JAKARTA, 2/10 - KONGRES ISEI. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (ketiga kanan) didampingi sejumlah menteri KIB II menerima buku hasil Pleno XIV Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 2010 dari Ketua Umum ISEI yang juga Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution (kiri) di Istana Negara, Selasa (2/10). Dalam pertemuan tersebut Ketua ISEI Darmin Nasution melaporkan gelaran Kongres XVIII ISEI di Yogyakarta yang dimulai 2-4 Oktober 2012 dengan tema 'Satu Dasawarsa Implementasi Otonomi Daerah'. FOTO ANTARA/Setpres-Haryanto/Spt/12.

KONGRES ISEI:
Plus-Minus Otonomi Daerah Jadi Topik Utama
Selasa, 02 Oktober 2012 | 21:08 WIB

YOGYAKARTA: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X berharap Kongres Nasional ISEI ke-18 dapat menghasilkan usulan kebijakan konstruktif di bidang otonomi daerah.“Saya berharap kongres ini dapat menghasilkan usulan kebijakan yang berprospek ke depan. Terutama terkait isu-isu aktual yang relevan a.l. good governance, sumber daya manusia di level ekskutif dan legilatif, SDM di bidang pendidikan dan kesehatan, koordinasi pemerintah daerah dan antardaerah terkait pemekaran daerah,” katanya dalam sambutan pembukaan Kongres Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XVIII di Yogyakarta, Selasa (2/10).

Sultan menilai pelaksanaan otonomi daerah secara nyata memberikan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini tampak dari meningkatnya komitmen aparat daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik dan membaiknya kerja sama pemerintah kota/kabupaten dengan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. “Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kita juga tidak menutup mata adanya desentralisasi korupsi yang berjiwa predator dan money politics,” katanya.

Sultan juga berharap para sarjana ekonomi Indonesia yang tergabung dalam ISEI dapat turut menghasilkan buah-buah pemikiran yang diakui di level internasional. Menilik kebhinekaan Indonesia, tambahnya, ISEI harus mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran bidang ekonomi yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjunjung nilai sejarah lokal, kekayaan budaya dan produksi lokal. “Para ekonom ditantang menemukan sistem ekonomi lokal yang mungkin saja berbeda di masing-masing wilayah.” Dalam kongres yang berlangsung 2-4 Oktober ini, ISEI akan menggelar sidang pemilihan Ketua Umum ISEI periode 2012-2015 menggantikan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution yang menjabat sebagai Ketua Umum ISEI periode 2009-2012.
http://www.bisnis.com/articles/kongr...di-topik-utama


20 Oktober, DPR-RI Bahas RUU Daerah Otonomi Baru
Rabu, 03 Oktober 2012 , 04:09:00
MANOKWARI - Komisi II DPR-RI dan pemerintah dalam hal ini kementerian terkait,diantaranya Kemendagri, Kementerian Keuangan dan Kemenkum dan HAM mengagendakan pembahasan RUU (Rancangan Undang-Undang) Daerah Otonom Baru (DOB) pada 20-24 Oktober 2012. Para tahap pertama pembahasan tersebut,akan dibahas 9 RUU.

Terkait dengan rencana pembahasan RUU DOB tersebut,Tim Penataan Daerah Otonomi Daerah,Otsus dan DPOC Kemendagri datang ke Manokwari. Mereka akan berada di daerah ini selama 3 hari, 2-4 Oktober untuk melihat langsung wilayah calon Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) dan Pegunungan Arfak (Pegaf).

Bupati Manokwari, Bastian Salabay berharap, pada tahap pertama pembahasan RUU DOB ini, Mansel dan Pegaf termasuk didalamnya. ‘’Mansel dan Pegaf harus dibahas pada tahap pertama. Ini harga mati. Semua persyaratan sudah dilengkapi, apa lagi yang kurang. Masyarakat sudah sangat siap menyambut pemekaran,’’ tandas Bupati dihadapan Tim Penataan Daerah Otsus dan DPOD Kemendagri.

Bertempat di Aston Niu Hotel, Manokwari, Selasa (2/10) tim Kemendagri memaparkan rencana pembahasan RUU DOB. Hadir Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi,Bupati Manokwari,Sekda Papua Barat, Ir.M.L.Rumadas,MSi, Ketua MRPB, Vitalis Yumte dan sejumlah pejabat lainnya.

Direktur Penataan Daerah Otonomi Kemendagri,Drs Budiarto mengatakan, saat ini terdapat 19 RUU DOB yang merupakan hak inisiatif DPR-RI. Dan dijadwalkan pada 20-24 Oktober 2012, pembahasan tahap pertama akan dilakukan bersama-sama Komisi II DPR-RI dan kementerian terkait.

Direncanakan untuk tahap pertama ini,ada 9 RUU dari 19 yang akan dibahas. Budiarto tak menyebut,calon kabupaten/kota mana saja yang RUU-nya dibahas. Namun ia berharap, calon Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak dapat dibahas secara bersama-sama pada tahap pertama ini. ‘’Di Kemendagri akan diadakan sidang DPOB dulu, kemudian akan dibawa ke DPR-RI untuk dibahas,’’ ujarnya.

Pada pemaparannya, Budiarto menyatakan, berdasarkan persyaratan, calon Kabupaten Mansel dan Pegunungan Arfak sudah memenuhi untuk dimekarkan. Ada 4 faktor utama pemekaran yakni, jumlah penduduk, kemampuan ekonomi, potensi daerah dan kemampuan keuangan. ‘’Namun untuk syarat potensi daerah dan kemampuan keuangan, Pegunungan Arfak harus bekerja lebih keras,’’ tandasnya.

Ditanya wartawan soal,aspirasi pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Budiarto memilih tak mau berkomentar. ‘’Kalau soal itu (Papua Barat Daya) saya no comment,’’ tutur Budiarto sambil meninggalkan wartawan.

Tim Kemendagri ini akan berada di Manokwari hingga Kamis,4 Oktober. Bersama Bupati, Ketua DPRD Manokwari, Dandim, Kafasharkan,tim Kemendagri meninjau wilayah calon Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak
http://www.jpnn.com/read/2012/10/03/...-Otonomi-Baru-

---------------------

Emangnya yang bisa dibuat organisasi ISEI sekarang apa sih? Nothing!
Semenjak ORBA runtuh, peran ekonom di Pemerintahan menurun drastis, dan kunci-kunci pemegang posisi strategis di pemerintahan, terutama di sektor perekonomian seperti Menko Perekonomian, ESDM, Industri, Ketenaga-kerjaan, Pertanian, BUMN, dan banyak lagi, justru dipegang orang non-ekonom dan bahkan politisi yang samasekali tak punya latar ilmu ekonomi. Terus sekarang bikin usul agar OTONNOMI DAERAH agar di revisi? Kongkritnya apa? Justru lebih kongkrit tindakan Presiden dan DPR yang sudah merumuskan RUU Otoda yang baru. Ketinggalan kereta eloe semua!