Agan-Sista,

Waktu kemarin harga minyak mentah dunia naik, kita ribut pas Pemerintah mau naikin harga. Salah satu penyebabnya, karena minyak mentah kita di bisnis hulu, mayoritas dikuasai perusahaan swasta asing (ada yang bilang sampai 80%).

Nah, ini Pemerintah (lewat BPH Migas) mau menenderkan penjualan BBM Subsidi ke perusahaan swasta/asing. Malah, kesannya BPH Migas ini nggak netral, muali jadi "juru bicara" perusahaan asing sampai mendampingi perusahaan asing untuk survey segala.

Emang sih, volumenya kecil. Tapi kalau sisi hulu sudah dikuasai asing, terus sisi hilir juga sedikit demi sedikit diserahkan asing, terus bangsa Indonesia dapat apa?
Masa iya anggaran subsidi dibayarkan ke perusahaan asing? Sama aja kita masih makan negara lain, dong?...

Sumber: http://m.mediaindonesia.com/index.ph...r_BBM_Subsidi_

Asing tidak Layak Ikut Tender BBM Subsidi
Penulis : Jajang Sumantri|Senin, 01 Oktober 2012
MI/Atet Dwi Pramadia/vg

JAKARTA--MICOM: Direktur Eksekutif Indonesian Resourses Studies (Iress), Marwan Batubara, menyatakan pemerintah harus membatalkan proses tender distribusi BBM bersubsidi tersebut. Menurut dia, pelaksanaan tender yang berjalan sejak 2008 itu cenderung dipaksakan.

"Jadi, kenapa tidak sekalian ditiadakan saja. Untuk urusan BBM subsidi, tidak layak diserahkan ke swasta apalagi asing. Serahkan saja ke BUMN yakni Pertamina yang 100% sahamnya dimiliki negara," katanya di Jakarta, Minggu (30/9).

Ia menanggapi gelagat Badan Pengatur Hilir minyak dan gas bumi (BPH Migas) yang membuka peluang operator asing untuk mendistribusikan BBM subsidi tersebut di Pulau Jawa.

Bermula dari pernyataan Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto yang menyatakan distributor BBM PT Shell Indonesia mengikuti tender penyaluran BBM bersubsidi khusus sepeda motor dengan mengikuti tender distribusi BBM bersubsidi untuk 2013.

“Karena Shell telah sukses dengan SPBU khusus motornya itu, mereka juga ingin menggarap bisnis yang sama, tapi untuk BBM yang bersubsidi. Kalau nanti ditetapkan jadi salah satu pendamping Pertamina, Shell akan fokus ke motor,” ujar Djoko, Rabu (26/9).

Ia merujuk pada kesuksesan Shell yang telah mengoperasikan SPBU khusus sepeda motor pertama di Indonesia sejak 20 Desember 2011. SPBU yang menjual BBM non subsidi yang disebut Shell Motor Express berlokasi di area Alfamidi Cikupa, Tangerang.

Saat dikonfirmasi, Presiden Direktur dan Country Chairman Shell Indonesia Darwin Silalahi menyatakan siap membangun SPBU khusus sepeda motor tersebut.

"Investasi SPBU khusus motor ini tidak sebesar membangun SPBU biasa, yakni hanya 10% dari investasi SPBU dengan format standar," tuturnya.

Tidak hanya itu, di Surabaya, Jawa Timur, dua pegawai BPH Migas mendampingi staff PT Shell Indonesia untuk survey kandidat lokasi SPBU di sektar Surabaya, Jawa Timur, pekan lalu.

"Anehnya, mereka mendatangi beberapa SPBU Pertamina untuk meminta data omset penjualan BBM bersubsidi dan informasi lainnya. Padahal BPH Migas seharusnya kan netral," tukas sumber Media Indonesia yang enggan disebut namanya, Minggu (30/9). (Ant/Jaz/OL-8)


Bantahan BPH Migas dari media yang sama:
Sumber: http://m.mediaindonesia.com/index.ph..._Diistimewakan

BPH Migas Bantah Ada Peserta Tender yang Diistimewakan
Penulis : Jajang Sumantri|Senin, 01 Oktober 2012

JAKARTA--MICOM: Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim membantah pihaknya telah memberi keistimewaan kepada salah satu peserta tender.

"Tidak ada yang diistimewakan, tender dilakukan terbuka. Mereka bisa memilih daerah, kami verifikasi dan menganalisa proposal dari peserta. Besaran alokasi maupun daerah distribusinya menunggu hasil verifikasi itu," ujar Ibrahim di Jakarta, Minggu (30/9).

Ia juga menyatakan pembatalan atapun penghapusan tender hanya bisa dilakukan bila ada perubahan aturan. Tender dilakukan berdasarkan Perpres 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu, penyediaan BBM bersubsidi dapat dilakukan melalui lelang atau penunjukan.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesian Resourses Studies (Iress), Marwan Batubara, menyatakan pemerintah harus membatalkan proses tender distribusi BBM bersubsidi tersebut. Menurut dia, pelaksanaan tender yang berjalan sejak 2008 itu cenderung dipaksakan. (Ant/Jaz/OL-8)


Pendapat para ahli, yang ane setuju:
Sumber: http://www.antaranews.com/berita/336...er-bbm-subsidi

Batalkan tender BBM subsidi
Minggu, 30 September 2012 14:04 WIB | 1695 Views

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat energi dari Indonesian Resourses Studies, Marwan Batubara, meminta pemerintah membatalkan proses tender BBM bersubsidi yang kini tengah dilakukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

"Untuk urusan BBM subsidi, tidak layak diserahkan ke swasta apalagi asing. Serahkan saja ke BUMN yakni Pertamina yang 100 persen sahamnya dimiliki negara," katanya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, selama ini, pelaksanaan tender yang sudah berjalan 3-4 tahun cenderung dipaksakan.

"Jadi, kenapa tidak sekalian ditiadakan saja," katanya. Ia meminta, pemerintah tidak bermain-main dengan urusan BBM subsidi yang terkait dengan kebutuhan utama rakyat.

Hal senada dikemukakan pengamat energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro.

Menurut dia, pemerintah terlalu longgar memberikan kesempatan perusahaan asing mendistribusikan BBM subsidi.

"Jika Pertamina masuk di negara lain seperti Malaysia diwajibkan membangun kilang, semestinya mereka juga perlu diwajibkan di sini," katanya.

Kalau asing atau swasta ikut menyalurkan, lanjutnya, maka juga harus membangun infrastrukturnya.
"Jangan seperti sekarang, infrastrukturnya sebagian masih menumpang ke infrastruktur milik Pertamina," ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, kalau sudah berbicara keistimewaan. "Baru bicara fairness saja sudah perlu dipertanyakan. Pemerintah harus lebih fair. Mengapa BUMN sendiri malah cenderung dianaktirikan," katanya.

Ia meminta, pemerintah menghambat masuknya perusahaan asing mendistribusikan BBM subsidi dengan ketentuan tender yang lebih ketat.

Selain diwajibkan membangun kilang dan infrastruktur pendukungnya, menurut Komaidi, pemerintah juga tidak memberikan kuota BBM subsidi di wilayah Jawa kepada perusahaan non-Pertamina.

"Buka saja alokasi di daerah Indonesia bagian timur yang memang biaya pendistribusiannya mahal," katanya.

Sedang, Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Eri Purnomohadi, juga mengatakan, pemerintah harus memberikan keberpihakkan kepada Pertamina sebagai BUMN.

"Dalam persoalan tender BBM ini, tidak ada keberpihakkan itu. Harusnya ada nasionalisme terhadap Pertamina seperti di negara lain," ujarnya.

Ia juga mengatakan, selama ini, Pertamina sebagai BUMN bisa diperintahkan pemerintah untuk menjamin dan mengamankan pendistribusian BBM di seluruh pelosok negeri.

"Bagaimana dengan pelaku asing, apakah juga bisa diperintahkan hal yang sama," katanya.

Lalu, lanjutnya, Pertamina sebagai BUMN, juga mendistribusikan BBM subsidi dahulu, baru kemudian meminta pembayarannya.

"Bayangkan kalau asing yang melakukan. Pastinya, perhitungannya harus jelas. Namun, karena ini Pertamina adalah perusahaan negara, maka masyarakat tetap bisa mendapat jaminan BBM subsidi," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, alokasi volume tender yang akan diberikan ke perusahaan non-Pertamina mencapai 2,4 persen dari alokasi BBM subsidi tahun 2013 sebanyak 46 juta kiloliter atau sekitar 1,1 juta kiloliter .

Jumlah tersebut meningkat hingga 700 persen dibandingkan alokasi tahun 2012 yang 0,4 persen dari 40 juta kiloliter atau 160.000 kiloliter. (K007)


Udah dikasih tahu, BPH Migas tetep keukeh aja. Masa para pengamat yang udah bergelar PhD, hidup Indonesia, belain negara, punya lembaga penelitian, dibilang 'sok tahu'. Apa maunya ngikut ahli dari luar negeri?
Sumber: [url]http://finance.detik..com/read/2012/10/02/145250/2052665/1034/bos-bph-migas-anggap-pengamat-migas-di-indonesia-sok-tahu?f9911033[/url]

Bos BPH Migas Anggap Pengamat Migas di Indonesia 'Sok Tahu'
Rista Rama Dhany - detikfinance
Selasa, 02/10/2012 14:57 WIB

Jakarta - Kebijakan pemerintah di sektor minyak dan gas khususnya di bidang hilir terkait BBM banyak dikritik oleh pengamat. Para pengamat migas dalam negeri dianggap sok tahu alias tak mengerti.

Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng mengatakan, para pengamat yang mengkritik kebijakan tersebut tidak mengerti tentang industri hilir migas.

"Mereka itu tidak mengerti, Kurtubi tuh nggak mengerti. Pri Agung dari Refominer juga nggak mengerti. Apalagi si Komaidi (Refominer) dan siapa lagi itu dari Hiswana Migas (pengusaha SPBU). Mereka tidak mengerti industri minyak di hilir," ujar Andy ketika ditemui di sela HUT Pertambangan dan Energi ke-67 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Menurut Andy, memang benar para pengamat energi tersebut bergelar PHD (Doktor Starta 3), tapi bukan berarti mereka mengerti semua.

"Tulis saja mereka nggak mengerti industri hilir. Emangnya kalau sudah PHD serba tahu, saya juga PHD, silakan tulis saja, kesel saya," geram Andy.

Menurut Andy, BBM saat ini sudah merupakan komoditas dan pemerintah membuka peluang bagi siapa saja BUMN ataupun pihak swasta untuk ikut berpartisipasi menyalurkan BBM bersubsidi.

"Loh kan peraturan di undang-undang, peraturan presiden, Permen, peraturan BPH kan jelas, sekarang bagaimana kita memberikan kesempatan kepada badan swasta, BUMN, BUMD, koperasi untuk bisa berpartisipasi dalam industri Migas. Anda kalau mau dan punya uang boleh, silakan, jangan mendikotomikan antara asing dan nasional," jelas Andy.


Gimana menurut agan-sista?