Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]

JAKARTA, KOMPAS.com -- Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Didi Irawadi menyatakan, sikap Partai Demokrat konsisten mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kalau usulan revisi Undang-Undang KPK hanya akan mengarah pada pelemahan fungsi dan wewenang KPK, Fraksi Demokrat di Badan Legislatif akan menolak revisi itu.

"Tidak boleh ada pelemahan. Dari kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, (pelemahan) ini tidak sesuai dengan aspirasi publik. Korupsi saat ini masih marak dan akut, jadi seharusnya KPK diperkuat," kata Didi, Senin (1/10/2012) di Jakarta.

Didi mengemukakan, draft usulan revisi yang menghilangkan kewenangan KPK dalam penuntutan, pengaturan penyadapan dengan prosedur yang lebih ruwet, serta usulan adanya SP3, justru akan melemahkan KPK.

Jika DPR ingin membuat revisi yang memperkuat KPK, menurut Didi, seharusnya lebih diarahkan pada pelaporan kekayaan harta pejabat negara yang perlu lebih ketat dan ada sanksinya. Selain itu, anggaran KPK juga perlu diperkuat, termasuk di dalamnya dukungan gedung untuk KPK.