," ungkapnya.

Dedy mengharapkan semua negara yang mau melakukan investasi ke Indonesia memiliki lembaga penjamin seperti Jepang. Dengan demikian, pembangunan di Indonesia bisa dilakukan dengan cepat."Saya ingin kalau negara China, Korea, Jerman semua negara bisa mengikuti seperti Jepang, JICA dan JBIC, itu saya kira pembangunan di Indonesia akan cepat sekali," jelasnya.Dedy menambahkan dengan penjaminan yang diberikan JBIC tersebut, perusahaan Jepang yang masuk ke proyek di Indonesia merupakan perusahaan yang benar-benar berniat menanamkan investasi dan telah mempelajari mengenai masa depan proyek tersebut."Baik infrastruktur besar yang akan ke Indonesia maka dia akan konsultasi dulu dengan JBIC, setelah JBIC oke maka dia akan ikut tender, sewaktu dia menang maka JBIC akan biaya, selebihnya masalah administrasi," paparnya.

Menurut Dedy, JBIC sudah masuk ke proyek pembangunan Metropolitan Priority Area (MPA). Proyek pembiayaan terbesar yang dilakukan JBIC yaitu proyek PLTU Jawa Tengah sebesar US$ 3,5 miliar.Kemudian, JBIC juga minat untuk membiayai proyek Kereta Api di Kalimantan Tengah, PLTU 3x600 MW Mulut Tambang di Sumatera Selatan dan Water Supply di Semarang."Itu sudah pasti dengan JBIC," tegasnya.
http://finance.detik..com/read/2012/...f991104topnews

Proyek Infrastruktur, RI Pilih Gandeng Jepang
Jumat, 28 September 2012 | 20:02 WIB

inilah..com, Jakarta - Berdasarkan dari pengalaman beberapa proyek infrastruktur selama ini, pemerintah lebih suka bekerja sama dengan Jepang. "Tidak seperti China yang menang, lalu banknya macam-macam sehingga pada akhirnya minta jaminan dari pemerintah, padahal awalnya tidak pakai jaminan dengan pemerintah. Dengan JBIC (Japan Bank for International Cooperation (JBIC) tidak demikian," ungkap Deputi bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Dedy S. Priatna, Jumat (28/9/2012). Ia berharap negara-negara yang berminat untuk menanamkan investasinya di Indonesia, memiliki lembaga penjamin seperti Negeri Matahari Terbit ini. "Saya ingin kalau negara China, Korea, Jerman semua negara bisa mengikuti seperti Jepang, JICA dan JBIC, itu saya kira pembangunan di Indonesia akan cepat sekali," katanya.

Menurut Dedi dengan adanya penjaminan yang diberikan JBIC maka perusahaan-perusahaan Jepang yang menanamkan investasinya di Indonesia lebih memiliki komitmen. "Baik infrastruktur besar yang akan ke Indonesia maka dia akan konsultasi dulu dengan JBIC, setelah JBIC oke maka dia akan ikut tender, sewaktu dia menang maka JBIC akan biaya, selebihnya masalah administrasi," tuturnya. JBIC sendiri telah masuk ke proyek pembangunan Metropolitan Priority Area (MPA). Proyek pembiayaan terbesar yang dilakukan JBIC yaitu proyek PLTU Jawa Tengah sebesar US$ 3,5 miliar. Ia mengatakan JBIC telah menyatakan minatnya untuk membiayai proyek Kereta Api di Kalimantan Tengah, PLTU 3x600 MW Mulut Tambang di Sumatera Selatan dan Water Supply di Semarang. "Itu sudah pasti dengan JBIC," katanya.
http://ekonomi.inilah..com/read/deta...gandeng-jepang

AS pun Mengalami Pengalaman Buruk yang Sama dalam Memperkerjakan Investor dari China?
Obama Digugat Perusahaan China
Kamis, 04 Oktober 2012 , 12:30:00

RALLS Corps, perusahaan China di Amerika Serikat, menuntut Presiden Barack Obama karena telah membatalkan kesepakatan pembangunan pembangkit kincir angin. Dalam tuntutannya itu, pemerintah AS dituding melampaui otoritas mereka. Perusahaan swasta Ralls Corp mendapatkan empat proyek kincir angin di dekat fasilitas angkatan laut AS di Oregon awal tahun ini. Pekan lalu, Obama menandatangani perintah membatalkan kesepakatan itu. Ini pertama kalinya investasi asing dilarang di AS dalam 22 tahun terakhir. Dalam sebuah surat keberatan tertanggal 1 Oktober yang diajukan ke pengadilan wilayah Washington, Ralls Corp menjelaskan, “Obama bersikap tidak sesuai hukum yang berlaku dan tidak memberikan penjelasan mengenai pembatalan itu.”

Dewan penasihat Ralls Corps, Tim Xia, mengharapkan agar adanya transparansi dan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. "Ini akan menjadi kasus yang berat," kata Josh Zive, pengacara yang menangani kasus Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) dalam 10 tahun terakhir. CFIUS merupakan komite yang tugasnya memberi izin akuisisi jika dianggap akan membuat beralihnya kontrol aset strategis kepada pihak asing atau mengganggu keamanan nasional."Ada peluang kebebasan mengambil keputusan bagi setiap lembaga, tetapi dalam konteks keamanan nasional, akan membuat sulit untuk menang,” kata Zive.

Menurut pernyataan Gedung Putih, ada bukti tepercaya bahwa Ralls Corporation akan melakukan tindakan yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.Namun, menurut perusahaan itu, Obama tidak memberikan bukti apa pun untuk memperkuat dugaannya. Militer AS mengatakan mereka menggunakan pangkalan di Oregon untuk menguji pesawat-pesawat tanpa awak dan persenjataan perang elektronik lainnya. Pesawat tanpa awak mereka bisa terbang dengan ketinggian 60 meter di atas tanah dengan kecepatan 500 km/jam.

Larangan terhadap pembangkit kincir angin itu terjadi hanya beberapa pekan menjelang pemilihan presiden November nanti. Kelonggaran peraturan perdagangan yang dimiliki China atas AS menjadi fokus Obama dalam kampanye melawan kandidat dari Partai Republik Mitt Romney. Bulan lalu, pemerintahan Obama memasukkan keluhan resmi ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, menentang proteksi China atas industri mobil mereka.
http://www.jpnn.com/read/2012/10/04/...usahaan-China-

---------------

Kayaknya investor atau perusahaan pembangunan dari China belum siap mental dan belum memiliki budaya professional manakala harus bekerja di luar negaranya. Kebiasaan bekerja asal-asalan dan tak serius di dalam negeri, yang menganggap semua bisa diselesaikan dengan melakukan suap, tak selamanya bisa dilaksanakan dengan baik di negara lain, mungkin termasuk di Indonesia. Kalau di Amerika Serikat, selain hal diatas, mungkin pula akibat masalah politis dan keamanan nasional mereka. AS jelas khawatir bila teknologi militernya di 'copy paste' oleh teknisi China yang bekerja di proyek militer mereka. Hal sebenarnya wajar-wajar sajalah!


Ngikut aja, asal jgn upping price....

Setau gw setiap negara punya perusahaan yg bermasalah, kl di china sono cari aja yg bonafit lah
diluar konteks korupsi...kita kan punya pengalaman baik sama jepang maupun dari cina.....bandingin aja mana yg lebih berkesan
di tempat ane kerja juga sudah kapok berurusan dengan perusahaan cina (mohon maaf jgn dianggap SARA ya)...karena proyek kantor ane ujung2nya gagal dijalankan oleh perusahaan tersebut...dan sekarang kasusnya terakhir ini masuk ke pengadilan karena masalah kontrak kerja...

btw..kebetulan kantor ane ujung2nya menyerahkan proyek tersebut ke pihak korea...syukur kerjaannya cepat dan aman terkendali...
biasanya yang kerja di bidang engineering ada pengalaman buruk ama negara tirai bambu ..

yang lagi anget proyek PLN 10MW, yang dari cina pada gak beres....
masalah ini kok ndak pernah disinggung dahlan iskan lagi ya ... , kayaknya dia kena tepu2 juga ...

ampe proyek 10MW yang kedua, cina udah kena blacklist, murah sih murah, tapi korbannya kualitas...

denger2 dari temen (engineer) yang pernah ke cina, untuk proyek di negaranya pakai vendor2 yang udah kompeten dari eropa/US/dll... (belum berani pake produk dalam negri.. he3x) tp kalo dapat proyek di luar negri, harus pakai vendor asli china dengan ikatan pendanaan itu ....

yang korea juga kalo yang ndak bener2 kompeten ada resiko juga lho... noh, proyek RFCC pertamina... he3x,
kalo mau bener sih pakai kontraktor US/Europe ... abis itu jepang ... kepentok harga pakai korea aja (tapi harus dicek bener2 nih kontraktornya) ...
Trit yang mengundang agen PKC BPLN hadir nih
Quote:Original Posted By Superde_GAN
biasanya yang kerja di bidang engineering ada pengalaman buruk ama negara tirai bambu ..

yang lagi anget proyek PLN 10MW, yang dari cina pada gak beres....
masalah ini kok ndak pernah disinggung dahlan iskan lagi ya ... , kayaknya dia kena tepu2 juga ...

ampe proyek 10MW yang kedua, cina udah kena blacklist, murah sih murah, tapi korbannya kualitas...

denger2 dari temen (engineer) yang pernah ke cina, untuk proyek di negaranya pakai vendor2 yang udah kompeten dari eropa/US/dll... (belum berani pake produk dalam negri.. he3x) tp kalo dapat proyek di luar negri, harus pakai vendor asli china dengan ikatan pendanaan itu ....

yang korea juga kalo yang ndak bener2 kompeten ada resiko juga lho... noh, proyek RFCC pertamina... he3x,
kalo mau bener sih pakai kontraktor US/Europe ... abis itu jepang ... kepentok harga pakai korea aja (tapi harus dicek bener2 nih kontraktornya) ...


kalau orang bilang, "bayar kaki lima pengen kualitas bintang lima"
Jepang atau korsel..itu cukup bagus..










kata temen ane yang kerjanya di PU, enakan kerja sama china, soalnya budayanya "mirip" sama di indonesia (alias bisa cincay pakai amplop )

Kalau sama jepang, ga bisa, kaku, saklek.

Kalau ente tanya ke orang PU, pasti pilih China. Tapi kalau mau kualitas, ya ke Jepang aja. True story ini....
×