KASKUS

Kepala BNN, Jenderal Gories Mere: Pecandu Narkoba Bukan Lagi Kriminal


Mereka kini bukan lagi pelaku kriminal, tetapi korban spt penyakit lainnya

BNN: Pecandu Narkoba Bukan Lagi Kriminal
Thu, 04/10/2012 - 14:28 WIB


Gories Mere

JAKARTA, RIMANEWS-Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Gories Mere, mengungkapkan, pecandu narkoba di negara-negara maju sudah tidak dimasukkan ke dalam pasal pidana kriminal. Pecandu narkoba merupakan korban dari suatu penyakit yang harus direhabilitasi. "Pecandu narkoba seperti orang yang terkena penyakit lainnya. Mereka harus diobati tetapi menggunakan cara yang khusus," katanya di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (4/10/2012).

Gories mengatakan, BNN telah melakukan studi banding ke negara Portugal untuk mengetahui cara menindak pecandu narkoba di negara tersebut. Di Portugal, pecandu narkoba akan dikenakan sanksi ketika tertangkap tangan menggunakan narkoba. Sanksi pertama dengan merehabilitasi penyalahguna tersebut. Sanksi kedua, menjadi pekerja sosial seperti memungut sampah di sekitar kota. Sanksi ketiga, terkena pinalti dengan membayar denda sejumlah uang.

Di Indonesia, kata Gories, pada UU Narkotika No.22 Tahun 1997 menyebutkan, pengguna narkoba merupakan perilaku kriminal dan mendapatkan hukuman penjara. Setelah melakukan survei di negara-negara besar, pemerintah memperbarui UU No. 2009 Tentang Narkotika, penyalahgunaan narkoba tidak mendapatkan vonis penjara, namun berhak untuk mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Gories mengungkapkan, di Indonesia, jika penyalahguna obat terlarang tertangkap membawa obat-obatan terlarang sebagai pecandu (bukan pengedar), pihak kepolisian akan menyerahkan pengguna tersebut ke BNN untuk mendapatkan rehabilitasi dan wajib lapor. Ketentuan ini berlaku sampai dua kali. Gories mengatakan, jika penyalahguna tertangkap membawa obat terlarang untuk ketigakalinya, maka ia bisa dipidanakan dengan menjalankan sidang. Hasil sidang tersebut berupa hukuman rehabilitasi, hanya saja lama waktu rehabilitasi ditentukan oleh hakim sidang. "Misalnya hakim putuskan satu tahun atau dua tahun rehabilitasi, penyalahhguna harus mengikuti putusan hakim tersebut," katanya. Melalui simposium tentang kebijakan diversi bagi pecandu ini, BNN ingin mencari formula penentuan sanksi terbaik bagi para pecandu Narkoba.
http://www.rimanews.com/read/2012100...-lagi-kriminal




Hanya korban kok!


MA Nilai Hukuman Mati Atas Pemilik Pabrik Narkoba Langgar Konstitusi sehingga Vonis Matinya Dibatalkan Hakim Agung
Tuesday, October 2, 2012 - 14:08

@IRNewscom | Jakarta: MAHKAMAH Agung (MA) menilai hukuman mati melanggar konstitusi. Pertimbangan ini dimasukan dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), Hengky Gunawan dalam kasus kepemilikan pabrik narkoba dan hanya menjatuhkan vonis selama 15 tahun penjara. "Hukuman mati bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan melanggar Pasal 4 UU No 39/1999 tentang HAM," demikian bunyi PK dari laman MA, Selasa (02/10).

Putusan ini dibuat oleh Imron Anwari selaku ketua majelis dengan Achmad Yamanie dan Prof Dr Hakim Nyak Pha selaku anggota. Perkara bernomor 39 K/Pid.Sus/2011 menganulir putusan kasasi MA sebelumnya yang menghukum mati Henky. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai, adanya klausul tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun sesuai pasal 4 UU No 39/1999 tentang HAM, dapat diartikan sebagai tidak dapat dikurangi, dan diabaikan oleh siapa pun termasuk dalam hal ini oleh pejabat yang berwenang sekalipun, tidak terkecuali oleh putusan hakim/putusan pengadilan. "Mendasari Declaration of Human Right article 3 yaitu 'everyone has the right to life, liberty and security of person'. Bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu," lanjut pertimbangan MA.

Ketiga hakim agung tersebut menilai majelis kasasi telah khilaf atau kekeliruan yang nyata serta demi memenuhi rasa keadilan dan HAM. "Maka beralasan hukum apabila putusan Kasasi tersebut dibatalkan oleh majelis PK," beber Imron. Seperti diketahui, Hengky ditangkap pada 23 Mei 2006 pukul 17.00 di Yani Golf Jalan Gunung Sari Surabaya. Ia dibekuk polisi karena terlibat memproduksi dan mengedarkan ekstasi dalam jumlah besar. Polisi menemukan bahan baku ekstasi di perumahan Graha Famili Barat III.

PN Surabaya menjatuhkan hukuman selama 15 tahun penjara kepada Henky. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya memperberat hukuman menjadi selama 18 tahun penjara. Di tingkat kasasi hukuman dimaksimalkan menjadi hukuman mati. Hukuman mati dijatuhkan oleh Iskandar Kamil, Prof Komariah Emong Sapardjaja dan Prof Dr Kaimuddin Salle. Tetapi hukuman mati ini dianulir MA sendiri dalam putusan PK tertanggal 16 Agustus 2011 lalu itu
http://indonesiarayanews.com/news/hu...gar-konstitusi


Pengadilan Tinggi Bebaskan Bandar Narkoba, Polisi Berang
15 Maret 2011

SURABAYA— Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur membebaskan Anton Raditya Pratama seorang bandar narkoba yang kedapatan membawa 200 pil ekstasi. Sebelumnya, ia divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Anton dibebaskan pada 11 Maret 2011. Dasar pembebasan karena ada surat notaris soal pencabutan keterangan saksi Feri Prawiro Husein. Padahal, Feri masih ditahan di Rutan Medaeng.

Pihak PT sendiri enggan memberikan penjelasan terkait penbebasan tersebut. Namun, reaksi datang dari kepolisian dan Kejaksaan Negeri Surabaya.
Kapolrestabes Surabaya Kombespol Coki Manurung kecewa terhadap putusan hakim Pengadilan Tinggi Jatim pada 11 Maret lalu membebaskan Anton. Kapolres yakni Anton adalah bandar narkoba sesuai bukti yang ditemukan polisi. Apalagi sebenarnya Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sudah memvonis Anton 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. ‘’Keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Jatim itu membuat shock anggota Polrestabes Surabaya, karena sudah bekerja keras mengungkap kasus ini, tapi terdakwa malah dibebaskan,’’ katanya, kemarin. Dalam berkas kepolisian terdakwa dikenai pasal 114 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Tahun lalu kata Kapolrestabes jajarannya menemukan pil ekstasi di dalam mobil Anton.

Kapolrestabes Surabaya mempertanyakan mengapa akta notaris bisa dijadikan dasar pembebasan terdakwa kasus ini. Padahal, pencabutan keterangan saksi harus dilakukan di pengadilan. ‘’Karena itu Polrestabes Surabaya akan memeriksa proses keluarnya akta surat notaris soal pencabutan keterangan saksi itu,’’ ujarnya. Sementara itu Jaksa Mulyono Kasie Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengatakan, kejaksaan akan melakukan kasasi pada putusan pengadilan Tinggi Jatim itu. Kasasi dilakukan sesudah menerima amar putusan lengkap dari Pengadilan Tinggi.
Kejati akan membentuk tim untuk mengevaluasi pencabutan keterangan saksi berdasar akta notaris. Hasil evaluasi itu minimal dijadikan dasar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
http://m.korankaltim.co.id/read/m/6679

------------------

Kalau mereka dijadikan pelaku kriminal, maka betapa repotnya Negara karena harus menyediakan penjara yang sangat besar pada saat ini, mengingat ada 3,8 juta pencandu narkoba di Indonesia sampai kini (kata BNN). Maka solusinya yang termudah, lepaskan dan maafkan saja mereka, kecuali sampai 3 kali tertangkap.

Astaghfirullah aladzim ... sampai segawat itu rupanya masalah narkoba di negeri ini. WNI ternyata sudah menjadi konsumen utama dari para bandar narkoba di seluruh dunia. Yang menyedihkan, itu si bandar narkoba malah kerap di bebaskan Pengadilan. Bahkan ketika hukuman mati sudah dijatuhkan atas pemiilik pabrik narkoba (mana lagi yang lebih jahat dari jenis manusia durjana ini?) ... Hakim MA pun membatalkannya menjadi hukuman penjara biasa dengan alasan HAM. Padahal, itu 2 gadis yang tewas terkapar dalam foto diatas itu, siapa yang telah melanggar HAM anak gadis itu? Mana para pembela HAM atas nasib mereka? Atau karena mereka di cap, sekedar korban narkoba? Alamak!
Karena fasilitas penjara yang tersedia sudah gk bisa nampung....
Paradigma Baru: Pecandu Narkoba Bukan Kriminal, Mereka Adalah Korban
Penulis : Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional
Rabu, 26 September 2012 07:00 WIB

PERUBAHAN yang mendasar dari Undang Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 ke Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 adalah cara pandang negara terhadap pecandu narkotika. UU yang lama memandang pecandu narkotika sebagai pelaku kriminal, namun di UU Narkotika yang baru, pecandu dinyatakan sebagai korban. Berdasarkan paradigma baru ini maka pecandu narkotika wajib di rehabilitasi. Pernyataan tegas akan paradigma baru Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap pecandu tercantum dalam Pasal 54 UU Narkotika Nomor 35 tahun 2009 sebagai berikut.

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Secara hukum pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Pada masa lalu para pecandu dipandang sebagai pelaku kriminal, mereka merasa takut ditangkap aparat hukum. Akibatnya alih alih mereka akan sembuh dalam arti mendapatkan rehabilitasi, justru anak anak muda pecandu ini semakin terpuruk sehingga mengakibatkan angka kematian generasi muda ini mencapai 40 orang meninggal sia sia setiap hari. Diharapkan dengan paradigma baru, para pecandu dapat diselamatkan dari dampak buruk narkoba melalui rehabilitasi. Guna menindaklanjuti program rehabilitasi bagi para pecandu, komitmen negara dalam menyelamatkan anak bangsa ini dituangkan pula dalam UU Narkotika Nomor 35 pasal 55 :

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pada ayat 2 dinyatakan apabila pecandu sudah cukup umur maka dia wajib melaporkan diri untuk mendapatkan rehabilitasi. Berdasarkan hasil penelitian BNN dengan Puslitkes UI Tahun 2011,jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia sebesar 2,2 % atau 3,8 juta jiwa, hanya 18 ribu di antaranya yang baru menjalani terapi rehabilitasi. Untuk itu diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Bagi Penyalahguna Narkoba. PP ini merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabililtasi.

Dengan perubahan paradigma tersebut para penyalahguna tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditunjuk pemerintah, karena dengan payung hukum PP No.25 Tahun 2011 ini, para penyalahguna tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika terbukti hanya menyalahgunakan narkoba, namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi.

Pemerintah menyediakan fasilitas rehabilitasi yang didukung oleh APBN di Unit Terapi dan Rehabilitasi BNN di Lido Sukabumi. UPT ini mampu menampung 500 orang residen dengan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam rencana strategis kedepan BNN akan menambah fasilitas rehabilitasi ini dengan membangun pusat pusat rehabilitasi di beberapa kota besar. Dengan demikian cakupan pelayanan rehabilitasi semakin meningkat daya tampungnya dengan harapan semakin banyak para pecandu dapat dipulihkan dan selanjutnya bisa produktif sebagaimana warga negara lainnya.

Lebih tragis lagi, penyalahguna narkoba itu meninggal bukan di fasilitas kesehatan, mereka mengakhiri hidupnya di tempat persembunyian, di gang-gang, di jembatan, di tempat-tempat umum, karena tak terjangkau dengan rehabilitasi. Semua berangkat dengan paradigma lama, bahwa penyalah guna narkotika adalah pelanggar hukum, sehingga mereka takut dengan aparat, padahal mereka perlu mendapatkan pertolongan.

Paradigma berubah
Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, telah merubah paradigma tersebut. Penyalahguna atau pecandu narkotika harus di rehabilitasi , mereka adalah korban, mereka harus dijangkau untuk diobati, kembali hidup normal menjadi warga negara biasa. Untuk itu BNN melalui Program Penjangkauan dan Pendampingan Penyalahguna Narkoba sejak tahun 2008 telah pro aktif menjemput bola, dalam arti memotivasi penyalahguna secara persuasif agar mereka bersedia mengikuti program rehabilitasi. Penyalahguna Narkotika tersebut dibawa ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terapi dan Rehabilitas BNN di Lido Sukabumi atau yang lebih di kenal dengan sebutan Kampus Unitra.

Generasi penerus bangsa
Generasi muda yang terperosok ke penyalahgunaan narkotika itu tidak dikenakan biaya mulai berangkat dari rumahnya sampai selesai menjalani program di Kampus Unitra. Semua biaya menjadi tanggungan negara. Mereka mengikuti program selama 9 bulan sampai 1 tahun dibimbing oleh Konselor Profesional dan Tenaga Kesehatan BNN.

Semoga upaya BNN dari sisi demand ini memberikan hasil yang positif bagi penyelamatan generasi muda. Siapa tahu diantara anak anak yang tadinya bergelimangan dengan kecanduan narkotika, kedepannya nanti menjadi kader bangsa yang dapat dibanggakan. Sampai hari ini saya masih sering menerima telepon atau sms dari pemuda pemuda itu, mereka telah bekerja, berbakti kepada orang tua dan bertekad tidak akan mengulangi lagi kesalahan dimasa lalu.
http://www.mediaindonesia.com/mediah...-Adalah-Korban


Menanggapi Pecandu Narkoba Bukan Kriminal, Mereka Adalah Korban.
01 February 2012 | 23:21

Selesai membaca tulisan pak Thamrin Dahlan berjudul “Paradigma Baru: Pecandu Narkoba Bukan Kriminal, Mereka Adalah Korban”, saya sempat termenung. Bermacam perasaan berkecamuk dalam pikiran saya sebelum menuliskan komentar di sana.

Dalam tulisan tersebut, dijelaskan bahwa menurut data BNN tahun 2010, dari 3,8 juta penyalahguna narkoba, baru 18 ribu jiwa yang menjalani terapi. Dan setiap harinya 40 jiwa meninggal sia sia akibat menggunakan barang haram tersebut.

Dengan pengubahan paradigma tersebut, tentu pemerintah ingin menyelamatkan para penyalahguna melalui rehabilitasi medis dan sosial. Ditinjau dari sisi ini memang sangat baik.

Namun dibalik semua itu, ini juga berarti memberi lampu hijau bagi calon pemakai yang tadinya masih ragu dan takut dengan ancaman kriminal. Aturan baru ini seakan akan memberi peluang bagi generasi muda untuk mencoba ber “narkoba ria”. Toh kalau nanti ketahuan dan ketangkap, resiko terberat hanya masuk Panti Rehabilitasi, tanpa ada sanksi hukum sama sekali.

Bagi pengedar, tugas mereka untuk menaklukkan calon korban tentu lebih mudah. Tidak perlu dengan cara kekerasan atau pemaksaan lagi. Cukup dengan menjelaskan tentang niat baik pemerintah yang “hanya” merehabilitasi tanpa adanya ancaman pidana, maka daya tarik barang haram ini akan semakin meningkat.

Disatu sisi kita ingin membebaskan generasi muda dari cengkeraman narkoba, namun disisi lain seakan akan ada perlindungan bagi penggunanya.

Apakah saya yang terlalu khawatir, dan salah dalam menafsirkan UU Narkoba No.35 tahun 2009 dan PP N0.25 tahun 2011 ini…?

Mudah mudahan saja kekhawatiran saya tidak terbukti, dan generasi muda kita bisa diselamatkan dari bahaya kecanduan barang haram ini.
http://sosbud.kompasiana.com/2012/02...adalah-korban/
anak muda yang semakin terpuruk

Polda Metro Jaya memusnahkan barang bukti narkoba dari jaringan nasional dan internasional senilai Rp 1,1 triliun. Pemusnahan dengan cara dimasukan ke dalam mesin inserator tersebut bersama dokumen di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Kamis (05/07). Jumlah barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu 362 Kg, ektasi 1.052.000 butir, ganja 118 Kg, heroin 194 gram, cocain 1.203 gram dan happy five 26.930 butir. TEMPO/Dasril Roszandi


Jakarta Barat Jadi Kantong Terbesar Narkoba
Selasa, 04 September 2012 | 05:27 WIB

TEMPO.CO , Jakarta--Wilayah Jakarta Barat menjadi kantong terbesar peredaran narkoba di Ibu Kota. Pada semester pertama tahun ini, Kepolisian Resor Jakarta Barat telah menangani 626 kasus narkoba. "Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kasus-kasus serupa di wilayah lain," kata Kepala Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Ajun Komisaris Besar Gembong Yudha, Senin 3 September 2012.

Menurut Gembong, tingginya peredaran narkoba di Jakarta Barat tidak bisa dilepaskan dari keberadaan tempat hiburan malam. Sebab, para pengedar menjadikan tempat hiburan sebagai lokasi favorit untuk menjual narkoba. Sementara itu, di Ibu Kota, sebagian besar tempat hiburan malam berada di wilayah Jakarta Barat. Karena itu, tidak mengherankan jika angka kasus narkoba di wilayah tersebut sangat tinggi.

Selain tempat hiburan, kata Gembong, lingkungan apartemen dan kompleks perumahan patut diwaspadai. Sebab, tidak sedikit kasus narkoba ditemukan di tempat-tempat itu. "Masyarakat di lingkungan seperti itu cenderung individual," katanya. "Penghuninya kebanyakan pendatang dan tidak saling kenal satu sama lain."

Untuk mengantisipasi peredaran narkoba di lingkungan perumahan dan apartemen, polisi sudah melakukan antisipasi. Salah satunya adalah menjalin kerja sama dengan pengelola lingkungan setempat. "Paling tidak, kami bisa memperoleh data penghuni dan memberi laporan kalau ada penghuni baru," katanya.

Sedangkan untuk tempat hiburan, polisi akan menggelar operasi secara acak. Operasi yang dilakukan secara diam-diam ini dinilai lebih efektif dibanding operasi terbuka. "Kalau terbuka, pelaku bisa membuang barang buktinya," kata Gembong.

Berdasarkan data dari Polres Jakarta Barat, pada periode Januari lalu, polisi berhasil mengungkap 96 kasus narkoba. Sedangkan pada Februari 86 kasus, Maret 87 kasus, April 85 kasus, Mei 92 kasus, Juni 94 kasus, dan Juli 86 kasus. Dari kasus-kasus itu, ada 762 tersangka yang ditangkap. Jumlah tersangka perempuan sebanyak 59 orang, dan selebihnya laki-laki.

Untuk barang bukti yang disita, sebagian besar adalah ekstasi. Jumlahnya 198.980 butir (370 kasus), ganja seberat 32,8 kilogram (120 kasus), heroin 54,76 gram (57 kasus), sabu 16,48 kilogram (52 kasus), dan psikotropika golongan IV 56.551 butir (27 kasus).
Di antara barang bukti itu, Polres Jakarta Barat kemarin memusnahkan barang bukti yang nilainya mencapai Rp 1 triliun. Menurut Gembong, barang bukti yang dimusnahkan adalah hasil operasi dalam dua bulan terakhir.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...rbesar-Narkoba
^^...Justru kalo didalam "Penjara" supply narkoba lancarjaya gan...gimana coba? Kalo diluar penjara mereka ngumpet2 utk paka tu brg, sedang bgitu didalam penjara bebas lepas utk pakai tu barang tanpa takut digrebeg ..
Pemakai masuk penjara trus ketemu bandar kecil/bandar besar, entar keluar penjara si pemakai malah jadi "Bandar/Pengedar" trus dimana manfaat adanya penjara/hukuman?
Sekarang ajah bnn baru koar2 pemakai=korban .....hebat juga yah gara2 ada bandar yg gak jd dihukum mati langsung ada statement begini suuuupperrrr sekali yah tuh bandar (kuat bgt hepengnya ).....bagi ane yg namanya pengedar/pemakai narkoba itu sama2 sampah,toh gak mungkin juga orang pake narkoba itu secara gak sadar??? .....makannya yg namanya panti rehabilitasi narkoba itu gak perlu,biarin ajah para pecandu pada modar toh salah dia sendiri pake narkoba
karena uang pemilik pabrik narkoba sudah ga pake seri gan

jd nya pemerintah ga brani

atau pemerintah udah terima uang nya dulu jd diem2 gitu

tau lha indonesia ,hukum cuman mendukung buat yg kaya....

yg curi sendal jepit sama cabut rumput aja hukuman lebih berat drpd koruptor milyaran
kalo begini terus, gw yakin semua anak cucu kita nanti nya bakalan kena jeratan narkoba
errrr tapi mungkin ada benernya juga bahwa gimanapun pemakai harus dapet perlakuan sebagai korban narkoba juga...
Quote:Original Posted By risman.tan
kalo begini terus, gw yakin semua anak cucu kita nanti nya bakalan kena jeratan narkoba


Jangan takut anak/cucu kita kena narkoba gan .....itu kembali ke kitanya gan,gampang kok kalo kita ketat mengawasi anak kita dengan baik pasti aman kok dr narkoba....& ane sih bakal ngawasin dengan ketat ala militer kalo ke keluarga ane sendiri gan,pokoknya kalo sampe ada anggota keluarga ane sendiri yg make narkoba gak perlu sampe ditangkep polisi dah.....tp bakal ane eksekusi mati sendiri dengan tangan ane .....biar gak bikin susah keluarga & sampai ketemu nanti di akhirat
Kepala BNN, Jenderal Gories Mere: Pecandu Narkoba Bukan Lagi Kriminal
asiiikk...

bisa dugem lbh santai skrg, gak usah ketar ketir razia urine

are you reeeeeeeeeady....!!!!!